Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif. Untuk itu, Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) yang dibentuk pada 2017 diharapkan bisa berperan secara strategis untuk mendorong peningkatakan mutu SDM, serta peningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.
KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–(Dari kiri) Wakil Ketua KPVN Harijanto, Direktur Jenderal Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono, ekonom senior Raden Pardede, Pembina KPVN Prof Tadjuddin Noor Effendy, dan Direktur UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardhana dalam acara forum group discussion bertema ”Meningkatkan Daya Saing Nasional Melalui Pelatihan Vokasi” di Jakarta, Selasa, (16/7/2019).
Komite Pelatihan Vokasi Nasional telah menyiapkan peta jalan sistem pelatihan vokasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah bersama pemangku kepentingan untuk memperkuat pelatihan dan pendidikan vokasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) merupakan bentuk kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), akademisi, serikat pekerja, serta masyarakat sipil. Komite ini berfungsi mengoordinasi lintas kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan pelatihan vokasi.
Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono mengatakan, peta jalan pelatihan vokasi nasional telah ada sejak tahun lalu. Kini, peta jalan tersebut telah 90 persen berjalan dan akan menjadi dasar pelatihan vokasi di Indonesia.
”Dalam waktu dekat akan segera diinformasikan kepada semua pihak bahwa Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadi koordinator pelatihan vokasi nasional,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (17/7/2019).
Ia mengatakan, proyek percontohan terkait peta jalan pelatihan vokasi nasional tersebut akan mulai dilakukan tahun ini. Setidaknya, ada 20.000 tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang akan mendapatkan pelatihan tersebut. Adapun biaya pelatihan didapatkan melalui dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
”Peserta adalah anggota BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK. Pelatihan dapat dilakukan di BLK (balai latihan kerja), LPK (lembaga pelatihan kerja) swasta, ataupun training center industri yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Bambang.
Pelatihan yang diberikan ini dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus kerja pemerintah dalam lima tahun ke depan. Pembangunan SDM melalui pelatihan dan pendidikan vokasi dinilai penting dalam menyiapkan angkatan kerja kompeten dan berdaya saing tinggi di tengah kompetisi global.
KOMPAS/DEONISIA ARLINTA–Wakil Ketua KPVN Harijanto (kiri) bersama Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono.
Bambang menambahkan, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menciptakan ekosistem pengembangan SDM yang adaptif. Untuk itu, KPVN yang dibentuk pada 2017 diharapkan bisa berperan secara strategis untuk mendorong peningkatan mutu SDM serta peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara.
Ketua KPVN Anton J Supit menuturkan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktik kerja lapangan dan 30 persen teori harus lebih digalakkan agar kompetensi lulusan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
”Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton, yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial.
KOMPAS/HAMZIRWAN–Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri merekam video blog bersama peserta dan instruktur pemagangan pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Karawang International Industrial City, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (29/3/2018).
Selain itu, Direktur UNI Global Union Asia Pasifik Kun Wardana Abyoto berpendapat, serikat pekerja perlu berperan aktif dalam Komite Pelatihan Vokasi Daerah (KPVD). Tujuannya agar serikat pekerja dapat terlibat langsung dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur dan ekosistem pelatihan vokasi di setiap daerah.
Perusahaan, lanjutnya, juga didorong untuk membentuk company training committee yang beranggotakan manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Komite ini bertujuan membahas perencanaan SDM di tingkat perusahaan, membahas road map transformasi perusahaan, serta pemantauan dan evaluasi hasil implementasi pelatihan vokasi di tingkat perusahaan.
Strategi
Ekonomi senior Raden Pardede menyebutkan, kesempatan Indonesia hanya 15 tahun untuk menikmati bonus demografi. Untuk itu, strategi yang tepat dan efektif sangat dibutuhkan.
”Waktu kita menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menjadi tenaga kerja berkualitas tinggi atau premium tinggal sedikit. Jika tidak segera melakukannya dari sekarang, kita akan sulit keluar dari middle income trapdan Indonesia nantinya jadi negara yang tua dan miskin,” tuturnya.
Sementara itu, Prof Tadjuddin Nur Effendi, pengajar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyatakan, perubahan tenaga kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah tiga sektor usaha, yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufaktur, serta usaha penjualan dan perdagangan.
Dia mengatakan, pembangunan tenaga kerja di Indonesia harus diperkuat. Pemerintah pun diharapkan sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan.
”Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat. Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan,” ucapnya.
Menurut Wakil Ketua KPVN Harijanto, saat ini sangat dibutuhkan landasan untuk membangun vokasi dengan ekosistem yang kuat. Sayangnya, kondisi saat ini belum menunjukkan ekosistem yang diinginkan. Di industri garmen atau sepatu, misalnya, kesulitan untuk mencari tenaga kerja menjahit masih dijumpai.
”Pengusaha itu inginnya kemudahan investasi dan dibarengi dengan mencari pekerja terampil. Jadi, iklim investasi dan pelatihan vokasi menyiapkan pekerja terampil itu sangat penting,” katanya.
Oleh DEONISIA ARLINTA
Sumber: Kompas, 17 Juli 2019
