Pengantar–Harian ”Kompas” bekerja sama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Koordinator Perekonomian menggelar diskusi “Mencari Strategi Pendidikan Vokasi yang Selaras dengan Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia”, di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Tampil sebagai narasumber Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin, peneliti pendidikan LIPI Makmuri Sukarno, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Bob Azam, Direktur Politeknik ATMI Solo T Agus Sriyono, serta Guru Besar Kecerdasan Buatan dari Binus University Widodo Budiharto. Laporan dari diskusi tersebut dimuat pada edisi Rabu (21/11) ini dan Kamis (22/11).
Pemeritahan Joko Widodo menempatkan pendidikan vokasi sebagai arus utama dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan. Pendidikan vokasi dipandang mampu berkontribusi dalam mendukung penyediaan tenaga kerja berkualitas.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun peta jalan atau roadmap Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2017-2025 untuk memberi arah pengembangan vokasi di negeri ini. Sebenarnya, sejumlah terobosan sudah dilakukan terkait dengan pendidikan vokasi, termasuk membenahi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), politeknik, maupun Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, hasilnya belum membawa perubahan signifikan pada pendidikan vokasi. Dibutuhkan cara luar biasa agar vokasi mampu membawa bangsa ini pada kemajuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DOKUMEN POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA–Menteri Ekonomi dan Energi Jerman Peter Altmaier (tengah) dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Airlangga Hartarto (ketiga dari kiri) mengamati komponen yang ditunjukkan oleh mahasiswi Politeknik Manufaktur Astra didampingi Presiden Direktur PT Astra International Tbk Prijono Sugiarto (kedua kanan), Ketua Dewan Pembina Yayasan Astra Bina Ilmu (Politeknik Manufaktur Astra) Johannes Loman (kanan) saat mengunjungi workshop mekatronik Politeknik Manufaktur Astra (1/11).
Strategi itu yang diusung harus berorientasi pada penguatan keterampilan bidang tertentu yang dapat memberi nilai tambah, yakni tersedianya pekerja terampil di dunia usaha dan industri hingga membangun kewirausahaan untuk usaha kecil dan menengah.
KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU–Suasana diskusi ahli Kompas bertajuk “Mencari Strategi Pendidikan Vokasi yang Selaras dengan Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia di Kantor Redaksi Harian Kompas di Jakarta, Kamis (8/11/2018). Acara ini terselenggara atas kerja sama Harian Kompas dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Sebagai contoh, di Desa Genting, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu digelar acara kongres Jaringan Pendidikan Alternatif. Dalam sesi “Ngopi Bersama” terungkap daerah itu sangat potensial dengan produk kopinya. Tapi, sayangnya kopi yang sudah sejak lama jadi tanaman rakyat tak diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan oleh warga. Era kopi nge-hits, ternyata tak serta-merta menyejahterakan warga.
Oleh karena itu, pendidikan vokasi yang berpijak pada potensi lokal, menjadi salah satu hal yang penting diperhatikan. Bukan saja untuk pengembangan wilayah, tapi juga menahan tenaga kerja produktif yang terampil untuk berkiprah di perdesaan tanpa melulu mengalir ke kota. Strategi ini relevan upaya mendorong ekonomi rakyat di perdesaan menggeliat.
Belum berkembangnya pendidikan vokasi secara optimal juga karena selama ini pemangku kepentingan termasuk di sektor pemerintah jalan sendiri-sendiri. Ketika Presiden menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi SMK, upaya untuk mengonsolidasi pendidikan vokasi yang ada di SMK (Kemdikbud), politeknik (Kemenristek dan Dikti), dan BLK (Kementerian Tenaga Kerja) memang sudah dirintis. Namun, tampaknya pendidikan vokasi selama ini dijalankan dari hulu ke hilir oleh pemerintah, minim melibatkan industri. Memang ada industri yang kuat dan ada asosiasi industri yang bagus sehingga standatr industri bisa dibuat. Namun, banyak juga yang lemah.
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO–Sejumlah ahli dan praktisi pendidikan vokasi hadir dan berbicara dalam Diskusi Terbatas Mencari Strategi Pendidikan Vokasi yang Selaras Dengan Arah Pembangunan ekonomi Indonesia di Kantor Redaksi Kompas, Jakarta, Kamis (8/11/2018). Diskusi itu diselenggarakan atas kerja sama Kemenko Perekonomian, LIPI, dan Harian Kompas.
Seringkali standar kompetensi industri berangkat dari masukan individu di asosiasi industri tertentu yang dinilai ahli, namun kemudian hasilnya tak tepat. Kemenko Perekonomian menjawab hal dengan membuat peta jalan vokasi 2017-2025 yang intinya memacu enam sektor (agribisnis, manufaktur, pariwisata, pelayanan kesehatan, e-commerce, dan ekspor tenaga kerja). Penetapan sektor prioritas ini tak lepas dari faktor eksternal yakni revolusi industri ke-4 dan ekonomi digital.
Perlakuan di pendidikan
Selama ini, perlakuan terhadap vokasi ini masih disamakan dengan pendidikan umum. Misalnya untuk masuk SMK, masih saja penilaiannya lebih melihat nilai Ujian Nasional pada jenjang SMP, tak ada bedanya dengan SMA yang menekankan akademik. Demikian pula akreditasi sekolah.
Acuan yang yang dipakai untuk SMK tak ada bedanya dengan sekolah umum. Termasuk pula aturan untuk jadi dosen di politeknik yang mensyaratkan kualifikasi minimal S2 atau S3. Padahal, banyak ahli yang berpengalaman di industri yang sebenarnya mumpuni untuk mentransformasi ilmu dan kecakapan mereka.
Padahal pendidikan vokasi, yang dibutuhkan bukan orang bergelar magister dan doktor. Tapi cukup dengan orang-orang dari industri yang punya kecakapan pedagogi yang baik, bisa mengajar. Aturan yang masih membelenggu ini juga merember pada pengoperasian teaching factory. Teaching factory adalah pembelajaran yang berorientasi produksi dan bisnis. Pembelajaran ini menekankan proses penguasaan keahlian atau keterampilan yang dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar bekerja yang sesungguhnya untuk menghasilkan produk/jasa sesuai pesanan konsumen.
Di sektor swasta, teaching factory bisa menjual, bisa komersil. Tetapi bagi pemerintah, hal ini ada aturan aturannya, termasuk soal Pendapatan Negara Bukan Pajak dan lain lain yang akhirnya membelenggu.
Kurikulum vokasi di SMK, misalnya, juga tidak lentur untuk beradaptasi. Padahal, sejatinya pendidikan vokasi itu fleksibel menyerap dinamika di dunia industri. Karena itu, mempertahankan kurikulum yang dominan akademik dan tidak kuat dalam membangun keterampilan, membuat pendidikan vokasi “mandul” dan tak melahirkan tenaga ahli yang adaptif terhadap industri.
Pendidikan vokasi harus sarat atau dominan praktik. Pemagangan adalah keniscayaan. Kerja sama industri juga harus berjalan.
Pengembangan pendidikan vokasi ini penting bukan untuk soal industri besar. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) berharap industri menengah kecil juga punya akses untuk mendapatkan tenaga- tenaga terampil, yang diperoleh dari pendidikan vokasi ini. Industri menengah selama ini kesulitan untuk mengakses tenaga-tenaga terampil itu.
Intinya memang pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang menghubungkan antara dunia pendidikan dan industri. Pemagangan adalah salah satu mekanisme yang harus ditata.
Ke depan, vokasi hendaknya juga tidak hanya didorong oleh pemerintah pusat, tapi harus tumbuh dari keinginan di daerah. Di daerah perlu dibentuk komite vokasi daerah, yang terdiri dari dinas tenaga kerja, dinas perindustrian, dinas pendidikan dan sebagainya untuk membahas bagaimana pendidikan vokasi dikembangkan.–ESTER LINCE NAPITUPULU/LARASWATI ARIADNE ANWAR
Sumber: Kompas, 21 November 2018
