Meski pelaksanaan uji coba penerapan kantong plastik berbayar di ritel- ritel modern di beberapa kota di Indonesia tinggal 10 hari lagi, hingga kini pemerintah belum menetapkan harga kantong plastik. Sejumlah kota menetapkan harga sendiri.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memberi tawaran harga kantong plastik Rp 200, sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 500. Meski harga Rp 200 bukan harga mati, Aprindo tak mau dititipi uang masyarakat atau sisa harga pokok plastik.
Itu mengemuka dalam pertemuan KLHK dengan Aprindo, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, serta sejumlah organisasi, Kamis (11/2), di Jakarta. “Kami tak mau dititipi uang masyarakat. Itu nanti harus ada audit yang membebani kami dan akhirnya konsumen terbebani,” ujar Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Aprindo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aprindo menginginkan kantong plastik dijual putus dengan harga sama di setiap daerah. Itu demi mempermudah sistem penjualan dan keuangan ritel yang memiliki cabang di banyak kota.
Menurut Tutum, harga Rp 200 per lembar sempat dimunculkan Aprindo sebagai pemberitahuan awal ke masyarakat bahwa plastik akan berbayar. Harga Rp 200 belum menutup harga pokok. Namun, harga pokok itu masih di bawah Rp 500.
Saat awal rencana keresek berbayar itu didengungkan, KLHK menilai sisa dana dikelola pihak ketiga untuk kegiatan lingkungan atau digunakan peritel untuk CSR lingkungan. Namun, sistem ini diurungkan KLHK.
“Kami sangat mendukung kebijakan kantong plastik berbayar, tapi tidak pada teknis harga dan mekanismenya,” kata Tutum.
Terkait harga Rp 200 per kantong plastik yang diusulkan Aprindo, beberapa pihak menilai terlalu murah. Itu membuat tujuan semula untuk mengubah perilaku dan mengurangi timbulan sampah tak akan efektif.
Survei KLHK yang masih berjalan, dari 9.000 lebih sampel, lebih dari 70 persen setuju harga kantong plastik Rp 500-Rp 2.000. Dalam pertemuan sejumlah wali kota dengan KLHK, keluar angka Rp 200-Rp 5.000 per kantong.
Di tengah kondisi ini, Wali Kota Balikpapan mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan peritel setempat menerapkan kantong plastik berbayar Rp 1.500. Tutum mengatakan, secara lisan, sejumlah pemkot telah menyebut harga Rp 500-Rp 2.000. Ini menimbulkan kegelisahan pada Aprindo setempat.
Direktur Pengelolaan Sampah KLHK R Sudirman mengatakan, besaran harga akan dibicarakan lagi bersama Aprindo dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. KLHK akan menyurati 23 wali kota yang ikut serta dalam uji coba kantong plastik berbayar untuk menunggu penetapan harga dari pusat. (ICH)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Pemerintah Belum Menetapkan Harga”.
