Pendidikan Didorong Topang Perekonomian

Relevansi program studi dengan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu isu utama peringatan Hari Pendidikan Nasional, Selasa (2/5). Isu ini selaras dengan kebijakan pemerintah mengembangkan pendidikan vokasi.

Untuk peringatan tingkat nasional, acara dipusatkan di Istana Merdeka, Jakarta. Namun, dua kementerian terkait juga menggelar acara di tempat terpisah.

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memusatkan acaranya di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Adapun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggelar acara di Kemdikbud, Jakarta.

Dalam sambutannya, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir menekankan, perguruan tinggi kini jangan hanya berperan sebagai agen pendidikan dan agen inovasi semata. Sudah saatnya perguruan tinggi pun berperan sebagai agen pertumbuhan ekonomi.

“Perguruan tinggi didorong untuk lebih memperhatikan dampak aktivitasnya terhadap pengembangan perekonomian, terutama di daerah masing-masing,” kata Nasir dalam acara bertema “Peningkatan Relevansi Pendidikan Tinggi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”.

Menurut Nasir, agar peran tersebut bisa terlaksana, pemerintah akan mendukung perguruan tinggi, salah satunya dengan meningkatkan jumlah perguruan tinggi vokasi.

“Perguruan tinggi (di Indonesia) telah lama mendapat kritik dari dunia kerja dan industri bahwa lulusannya tidak memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja,” ujar Nasir.

Menurut Nasir, Kemristek dan Dikti telah mencanangkan program revitalisasi pendidikan vokasi yang mencakup pembangunan kompetensi serta restrukturisasi program keahlian dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. Program tersebut juga akan mencakup pembangunan infrastruktur fasilitas industri untuk mendukung magang mahasiswa dan pelatihan bagi dosen.

Pada tahap awal, ada 12 politeknik negeri dan satu politeknik kesehatan yang mengikuti program revitalisasi itu. Di antaranya politeknik negeri di Surabaya dan Politeknik Negeri Bandung. Tujuannya untuk mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.

“Harapannya, politeknik dapat menghasilkan tenaga kerja profesional dan dapat mendukung 14 kawasan ekonomi khusus serta pusat pertumbuhan lain di seluruh Indonesia,” kata Nasir.

Kemristek dan Dikti juga akan mengembangkan Kawasan Sains dan Teknologi (KST). Kawasan tersebut dapat memfasilitasi kolaborasi riset antara peneliti, universitas, dan dunia usaha. Melalui inkubasi bisnis di KST, diharapkan akan lahir pengusaha kecil dan menengah (UKM) atau pengusaha pemula berbasis teknologi.

“Kehadiran pengusaha diharapkan menggerakkan roda perekonomian di sejumlah daerah sehingga terjadi pertumbuhan berkelanjutan,” tuturnya.

Secara terpisah, Direktur Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan Badan perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amich Alhumami mengingatkan perlunya pendidikan tinggi memetakan program studi untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Dalam porsi program studi di perguruan tinggi, misalnya, terjadi kesenjangan antara bidang sains-teknik dan ilmu sosial-humaniora. Bidang sosial-humaniora masih dominan, yakni mencapai 13.611 program studi (57 persen), sementara bidang sains-teknik 10.136 (43 persen).

Sementara itu, sebaran mahasiswa pada bidang program studi sosial-humaniora mencapai 2,74 juta, lebih besar daripada mahasiswa program studi sains-teknik yang tercatat 1,62 juta. Padahal, dalam abad ke-21, kemampuan dalam bidang sains- teknik lebih dominan, di samping analitik, kritis, dan daya juang.

Untuk mengembangkan pendidikan tinggi vokasi, Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, berencana mendirikan sekolah vokasi. Rektor UNS Ravik Karsidi mengatakan, sekolah vokasi UNS direncanakan didirikan Agustus 2017.

Jenjang SMA
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud, Hamid Muhammad mengatakan, relevansi pendidikan di tingkat menengah juga harus jadi perhatian. Di jenjang SMA, misalnya, minat siswa yang memilih jurusan IPA sebenarnya lebih tinggi daripada yang memilih Ilmu Pengetahuan Sosial ataupun Bahasa. Namun, di tingkat perguruan tinggi, mahasiswa justru membengkak di program studi sosial dan humaniora.

“Masih ada anggapan bahwa bidang IPA lebih bergengsi, maka yang masuk anak yang lebih pintar. Selain itu, orangtua juga masih banyak yang berpikiran jurusan IPA lebih menjanjikan sehingga memaksa anak,” katanya.

Menurut Hamid, dengan diberlakukannya penjurusan siswa SMA sejak kelas awal, seharusnya di tingkat SMP sudah dilaksanakan tes bakat dan minat. “Nanti akan kami coba mengembangkan instrumen yang murah dan efektif untuk mengetes bakat dan minat siswa, termasuk pula cocok di akademik atau vokasi,” kata Hamid. (ADY/RWN/ELN)
————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 3 Mei 2017, di halaman 1 dengan judul “Pendidikan Didorong Topang Perekonomian”.