Kebijakan Riset; Jokowi: Anggaran Riset Akan Ditambah

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan akan berupaya menaikkan dana riset dari jumlah saat ini yang sekitar Rp 10 triliun. Meskipun masih jauh dari besaran ideal 1 persen dari pendapatan domestik bruto, yang setara Rp 80 triliun, niat itu diapresiasi.

”Saya usahakan dana penelitian dilipatkan dalam lima tahun mendatang,” kata Joko Widodo pada kuliah umum di tengah seminar ”Menyambut Penguatan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam Kebijakan Pemerintah dan Pembangunan Nasional” yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di Jakarta, Selasa (16/9). Kuliah umum juga diisi dialog dengan Kepala LIPI Prof Dr Lukman Hakim.

Jokowi menegaskan, kegiatan riset yang menghasilkan produk berarti butuh besaran anggaran memadai. ”Tak ada negara yang maju tanpa lembaga riset yang baik. Riset itu terutama di bidang pangan, energi, dan otomotif,” ujar Joko Widodo.

Anggaran besar harus diikuti keluaran yang bermanfaat. Di Indonesia, riset beberapa tahun terakhir dinilai tidak terintegrasi. Anggaran riset tersebar di beberapa kementerian dan LPNK Ristek, tetapi tidak fokus. Tiap kementerian riset sendiri untuk keperluan internal dan parsial, tidak terkait kepentingan makro.

Jokowi mengambil contoh bidang otomotif. Mobil SMK yang pengembangannya dibantu LIPI beberapa tahun lalu saat ini tidak terdengar kabarnya pasca uji emisi di BPPT.
Prioritas riset

Secara khusus, Jokowi berharap lima tahun ke depan tercapai kemajuan di sektor prioritas, antara lain pertanian. Panen padi yang saat ini 6 ton per hektar, misalnya, dapat ditingkatkan jadi 12 ton per hektar. Untuk itu, harus ada varietas padi khusus.

Penggarapan lahan pertanian juga perlu introduksi teknologi. Membajak lahan sawah yang selama ini menggunakan sapi dan kerbau perlu ditingkatkan dengan traktor dan alat pasca panen lainnya. Petani juga perlu pendampingan dan pengawalan.

Jokowi juga menargetkan swasembada beras dan gula tercapai dalam tiga tahun mendatang. Itu, kata dia, tugas lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi, yakni varietas unggul padi dengan hasil panen 8-12 ton per hektar.

Untuk menghasilkan produksi padi, tidak selalu dengan mencetak sawah baru. Bisa dengan meningkatkan waktu panen dengan mempercepat pertumbuhan padi. ”Dalam jangka pendek, lembaga riset hendaknya dapat berkonsentrasi membantu petani dan nelayan,” kata Jokowi.

Menanggapi itu, Lukman mengatakan, hasil riset sebenarnya memadai. Di bidang pertanian, lembaga riset mampu menghasilkan varietas padi yang menghasilkan 12 ton per hektar. Namun, hasilnya kurang tersosialisasikan atau dipakai industri.

Kondisi seperti itu yang mendasari penggabungan perguruan tinggi dan riset. Penggabungan urusan pendidikan tinggi dan riset teknologi dalam satu kementerian, kata Jokowi, karena pemerintahannya ingin riset terkait dengan pertanian, sosial, dan kemaritiman.

Hasilnya diaplikasikan dan dimanfaatkan bagi masyarakat, dunia usaha termasuk usaha mikro, dan petani. Intinya, hasil riset yang dapat dilihat sebagai kegiatan bermanfaat. (YUN)

Sumber: Kompas, 17 September 2014