Tujuan Pengurangan Sampah Dikhawatirkan Tak Tercapai
Pemerintah siap mengikuti usulan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia terkait harga dalam uji coba program kantong plastik belanja. Sejauh ini, peritel menawarkan harga Rp 200 per kantong plastik atau menyesuaikan harga plastik. Itu dinilai tak sesuai tujuan awal program.
“Karena masih uji coba dan pemrakarsanya daerah serta masyarakat, saya minta dirjen menyesuaikan maksud Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia),” kata Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu (13/2), di Jakarta. Sejauh ini, Aprindo mengusulkan harga Rp 200 atau menyesuaikan harga pasar.
Awalnya, pemerintah berniat memasang harga minimal Rp 500. Bahkan, sebagian besar wali kota yang berminat berniat memasang harga Rp 1.000 hingga Rp 10.000 per lembar plastik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sikap pemerintah itu disayangkan Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. “Tujuan program biar konsumen dan peritel tidak jorjoran memakai plastik. Kalau Rp 200 belum menjadi disinsentif buat konsumen,” katanya.
Harga Rp 200 per kantong masih disubsidi peritel. Harga itu, kata Tutum Rahanta, Wakil Ketua Umum Aprindo, tak terlalu tinggi untuk mengantisipasi konflik di lapangan, terutama antara pelanggan dan kasir. “Pembeli biasa dapat gratis, sekarang suruh bayar. Mungkin Rp 200 murah, tapi buat pelanggan tak akan mudah menerimanya,” ujarnya.
Survei dan uji coba
Survei Direktorat Persampahan KLHK yang masih berjalan, per 14 Februari 2016, dari 10.044 responden pengisi formulir daring, 77,8 persen setuju harga per kantong plastik Rp 500-Rp 2.000. Dari total responden, 87 persen setuju kantong plastik berbayar.
Menurut Tutum, harga jual Rp 500 atau lebih mengakibatkan ada dana masyarakat dipegang peritel karena jauh di atas harga pokok.
Pada awalnya, kelebihan harga plastik digunakan peritel yang bekerja sama dengan pemda dan organisasi kemasyarakatan untuk kegiatan lingkungan, khususnya persampahan. “Kami tak mau ada dana masyarakat. Urusan sampah itu biar tetap pemda, jangan ke kami,” kata Tutum.
Tulus mengingatkan agar tujuan program plastik berbayar tidak melenceng, misalnya membuat peritel ambil untung dari jualan plastik. “Tanggung jawab moral juga harus dilakukan peritel dalam pengurangan kantong plastik,” ujarnya.
Di tengah tarik ulur, Menteri Siti Nurbaya mengingatkan program kantong plastik berbayar masih uji coba di 9 dari 23 kota peserta. “Ini semacam praoperasi sehingga nanti peraturan menteri betul-betul mengatur berdasarkan situasi lapangan. Saya minta dirjen agar masa uji coba ini diikuti betul-betul supaya formula regulasinya kami dapatkan secara pas,” katanya. (ICH)
———-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 15 Februari 2016, di halaman 13 dengan judul “Tarif Plastik Ikut Peritel”.
