Saat baru terpilih, Presiden Joko Widodo menjanjikan melipatgandakan dana penelitian dalam lima tahun. Janji itu disampaikan dalam kuliah umum di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Selasa (16/9/2014), di Jakarta.
“Tak ada negara yang maju tanpa lembaga riset yang baik. Riset itu terutama di bidang pangan, energi, dan otomotif,” ujar Joko Widodo, sebagaimana dikutip Kompas, saat itu.
Janji itu ibarat angin segar bagi para peneliti yang selama ini tercekik cekaknya anggaran riset. Presiden pun diapresiasi karena dianggap memiliki visi pada pengetahuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, dua tahun kemudian, jangankan ditambah, dana riset justru dipangkas. Tak hanya sekali, pemangkasan dana riset di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) tahun ini terjadi dua kali. Pemangkasan pertama melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Rata-rata 10 persen dari anggaran. Berikutnya, APBN-P ini dipangkas lagi melalui mekanisme self blocking yang besarnya sekitar 5 persen.
“Ini pemangkasan anggaran riset terburuk yang pernah kami alami,” ujar Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Djarot Sulistio Wisnubroto, dalam diskusiKompas, Selasa (6/9).
Daya saing
Sebelum pemotongan ini, anggaran riset Indonesia termasuk sangat kecil. Menurut Ketua Dewan Riset Nasional Bambang Setiadi, persentase anggaran riset di Indonesia dibanding anggaran negara, terkecil di dunia.
Jangankan dibandingkan Amerika Serikat yang dana risetnya 3 persen anggaran negara, dana riset Indonesia juga lebih kecil dibandingkan negara tetangga. Anggaran riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia rata-rata hanya 0,09 persen dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah daripada Thailand (0,85 persen PDB) dan Malaysia (di atas 1 persen PDB).
Dengan situasi ini, banyak talenta Indonesia pindah ke negara lain. Bambang mencontohkan, suatu ketika dia mengunjungi ilmuwan Indonesia yang pindah bekerja ke Malaysia.
Alasan teman menohoknya, “Sebagai dosen di sini (Malaysia), ketika menunjukkan undangan konferensi ke universitas, ke mana pun akan dibiayai. Bahkan, ke kutub sekalipun. Apa bisa di Indonesia begitu?”
Sebelum dipotong, kata Bambang, dana untuk mengirim ilmuwan kita ke luar sangat minim. Apalagi, sekarang. “Adik saya di LIPI bahkan menyampaikan, untuk rapat saja tak ada dana lagi. Bagaimana mau ke lapangan. Apalagi mau konferensi ke luar negeri. Kini kita kalah dari Vietnam,” ucapnya.
Pemangkasan anggaran riset kini sangat mengkhawatirkan. Nawacita yang disampaikan Presiden dalam kampanye tak menyebut kata “riset”. Hanya disebutkan “daya saing”. “Tapi, bagaimana mau meningkatkan daya saing kalau tidak riset dan berinovasi?” ujarnya.
Yang menggalaukan, pemangkasan ini bisa jadi belum berakhir. “Kalau dilakukan lagi, para peneliti hanya akan ke kantor untuk menyalakan komputer, tanpa bisa apa-apa lagi,” ujar Djarot.(AIK/JOG/MZW)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 September 2016, di halaman 14 dengan judul “Menagih Komitmen pada Riset dan Inovasi”.
