Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, Selasa (18/9/2018), menyelenggarakan Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan, di Jakarta. Konferensi akan mengangkat persoalan yang dihadapi wilayah kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan riset yang dilakukan Pusat Riset Perubahan Iklim.
Daerah kaya hutan selama ini mengalami dilema. Di satu sisi daerah tersebut harus menjaga hutan dan sumber dayanya sebagai sarana penyerapan karbon dan pengaturan iklim. Di sisi lain, kabupaten itu menanggung biaya menjaga hutan sehingga tak bisa menjadikan hutan sebagai sumber pendapatan daerah.
KOMPAS/ICHWAN SUSANTO–Sonny Mumbunan, peneliti Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Senin (17/9/2018) di Jakarta, memaparkan riset terkait transfer fiskal untuk kabupaten kaya hutan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Manfaat dan biaya ini tak sepadan sehingga menjadi alasan hutan sulit dijaga dan sumber daya hutan mengalami degradasi terus-menerus. ”Beberapa kabupaten awalnya gagah berani menyatakan diri sebagai daerah konservasi, tetapi kemudian sekarang tak terlihat lagi,” kata Sonny Mumbunan, peneliti Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia, Senin di Jakarta.
Riset Sonny terkait transfer fiskal ini akan ditanggapi Prof Daniel Murdiyarso (CIFOR dan IPB), Astera Primanto Bhakti (Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan), Syarifudin (Direktorat Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri), dan Bambang Hendroyono (Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).
Konferensi ini pun akan ditanggapi para bupati yang diundang. Diharapkan, nantinya dihasilkan komunike berisi rekomendasi kebijakan berbasis bukti dan riset yang memperhatikan aspirasi kabupaten kaya hutan.–ICHWAN SUSANTO
Sumber: Kompas, 17 September 2018
