Home / Berita / Keragaman Pangan Diabaikan

Keragaman Pangan Diabaikan

Pengabaian ragam pangan lokal telah mengarahkan Indonesia ke dalam ancaman krisis. Selain ketergantungan pada impor gandum dan beras, beberapa daerah juga teridentifikasi rentan pangan. Kasus gizi buruk dan bencana kesehatan di Asmat, Papua, baru-baru ini bisa jadi alarm adanya masalah pangan ini.

–Nusantara memiliki 77 jenis tanaman sumber karbohidrat yang tersebar di sejumlah daerah. Dengan kebijakan pangan yang didasarkan keragaman, kita tak seharusnya kekurangan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, kepada Kompas, Senin (26/2), mengatakan, masyarakat Papua, termasuk Asmat, pada masa lalu hidup dengan pangan lokal dari umbi-umbian dan sagu. Namun, semenjak ada program bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin) dari pemerintah pada 2003, peralihan konsumsi masyarakat ke beras semakin cepat.

HERU SRI KUMORO–Sorgum

”Semenjak adanya raskin, masyarakat Papua tidak lagi mengolah pangan lokal, tetapi menunggu jatah bulanan raskin,” ujarnya.

RIZA FATHONI–Sukun

Perubahan perilaku konsumsi ini tidak hanya terjadi di perkotaan dengan ketersediaan beras cukup tinggi, tetapi juga di kampung-kampung terpencil. ”Jadi, bilamana stok raskin terlambat masuk ke daerah terpencil karena masalah transportasi, bisa terjadi bencana seperti di Asmat, juga di kampung lainnya,” ujar Yohana.

RIZA FATHONI–Talas Kimpul

Yohana berpendapat, solusi terbaik untuk mengatasi soal pangan di Papua adalah kembali pada kearifan lokal. ”Masyarakat harus diajak untuk kembali menanam dan menokok sagu, yang justru lebih sehat daripada beras,” katanya.

RIZA FATHONI–Ubi Jalar

Sangat kaya
Kasus di Papua menunjukkan besarnya risiko dari penyeragaman pangan ke beras. ”Pola konsumsi sumber karbohidrat masyarakat Indonesia saat ini mengarah pada beras dan gandum. Padahal, negeri ini memiliki begitu banyak potensi sumber pangan lokal, yang dari aspek gizi bisa lebih baik,” kata ahli ketahanan pangan dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB), Drajat Martianto.

RIZA FATHONI–Jagung Manis

Berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat, 75 jenis sumber minyak atau lemak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, serta 110 jenis rempah dan bumbu. Keragaman sumber pangan ini merupakan yang tertinggi di dunia setelah Brasil.

HERU SRI KUMORO–Umbi uwi (Dioscorea alata)

Sumber karbohidrat bisa berasal dari umbi-umbian, seperti ubi jalar dan talas. Selain itu, Indonesia juga memiliki karbohidrat dari buah, yaitu sukun dan pisang. Sementara karbohidrat dari batang tanaman terdapat pada sagu.

TOTOK WIJAYANTO–Sagu

Guru Besar Agronomi Fakultas Pertanian IPB Bintoro mengatakan, sagu merupakan tanaman asli Indonesia yang potensinya berlimpah. ”Luas lahan sagu kita mendekati 6 juta hektar. Setiap 1 hektar bisa menghasilkan 20-40 ton tepung sagu kering,” kata Bintoro yang juga Ketua Umum Masyarakat Sagu Indonesia.

Menurut Bintoro, produktivitas sagu sangat tinggi. Untuk menghasilkan 30 juta ton padi dibutuhkan sawah 12 juta hektar. Untuk hasil sama, hanya dibutuhkan 1 juta hektar lahan sagu. ”Satu juta hektar saja lahan sagu kita panen bisa memberi makan seluruh rakyat Indonesia setahun. Jadi, jika kebijakan pangan kita tidak bias beras, tidak ada kekurangan pangan di Papua,” ujarnya.

Selain tinggi produktivitasnya, sagu juga bisa tumbuh di lahan marjinal, termasuk di lahan gambut dan rawa-rawa. Dengan karakteristik ini, sagu bisa menjadi jawaban sumber pangan seiring terjadinya perubahan iklim yang memicu tingginya variabilitas cuaca. ”Namun, kenyataannya, sagu saat ini diabaikan. Setiap ada pembangunan, termasuk cetak sawah baru yang saat ini gencar dilakukan, juga mengorbankan lahan sagu. Ini, misalnya, terjadi di Lingga, Kepulauan Riau,” kata Bintoro.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi membantah bahwa cetak sawah baru meminggirkan keragaman pangan lokal. ”Cetak sawah baru biasanya di lahan tersendiri yang tidak mengganggu tanaman pangan lain,” katanya.

Meski demikian, berdasarkan pantauan di sejumlah daerah, cetak sawah baru sering menggusur lahan pangan lain, utamanya sagu. Misalnya, di Provinsi Maluku. Menurut data Fakultas Pertanian Universitas Pattimura (Unpatti), Ambon, dalam 50 tahun terakhir terjadi penyusutan lahan sagu di Maluku hingga 50 persen. Survei terakhir pada 2006, sagu di Maluku hanya tinggal 40.514 hektar. Peneliti sagu Unpatti, Marcus Luhukay, mengatakan, penyusutan ini disebabkan pembukaan lahan pertanian sawah, permukiman, dan pembangunan gedung pemerintahan.

Sebagai contoh, pada 2015, hutan sagu seluas 350 hektar di Desa Besi, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, diubah menjadi sawah. Lahan sagu juga dibabat untuk pembangunan Kota Piru di Kabupaten Seram Bagian Barat dan Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Menurut Marcus, program pemerintah yang hanya fokus pada pengembangan padi tidak cocok diterapkan di semua wilayah Maluku. Hal ini justru akan mempercepat peralihan pangan masyarakat, yang pada akhirnya bergantung pada kiriman beras dari luar daerah.

Penyeragaman pangan juga terjadi di Kabupaten Sumba Timur dengan pencetakan sawah baru di Desa Pinduharani, Kecamatan Tabundung. ”Kalau Sumba dipaksakan untuk swasembada beras, jelas itu tidak mungkin. Lahan yang cocok untuk sawah di Sumba sangat terbatas karena kondisi iklim yang kering,” kata Direktur Stimulant Institute Sumba Stephanus Makambombu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sumba Timur tahun 2016, produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras masyarakat Sumba Timur hanya 32,5 persen dari total konsumsi 125.427 ton.

Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB Suryo Wiyono mengatakan, persoalan pangan di Indonesia terjadi karena tiga lapis bias. Pertama, bias pangan harus beras. Kedua, bias beras harus dari padi sawah. Ketiga, budidaya padi harus lewat pupuk dan obat kimia.

Menurut Suryo, budidaya padi memiliki banyak keterbatasan sehingga tak mungkin menjadi satu-satunya tumpuan untuk memenuhi kebutuhan pangan. ”Tidak semua wilayah Indonesia cocok untuk padi. Hanya Jawa, Bali, dan sebagian Sumatera serta Sulawesi secara klimatologi dan ekologi cocok bagi budidaya padi sawah. Padahal, Jawa dan Bali yang jadi tumpuan produksi padi nasional mengalami konversi lahan masif,” kata Suryo.

Kebutuhan gizi
Drajat Martianto mengatakan, aneka ragam sumber bahan lokal rata-rata memiliki karbohidrat tinggi dan dalam bentuk tepung kandungannya setara dengan beras dan terigu. Selain itu, hampir semua sumber bahan pangan lokal itu juga memiliki kadar protein rendah—kecuali tepung jagung—selain juga bebas gluten, protein yang biasanya ada di gandum dan kerap memicu masalah kesehatan. Beberapa sumber pangan ini, seperti jagung kuning, ubi jalar, dan ubi kayu kuning, memiliki kandungan beta karoten tinggi yang berguna sebagai antioksidan.

”Sudah sepuluh tahun belakangan saya mempraktikkannya. Rata-rata sekarang hanya mengonsumsi nasi seminggu sekali, nyatanya lebih sehat. Jika pola ini diterapkan seluruh masyarakat, kebutuhan beras akan jauh berkurang,” ujarnya.

Menurut Drajat, pola makan juga terkait dengan aspek budaya. ”Misalnya, di Nusa Tenggara Timur, jagung yang dulu jadi makanan pokok kini identik dengan masyarakat miskin. Kalau mereka punya uang, akan pilih beras. Fenomena ini terjadi di mana-mana karena kebijakan kita selama ini bias beras. Ini tantangan berat untuk mengubah persepsi dan selera masyarakat yang telanjur terbentuk. Dibutuhkan perubahan perilaku konsumen dan juga pengambil kebijakan,” kata Drajat.(AIK/FRN/FLO/SON)

Sumber: Kompas, 27 Februari 2018
————–
Saatnya Kembali ke Ragam Pangan

Dewi Sri sering diidentikkan dengan dewi padi orang Jawa. Namun, sosok dalam mite di Jawa ini sebenarnya lebih tepat menjadi dewi kesuburan dan keragaman pangan. Reduksi Dewi Sri hanya sebagai dewi padi merupakan bagian dari politik pangan bias beras yang menguat di era Kerajaan Mataram dan terus didengungkan oleh para penguasa hingga kini.

Dalam artikel J Sibina Mulder yang berjudul Hoe de Rijst Onstond-De Spijze die nooit verveelt atau Bagaimana Terjadinya Padi-Makanan yang Tidak Pernah Menjemukan (1948) disebutkan bahwa padi dipercaya berasal dari jenazah Dewi Sri. Namun, selain padi, terdapat banyak tanaman lain yang juga berasal dari jenazah Dewi Sri. Dari tubuhnya tumbuh pohon aren, dari kepalanya tumbuh pohon kelapa, dari kedua tangannya tumbuh pohon buah-buahan, dan kakinya tumbuh umbi-umbian dan talas.

Menurut ahli folklor, James Danandjaja, dalam bukunya Folklor Indonesia (1984), mitologi Dewi Sri merupakan hasil sinkretisme Dewi Hindu dari India dengan bidadari dalam mitologi bulan di Jawa. Dalam versi lain, Dewi Sri juga diidentifikasikan di dalam penjelmaannya dengan Dewi Ken Tisnawati. Identifikasi ini, misalnya, terlihat dalam mite pertanian Meukukuhan, yang merupakan lakon wayang purwa.

Unsur India dalam mitologi Dewi Sri ini kemungkinan berasosiasi dengan pengaruh budidaya sawah yang diadopsi dari sana. Adapun aneka pangan lain dalam mitologi ini merupakan unsur lokal yang lebih dulu berkembang di Jawa.

Pengajar pada Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bonjok Istiaji, mengatakan, konsep ketahanan pangan masyarakat Jawa di masa lalu sebenarnya juga bukan hanya disandarkan pada kecukupan padi. Keragaman pangan itu tecermin dalam prinsip pola tanam yang meliputi unsur pala kesampar, pala gumantung, pala wijo, pala kependem, dan pala kitri.

”Pala kesampar merupakan tanaman yang terhampar seperti waluh, pala gumantung seperti kelapa dan pisang yang tidak mengenal musim, pala wijo merupakan penghasil biji-bijian, pala kependem dari umbi-umbian, dam pala kitri merupakan aneka tanaman pekarangan,” katanya.

Menurut Bonjok, berbeda dengan masyarakat subtropis yang ketahanan pangannya terletak pada pengolahan atau fermentasi bahan, ketahanan pangan masyarakat di Nusantara adalah pada produksi. Lumbung kita ada di tanah karena alam menumbuhsuburkan beragam jenis pangan. Semakin beragam yang ditanam, semakin kuat daya tahannya.

Bias beras
Perlahan masyarakat yang secara tradisional memakan aneka pangan beralih ke beras. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi beras per kapita tertinggi di dunia. Data dari Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, konsumsi beras di Indonesia per kapita pada 2016 sebesar 101 kilogram per tahun.

Lonjakan konsumsi beras di Indonesia terutama terjadi di era Orde Baru, yang begitu terobsesi meningkatkan konsumsi beras. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jika pada 1954 porsi beras dalam pangan pokok masyarakat hanya 53,5 persen, sisanya dipenuhi dari ubi kayu sebesar 22,26 persen, jagung 18,9 persen, dan umbi-umbian 4,99 persen. Pada 1999, konsumsi ubi kayu tinggal 8,83 persen dan jagung 3,1 persen, sisanya beras dan gandum.

Sebagai orang Jawa, Soeharto sepertinya terinspirasi dari para penguasa Kerajaan Mataram kuno yang menjadikan beras sebagai ukuran kemakmuran dan stabilitas negeri. Jejak tertua budidaya padi di Jawa ini bisa dilacak pada prasasti Canggal yang ditemukan di kompleks candi Gunung Wukir di Desa Kadiluwih, Magelang, Jawa Tengah.

Prasasti dari tahun 732 Masehi ini ditulis dengan aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Inskripsi terhadap prasasti ini yang dilakukan Museum Nasional di Jakarta menyebutkan, bahwa ”Yawadwipa (Jawa) di bawah Raja Sanjaya telah diberkahi kekayaan beras dan emas.”

Berikutnya, beras juga menjadi sendi penyokong kekuasaan Kerajaan Mataram (Islam) dari abad ke-16 hingga ke-18 Masehi. Sebagaimana tertulis dalam Babad Tanah Jawi (1939), para Raja Mataram menyadari posisi beras sebagai penjaga stabilitas kekuasaan.

Soeharto menyadari betul posisi penting beras. Stabilitas harga dan ketersediaan beras dikawal ketat. Bahkan, demi memenuhi hasrat swasembada beras, Soeharto meluncurkan ”Revolusi Hijau” yang belakangan berdampak menghancurkan ekologi dan kedaulatan petani.

Selain itu, untuk menjaga loyalitas pegawai negeri sipil dan tentara, selama 32 tahun kekuasaannya, Soeharto memberikan jatah beras bulanan. Penjatahan beras ini memiliki andil besar menyebarkan penyeragaman pangan ke beras.

Apalagi, sejak 2003, di era Presiden Megawati Soekarnoputri, pemerintah memiliki program raskin atau bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sejak saat itu, beras masuk lebih jauh ke penjuru Indonesia, termasuk ke pedalaman Papua yang secara tradisional bukan pemakan beras.

Kebijakan bias beras ini terus berlangsung di era Presiden Joko Widodo, yang salah satu impiannya adalah mencetak satu juta hektar sawah baru, lagi-lagi termasuk di Papua. Kebijakan bias beras juga terlihat dalam upaya menganakemaskan
tiga komoditas andalan, yaitu padi, jagung, dan kedelai atau pajale.

”Pangan lokal dilupakan,” kata Said Abdullah, Koordinator Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.

Masalahnya, produksi padi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat. Hal ini terbukti dari impor beras yang terus terjadi. Belakangan, kita semakin tergantung gandum impor yang proporsinya terus meningkat.

”Produksi padi per hektar saat ini sudah maksimal, akan sulit ditingkatkan lagi. Bahkan, berpeluang turun dengan beragam serangan hama. Sementara itu, pembukaan sawah di luar Jawa akan menghadapi masalah kecocokan agroklimatologinya dan persoalan budaya,” kata Ketua Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB Suryo Wiyono.

Berbasis lokal
Pentingnya keberagaman pangan sebenarnya telah disadari Presiden Soekarno. Saat berpidato pada Perayaan Hari Tani pada September 1965, Soekarno menekankan pentingnya mengubah menu makan agar tidak melulu beras.

Menurut Soekarno, upaya untuk meningkatkan produksi saja tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional. Dia menyebutkan, produksi beras Indonesia sebelum kemerdekaan hanya 5,5 juta ton, sedangkan pada 1965 sudah mencapai 11 juta ton. ”Toh harganya masih tetap naik. Sebabnya? Banyak. Pertama, jumlah penduduk kita naik kurang lebih 50 persen. Dari 72 juta, sekarang tercatat 105 juta,” kata Soekarno (Kompas, 28 September 1965).

Pemikiran Soekarno ini seperti menekankan pidatonya saat acara peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor pada 27 April 1952. Saat itu, dia sudah menyadari sulitnya memenuhi perut penduduk negeri ini yang jumlahnya terus berlipat, sementara produksi pangan cenderung ajek, bahkan berkurang.

Oleh karena itu, menurut dia, ”Persediaan bahan makanan itu harus ditambah.” Namun, menurut Soekarno, penambahan sawah bukanlah jalan keluar mengingat luas lahan yang cocok untuk budidaya padi sawah sangat terbatas. Dia mengajak kita untuk memusatkan perhatian ke lahan kering, bahkan juga ke lahan gambut.

”Alangkah besarnya persediaan makanan kita kalau 8 juta hektar ini dapat kita berikan produksi yang lebih tinggi. Di sini di tanah-kering inilah, lebih way-out mutlak yang kita cari,” kata Soekarno waktu itu.

Soekarno mengajak menanami lahan kering ini dengan aneka tanaman yang, ”…nilai khasiatnya harus dibuat sederajat dengan nilai khasiat padi, misalnya jagung, jawawut, kedelai, kacang tanah, dan lain-lain sebagainya lagi. Penggiatan seleksi bagi tanaman-tanaman tanah kering ini teranglah satu keharusan yang lekas harus kita penuhi!” (Ahmad Arif)

Sumber: Kompas, 27 Februari 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

%d blogger menyukai ini: