Generalisasi dan Polling Telepon

KETIKA sebuah tepik polling diambil, timbul pertanyaan: mengapa penyelenggara polling memjlih topik polling tertentu bukan topik lainnya? Apa yang menjadi landasan penyelenggara mengambil topik tertentu?

POLLING pendapat umum, seperti halnya survai sosial lainnya, memiliki problem metodologis mendasar yang tidal: bisa diabaikan oleh penyelenggara polling. Problem tersebut bisa berawal dari esensi sebuah pendapat umum itu sendiri, atau pada persoalan teknis misalnya ketika sebuah topik polling diambil, ketika sampel ditentukan, ketika daftar pertanyaan disusun dan kemudian saat wawancara dilakukan, bahkan ketika sebuah hasil polling bendak dituangkan kedalam bahasa jurnalistik.

Polling termasuk salah satu teknik statistik yang paling rawan terperangkap pada sejumlah peluang untuk menghasilkan temuan yang mudah dipertanyakan validitas atau keabsahannya. Seperti’ umumnya opinion survey, hasil polling sangat rentan pada perubahan atau perbedaan mang dan waktu. Pendapat selalu mengandung konotasi subyektif. Padahal setiap survai umumnya bertujuan untuk mengungkap kebenaran obyektif. Karena itu segala bentuk bias dan kesalahan teknis pelaksanaan suatu upaya survai harus dicoba sejauh mungkin dihindari.

Pendapat umum merupakan produk interaksi yang berlangsung antara individu warga masyarakat dengan peneliti (pengumpul pendapat). Pendapat atau pernyataan verbal yang dikemukakan individu tentang suatu hal sering kali adalah produk dari susunan pertanyaan yang diajukan, atau cara pertanyaan diajukan. Agregat dari pendapat sekelompok individu yang diklaim sebagai pendapat umum sering kali juga bergantung pada prosedur pemilihan sampel dari populasi, besar kecilnya sampling error, konteks politik di mana penaliti menanyakan pendapat para individu, persepsi individu terhadap peneliti atau sebaliknya.

Singkat kata, pendapat umum sebagai suatu data statistik, adalah produk yang bergantung pada faktor bagaimana penaliti merencanakan aktivitas pengumpulan pendapat itu sendiri. Dalam ungkapan yang lebih ekstrem dinyatakan, statistics are not collected, but produced, results are not findings, but creation (Irvine, Miles, dan Evans. 1979).

Generalisasl “Polling”
Bagaimana kita memandang sebuah polling? Jajak pendapat sering kali diasumsikan sebagai suatu wujud yang statis, suatu potret, yang tidak lebih dari sekadar penjumlahan pernyataan verbal tentang suatu hal yang dikemukakan para individu anggota masyarakat. Tiap individu seolah ditarik dari konteks serta proses sosial yang mempengaruhi pembentukan pendapat mereka.

Padahal, pendapat umum lebih tepat bila diamati sebagai wujud dinamis. Suatu film yang tidak bisa dilepaskan dari gambaran proses serta konteks pembentukan realitas pendapat umum itu sendiri.

Pendapat umum tentang suatu peristiwa harus dilihat sebagai suatu proses yang berjalan pararel dengan, atau ditentukan oleh, proses-proses politik tertentu. Proses politik yang berkaitan dengan hal-hal seperti derajat kebebasan media massa dalam memberitakan peristiwa tersebut, derajat persamaan akses ke media dari para kelompok politik untuk mengetengahkan definisi versi mereka tentang peristiwa tersebut, serta konteks sosial, politik, budaya atau kesejarahan di mana peristiwa itu terjadi.

Dengan kata lain, keabsahan pendapat umum ditentukan oleh faktor sejauh mana pendapat umum itu bisa dinilai sebagai pendapat dari well-informed citizen, yakni yang terbentuk melalul proses yang memberi cukup keleluasaan dan kesetaraan akses bagi kelompok-kelompok yang terlibat untuk menyajikan pendapat. Misalnya, agak mustahil mengadakan jajak pendapat tentang peristiwa 27 Juli atau masalah Timor Timur, bila sebelumnya tidak ada kebebasan menyatakan pendapat atau kebebasan pers untuk membahas masalah tersebut.

Yang umumnya menjadi perhatian seorang teknisi survai adalah keragaman (variability) aspek pengambilan sampel (sampling variability), yang dalam statistik dikenal sebagai sampling error. Padahal sebenamya kesalahan paling besar justru ada di luar sampling error, misalnya unsur ketidakpastian data opini yang berasal dari sumber-sumber non-sampling. Dan itu sulit diukur.

Kesalahan lain juga bersumber dari responden, interviewer, rancangan survai termasuk formulasi pertanyaan, bahkan dari tujuan pengumpulan pendapat itu. Bahkan bias bisa terbawa pada saat mendefinisikan berbagai konsep dan definisi istilah-istilah yang digunakan dalam polling itu.

Akurasi kesimpulan dari sebuah polling sangat bergantung pada bagaimana peneliti mengambil sampelnya. Sebuah polling yang sampelnya diambil secara sembarangan tidak bisa dipakai untuk menggeneralisasi sebuah kesimpulan.

Walaupun keadaan memaksa para peneliti polling di Indonesia menerapkan non-probability sampling, tidak berarti kesimpulan suatu polling menjadi tidak ada artinya. Penggunaan tes-tes statistik (yang bisa dilakukan bila kondisi sampelnya random) memang dapat membantu peneliti menemukan kesimpulan yang mendekati kebenaran, meski bukan berarti tanpa tes statistik kita lalu tidak boleh menyimpulkan apa-apa. Dalam praktek, hampir semua survai lapangan yang dilaksanakan oleh ilmuwan sosial –apalagi polling oleh media massa– secara teknis teoretis statistik jauh dari memenuhi syarat sebuah probability sampling.

Di negara Indonesia dan di negara berkembang umumnya sangat muskil merancang probability sample secara sempurna. Salah satu sebabnya adalah karena sulitnya menyusun sampling frame (daltar lengkap anggota papulasi) yang tepat. Misalnya ketika Litbang Kompas hendak menyusun sampling frame untuk meneliti pendapat para dosen perguruan tinggi (PT) di Jakarta. Jangankan mendapatkan daftar nama dosen, bahkan jumlah dosen PT Negeri dan Swasta di seluruh DKI Jakarta saja sulitnya bukan main.

Menyinggung peranan BPS (Biro Pusat Statistik), yang bijaksana dilakukan saat sekarang ini adalah justru mendorong dan memfasilitasi (dengan memberi mereka sampling frame yang baik misalnya), agar sebuah polling bisa memenuhi baku prosedur probability sampling ini. Survai BPS sesungguhnya lebih bercorak pengumpulan data benchmark, yang hasilnya sangat berguna untuk menyusun berbagai kerangka sampel. Sayangnya, laporan statistik terbitan BPS pun terkadang aktualitasnya dipertanyakan, karena sering terlambat diterbitkan.

”Polling” telepon
Sementara itu, polling lewat telepon memiliki kekuatan utama pada cepatnya sebuah hasil polling bisa diperoleh. Apalagi untuk media massa yang dikejar deadline. Hitungannya bukan lagi hari –apalagi minggu atau bulan– tetapi jam dan menit. Karenanya, penggunaan telepon untuk mengumpulkan pendapat umum bisa menunjang kepentingan jurnalistik yang sering menuntut penyajian informasi yang cepat sesuai dengan isu yang actual.

Namun disadari bahwa penggunaan telepon sebagai basis kerangka sampel memiliki beberapa kelemahan. Hal utama adalah tidak meratanya kepemilikan telepon. Sementara ini pemilik telepon masih terbatas pada lapisan menengah dan atas, dan tidak semua daerah di Indonesia sudah terjangkau kabel telepon. Oleh karena itu hanya di kota-kota besar saja penggunaan telepon untuk polling mungkin dilakukan.

Menurut pengalaman Litbang Kompas, kalau dilihat dari pendidikan secara umum, sebagian besar responden pemilik telepon berlatarbelakang pendidikan tinggi, yakni lulus SLTA, Akademi/D1/D2,Perguruan Tinggi. Rata-rata proporsi responden berpendidikan tinggi di Jakarta adalah 86 persen. Di Bandung, Semarang, dan Surabaya masing-rnasing 86 persen, 88 persen, 79 persen. Sedangkan di Medan, Padang, Bandar Lampung, Banjarmasin, Manado, Ujung Pandang rata-rata lebih dari 80 persen. Angka-angka ini cukup signifikan untuk diartikan bahwa pemilik telepon adalah masyarakat kelas menengah dengan ukuran berpendidikan tinggi.

Dengan segala keterbatasan inilah asumsi-asumsi seputar pemilihan topik dalam polling telepon diambil. Hanya topik tertentu dan itu pun dengan batasan kerangka sampel sebagian penduduk kelas menengah ke atas pemilik telepon yang menjadikan polling lewat telepon dilakukan. Karena itu, polling dengan tujuan memprediksi hasil pemilu di Indonesia, misalnya hampir tidak mungkin dilaksanakan lewat telepon, karena kerangka sampel untuk pemilu harus mewakili suara masyarakat dari desa dan kota.

Sumber: Kompas, 20 JANUARI 1997
——————-
Contoh Polling di media masa:

Kontroversi di Lokasi

TEMUAN utama jajak pendapat Kompas mengungkapkan kenyataan, masyarakat kelas menengah terdidik di 11 kota di Jawa menolak rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria (baca: Masyarakat Terdidik Tolak PLTN Muria, halaman 1). Pendapat itu bervariasi menurut pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengetahuan tentang PLTN itu sendiri.

Satu temuan lain yang cukup menentukan adalah perbedaan pendapat antar wilayah. Semakin dekat ke Muria, suara penolakan cenderung melemah. Sebaliknya, semakin jauh dari Muria semakin kuat penolakannya.

Tiga wilayah
Berdasarkan tingkat keseriusan bencana jika terjadi sesuatu dengan PLTN itu nantinya, lokasi jajak pendapat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Wilayah lingkar dalam adalah daerah yang akan menerima akibat paling parah jika sampai terjadi kebacoran di PLTN Muria.

Meminjam istilah vulkanologi, wilayah lingkar dalam ini bisa disamakan dengan daerah bahaya I, meliputi Jepara, Kudus, Demak, dan Pati. Wilayah lingkar tengah meliputi Semarang, Salatiga, Solo, dan Yogyakarta merupakan daerah yang mungkin masih akan menerima radiasi jika tingkat kebocoran tinggi. Sedangkan wilayah lingkar luar adalah daerah yang relatif aman dari radiasi, meliputi Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Di wilayah lingkar luar yang berjarak aman dari kebocoran nuklir, penolakan terhadap rencana PLTN Muria sangat kuat: 61 persen. Suara penolakan itu turun menjadi 55,3 persen di wilayah lingkar tengah, dan melemah lagi menjadi 47,6 persen di wilayah lingkar dalam.

Sebenarnya di daerah yang sangat berdekatan dengan calon lokasi PLTN itu ada perimbangan suara pro dan kontra. Di sini, suara yang menolak atau menerima PLTN sama kuat (47,6 persen menolak dan 47,3 persen menerima).

Meski pemerintah sudah bertahun-tahun memasyarakatkan PLTN, kontroversi ternyata belum hilang. Sejak tahun 1990, pemerintah daerah Jepara telah membentuk satuan tugas tim juru penerang PLTN yang beranggotakan wakil Departemen Penerangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Bais, Bakin, BPN, PLN, dan Bapedal.

Tidak hanya berhenti di Jepara saja, tim ini telah menyelenggarakan penataran di empat kabupaten terdekat: Pati, Kudus, Demak, dan Rembang.

Penyuluhan dengan berbagai istilah dari temu wicara, tatap muka, hingga pemasyarakatan PLTN itu semakin intensif dalam dua tiga tahun terakhir. Meski demikian, tingkat resistensi masyarakat masih tinggi.

Variasi di lokasi
Di wilayah lingkar dalam itu sendiri sebenarnya juga terjadi perbedaan antarlokasi. Dari empat lokasi utama di sana, hanya Kudus yang angka penolakannya begitu tinggi (53 persen menolak, 41 persen menerima). Sedangkan di tiga lokasi lainnya (Demak, Pati, dan Jepara) angka penolakan tidak begitu kuat. Meskipun di Jepara suara penolakan mulai berkurang, pro kontra pada rencana pembangunan PLTN Muria masih tetap tinggi, 51 persen menerima dan 45 persen menolak Artinya, di lokasi paling dekat dengan Muria pun sebenamya resistensi masih kuat.

Jajak pendapat ini memang hanya membatasi sampel pada masyarakat kelas menengah ke atas, yang akses mereka terhadap sumber informasi diasumsikan lebih terbuka. Bagaimana dengan kalangan kebanyakan? Tanpa menyebut angka penelitian yang dilakukan Tri Subagya pada tahun 1992 menunjukkan bahwa resistensi itu ada, meskipun terbatas di kalangan orang-orang tua yang mengalami betapa sulit memulai kehidupan di tanah baru.

Ujungwatu dalam sejarahnya memang merupakan tanah baru bagi kaum migran asal Solo, Semarang, Pati dan Juwana. Tahun 1960-an mereka di datangkan di Semenanjung Muria untuk membuka hutan dan menjadikannya daerah permukiman.

Masa awal bermukim di sana adalah masa sulit. Akses ekonomi pun sangat terbatas. Untuk memasarkan hasil pertanian, mereka harus berjalan kaki 21 kilometer atau dua hari perjalanan menuju pasar Tayu di Pati. Ketika hidup sudah mulai bersahabat, mereka harus pindah. (Johnny TG/M Suprihadi)

Sumber: Kompas, 6 Juni 1996
——————–

Jajak Pendapat ”Kompas”, Masyarakat Terdidik Tolak PLTN Muria

LEBIH dari separuh (52 persen) masyarakat kelas manengah terdidik tidak setuju pada rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Sisanya, 42 persen bisa menerima rencana itu, dan enam persen tidak mau memberikan pendapamya: entah setuju entah tidak.

Dengan menggunakan sampling error 2,54 persen dapat dikatakan bahwa masyarakat kelas menengah terdidik menolak rencana pembangunan PLTN di Semenanjung Muria.

Demikian hasil jajak pendapat (polling) Kompas terhadap 1.496 orang anggota keluarga pemilik telepon di 11 kota di Jawa: Jakarta, Bandung, Surabaya, Solo, Yogyakarta, Salatiga, Semarang, Demak, Pati, Kudus, dan Jepara.

Daerah-daerah itu dipilih berdasarkan jaraknya dari calon lokasi PLTN di Semenanjung Muria, dikaitkan dengan kemungkinan menerima akibat bencana nuklir bila terjadi kebocoran (radioactive-fallout).

Jajak pendapat dangan wawancara per telepon yang dilakukan tanggal 17-27 April 1996 ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap masyarakat –dalam hal ini diwakili oleh masyarakat kelas menengah terhadap rencana pemerintah membangun PLTN di Semenanjung Muria. Diasumsikan, pemilik telepon adalah keluarga kelas menengah di tiap-tiap kota, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Dengan asumsi itu diharapkan mereka telah mendapat informasi lebih baik dibanding dengan orang kebanyakan.

Sampai ke tingkat kota jumlah orang yang diwawancarai ditentukan secara purposif berdasarkan jaraiknya dari lokasi dan jumlah pelanggan telepon di setiap kota. Nomor telepon yang dihubungi dipilih secara acak dari buku telepon terbaru di tiap-tiap kota. Sedangkan yang diwawancarai pada setiap keluarga dibatasi pada mereka yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun. Hanya anggota keluarga yang tinggal menetap. Keluarga tersebut yang berhak nenjawab pertanyaan dalam jajak pendapat ini.

Dengan pemilihan sampel yang begitu ketat, responden terpilih adalah kaum terpelajar. 76,5 Persen dari mereka berpendidikan SLTA ke atas dibandingkan dengan rata-rata tingkat pendidikan nasional menurut sensus penduduk lainnya (13,7 persen).

Secara kasar, diagram di atas menunjukkan bagaimana sikap masyarakat kelas menengah di kota-kota tersebut dalam dalam mecana pembangunan PLTN Muria itu dicontohkan oleh seorang responden di Yogyakarta yang kebetulan berasal dari –dan masih mempunyai ikatan kuat dengan– Jepara.

“Kalau yang ditanya adalah orang sana, jawabannya pasti sebagian besar setuju. Soalnya, yang diinformasikan kepada mereka adalah hal-hal yang menguntungkan: harga tanah akan naik, akan ada pabrik dan kantor, akan ada kesempatan kerja yang besar, dan penduduk bisa berjualan apa saja,” katanya.

Pengaruh pendidikan
Sejalan dengan tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan juga mempengaruhi sikap seseorang dalam menanggapi PLTN Muria. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin keras ia menolak PLTN Muria. Bisa jadi semakin semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin terbuka pula kesempatan baginya untuk mengakses informasi dari segala media: cetak, elektronik, interaktif, atau juga dari obrolan dengan relasi yang setingkat pengetahuannya.

Menurut kelompok pekerjaan, terlihat adanya pola sikap berdasarkan ketergantungan sumber nafkah. Pegawai negeri atau mereka yang digaji pemerintah mempunyai kecenderungan menerima PLTN Muria. ”Saya kan abdi negara, jadi ya harus manut pada apa yang diputuskan pemerintah,” kata seorang responden pegawai negeri. Sikap serupa menular pada keluarganya. ”Kalau itu sudah keputusan pemerintah kita manut. Pemerintah mestinya sudah memperhitungkan semuanya,” kata seorang responden yang mengaku istri pegawai negeri.

Lokasi jajak pendapat juga mempengaruhi sikap seseorang untuk menerima atau menolak PLTN Muria. Dari 11 kota yang dipakai sebagai lokasi jajak pendapat, masyarakat di lima kota menolak dengan tegas: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Salatiga. Dua kota menolak dengan malu-malu. Semarang dan Kudus. Empat kota menerima kehadiran PLTN Muria: Surabaya, Demak, Pati, dan Jepara. Sikap terhadap rencana pembangunan PLTN Muria itu tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin, karena ia perempuan atau laki-laki, yang artinya sikap menerima atau menolak PLTN Muria itu benar-benar merupakan sikap pribadi dan berasal dari pemahamannya, mengenai PLTN.

Menerima atau menolak
Mereka yang setuju pada pambangunan PLTN Muria memberikan alasan; kita sudah bisa disejajarkan dengan negara maju lain (37,6 persen), melihat kepentingan umum (24,2 persen), sumber energy lainsudah tiak mencukupi kebutuhan energy di masa mendatang (13,7 persen). Sisanya tidak menolak proyek itu asal keamanan terjamin atau tidak digunakan untuk kepentingan negatif: perang misalnya.

Sedangkan mereka yang tidak setuju pada umumnya lebih mengkhawatirkan dampaknya pada lingkungan yang besar (58,9 persen). sumber lain masih belum optimal dimanfaatkan (22,4 persen), dan masyarakat belum siap menghadapi teknologi nuklir (11,4 persen). Kekhawatiran akan dampak lingkungan dan tuntutan rasa aman itusebenarnya juga mengandung makna kekhawatiran akan rendah dan kurang disiplinnya sumber daya manusia kita seperti yang dikemukakan oleh seorang responden di Yogya:

”Saya percaya bahwa PLTN itu aman jika dibangun dan dikelola dengan baik. Tetapi, kalau ketika membanguh semennya dikurangi seperti banyak terjadi pada proyek-proyek pemerintah selama ini, siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi kebocoran?”

Gambaran di atas menunjukkan betapa pro-kontra tentang PLTN itu ternyata bukan hanya terjadi di kalangan para pengamat dan ahli nuklir atau siapa pun yang yang menjadi narasumber media massa. Pro-kontra juga terjadi pada masyarakat awam yang sehari-hari tidak bersinggungan dengan soal PLTN. PLTN sudah menjadi isu nasional dan menyangkut kepentingan rakyat banyak, maka kaum awam pun menaruh perhatian, bahkan ikut mempersoalkan. Pendapat mereka bukan kata putus, tetapi perlu jadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan selanjumya.(M Suprihadi/ Johnny TG)

Sumber: Kompas, 6 Juni 1996