Home / Artikel / Medan Riset dan Jajak Pendapat di Indonesia

Medan Riset dan Jajak Pendapat di Indonesia

MEDAN riset di Indonesia terkenal sulit. Kesulitan riset di Indonesia berada di dua sisi sekaligus. Pertama, sesuatu yang metodologis, atau karena ini berhubungan dengan statistik maka biasanya disebut sebagai soal sampling error. Tingkat kesalahan di sini bisa diperbaiki dengan memperbesar jumlah sampel.

NAMUN, sampel besar seperti LP3ES sama sekali tidak menjadi jaminan. Wilayah luas seperti IFES juga bukan jaminan bila diperhatikan kegagalannya meramal secara persis performans partai-partai Islam. Dengan hanya melakukan survei di lima kota besar hanya Litbang Kompas yang bisa berdiri bersama IFES, karena dengan tepat meramal partai-partai sekuler. Dengan begitu bisa diperhatikan beragam inkonsistensi terjadi.

Kedua, sesuatu yang tidak berhubungan dengan sampel, atau yang resminya disebut non-sampling error. Di negara-negara yang lebih maju masalah non-sampling error bisa ditekan seminim mungkin, seperti bagaimana pertanyaan dirumuskan, penampilan ketika mengadakan wawancara, nada suara, pakaian, dan lain sebagainya yang tidak mempengaruhi orang yang diwawancara. Dalam hal Indonesia masalah nomor dua di atas jauh-jauh lebih menentukan. Masalah sosial, politik, dan kultural menjadi batu rintangan berat.

Rintangan terbesar dan paling menentukan adalah fragmentasi masyarakat yang mempersulit penentuan sampel. Masyarakat terlalu terpecah-pecah dalam berbagai hal. Dari segi demografik tidak seimbang antara Jawa dan luar Jawa; tingkat kepadatan luar biasa di Jawa berhadapan dengan kerenggangan luar biasa pula di luar Jawa. Tingkat sosial ekonomis tidak seimbang, ada yang begitu tinggi dan ada yang begitu rendah. Akses terhadap informasi yang begitu tidak seimbang. Partai politik yang tidak pernah boleh menye ntuh desa tiba-tiba harus melibatkan desa dalam suatu politik terbuka.

Hal-hal khusus yang menyangkut pemilihan umum bisa dikatakan di bawah ini. Salah satu masalah psiko-politik dalam hubungannya dengan pemilihan umum adalah apa yang disebut dengan rahasia. Pemilihan umum di Indonesia sudah begitu terbiasa selama puluhan tahun dengan asas luber-langsung, umum, bebas, dan rahasia-dalam tafsiran unik. Dari keempat hal ini yang paling langsung menyentuh lembaga-lembaga jajak pendapat adalah yang disebut dengan “rahasia”. Dengan berpegang pada azas “rahasia” relatif sangat besar jumlah orang yang tidak bersedia mengatakan partai mana yang dipilih.

Civik pemilihan umum
Namun, kontradiksi terjadi di sini. “Rahasia” yang dijaga begitu ketat dalam masa Orde Baru bisa membawa akibat begitu fatal bagi begitu banyak orang. Jarak antara “rahasia” dan “pengetahuan umum” hanya bisa diukur dengan milimeter. Itulah yang menjelaskan mengapa “rahasia” membawa akibat begitu fatal bagi karier seseorang. Ada yang tidak pernah naik pangkat karena “rahasia” pilihannya menjadi sebuah buku terbuka bagi kekuasaan di kantornya, di desanya, hanya karena dia memilih partai yang tidak disukai pemerintah.

Apa yang terjadi? Pilihan seseorang langsung membawa civic consequences bagi yang bersangkutan, digeser dari kedudukannya dari tempat “basah” ke posisi “kering”, tidak pernah naik pangkat, malah dipecat sama sekali. Dalam perkembangannya “rahasia” menjadi penyakit, lebih menjadi political anxiety daripada suatu political ethics. Dengan begitu terjadi transmutasi “rahasia”. Pertama, “rahasia” adalah etika (politik); kedua, dalam negara otoriter “rahasia” menjadi kegelisahan dan kekhawatiran politik; ketiga, karena begitu didera oleh “rahasia-yang-bukan-rahasia” semuanya menjelma jadi penyakit, psiko-patologi yang tetap terbawa-bawa dalam masa reformasi sekali pun sangat sulit sembuh. Penyakit “rahasia” ini sebegitu rupa mengakar sehingga tidak ada satu lembaga jajak pendapat apa pun yang tidak terteror kenyataan bahwa 60-70 persen tidak bersedia menjawab pertanyaan apa partai pilihannya. Jaminan para peneliti bahwa “rahasianya” tidak akan dibongkar ke siapa pun tidak menolong alias tidak mempan.

Hal lain adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam jumlah besar sangat mengacaukan jajak pendapat. Kalau sekiranya sebelum pemilihan umum 30.000 kertas suara sudah dilubangkan, maka hasil pemilihan umum rusak. Pada gilirannya setiap riset ringsek. Penipuan dalam penghitungan suara, money politics, menjual-beli suara, dengan sendirinya mempengaruhi pilihan orang. Intimidasi dalam bentuk yang bermacam-macam dengan sendirinya akan mengacaukan hasil akhir yang pada gilirannya mengacaukan jajak pendapat.

Menilai lembaga-lembaga
Dengan hasil yang ada di atas berikut ini beberapa kesimpulan bisa ditarik. Pertama, di tengah kesulitan yang luar biasa besarnya itu lembaga polling di Indonesia masih bisa bekerja maksimal seperti yang terungkap dalam kemampuannya memperkirakan struktur hasil pemilihan umum yang baru terselenggara beberapa bulan kemudian.

Prediksi ini tentu saja membawa soal dalam dirinya sendiri, terutama sejauh menyangkut hal seperti pemilihan umum. Prediksi di sini menyangkut orang dalam hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, prediksi dengan sendirinya tidak sama dengan memprediksikan berapa jumlah rata-rata baterai rusak dalam suatu pabrik, suatu contoh baku dalam buku-buku teks statistika. Prediksi di sini berhubungan dengan orang dan kelakuan orang dalam politik. Oleh karena itu, setiap prediksi mengandung dua unsur dalam dirinya, yaitu self-fulfilling, membenarkan ramalannya sendiri dan self-negating, mengingkari ramalannya sendiri.

Prediksi semua lembaga polling utama bahwa PDI Perjuangan akan memenangkan pemilihan umum bisa mengandung unsur self-fulfilling, yaitu upaya yang diadakan secara sengaja agar ramalan itu benar. Dengan begitu ramalan itu dengan sendirinya akan menghasilkan bandwagon-effect, yaitu beramai-ramai naik ke kendaraan yang menang, beramai-ramai memilih PDI-P. Banyak pakar mengritik pengumuman hasil polling yang bisa mempengaruhi sikap para pemilih. Apakah PDI-P mengambil manfaat ini dan seberapa derajat tidak ada seorang pun yang mampu tahu. Prediksi juga bisa berarti self-negating. Karena ada prediksi bahwa PDI-P akan memenangkan pemilihan maka ada usaha ekstra untuk menghalangi agar partai itu tidak akan menang. Seberapa besar PDI-P mengalami kerugian karena ini, juga tidak ada satu makhluk pun yang mampu tahu.

Nurani dan kepentingan
Ada kekeliruan di kalangan para pakar yang dengan ganas menuding lembaga polling dan mitranya media massa-tulis dan elektronik-yang melaporkan prediksi sebagai “menipu”, “misleading”. Tentu saja ada lembaga jajak pendapat yang menyimpan soal. Pemakaian polling telepon (call in) pada saat acara berlangsung di televisi atau radio mengandung soal besar. Jajak pendapat melalui internet dari segi metodologi masih menimbulkan banyak soal, terutama karena elitisnya media yang dipakai.
Kritik para pakar juga berhubungan dengan dari waktu ke waktu adanya pengumuman suara yang bisa mempengaruhi pemilih. Memang, hampir semua prediksi yang diberikan oleh sebagian besar lembaga polling seperti disebutkan di atas jelas-jelas meramalkan votes, suara, dan bukan seats, kursi parlemen. Namun, banyak pakar yang keliru melihat perbedaan halus antara keduanya. Kalau sekiranya daya tangkapnya benar semuanya hanya diambil sepihak untuk melayani kepentingannya memberikan tafsiran. Nuansa di sana begitu halus namun menentukan. Suara menunjukkan nurani politik, political conscience, yang mendesak seseorang menjatuhkan pilihannya. Suara juga berarti political interest bagi pemilih yang mengharapkan keuntungan bagi dirinya.

Sedangkan ketika suara dikonversikan ke dalam kursi, maka sedang terjadi sesuatu yang lain lagi. Konversi suara menjadi kursi adalah proses politik di mana suara ditransmutasikan menjadi kekuasaan. Ini semata-mata suatu proses lanjutan karena dalam proses awalnya juga kursi itu ditentukan oleh kekuasaan. Bahwa 80 persen para pemilih berkonsentrasi di Jawa, menunjukkan ketimpangan demografik. Ketimpangan demografik harus dikoreksi dengan memberikan keseimbangan hak kewarganegaraan. Sedikit jumlah suara diperlukan untuk mendapatkan satu kursi di wilayah jarang penduduk, dan lebih banyak suara diperlukan untuk satu kursi di wilayah padat penduduk. Yang memutuskan ini adalah kekuasaan. Bahwa dengan itu seluruh proses menguntungkan Golkar adalah keputusan kekuasaan. Dengan itu bisa diketahui bahwa lembaga polling dan media tidak menipu ketika mereka mengumumkan kursi dan bukan suara. Mengumumkan suara adalah berbicara tentang nurani politik.

Masalah polling di Indonesia pada akhirnya akan menjadi masalah kebudayaan, politik, dan kebudayaan politik. Ini tidak berarti bahwa tidak ada masalah metodologi di sana. Tersedianya data yang memungkinkan adanya sampling frame yang handal dari mana diambil sampling yang baik tidak ada. Badan Pusat Statistik seharusnya sangat memainkan perannya di sini untuk suatu kerja yang menuntut biaya yang sangat besar yang berada di luar kemampuan semua lembaga tersebut. Namun, dari segi kultural keberhasilan industri polling sangat tergantung dari keterbukaan masyarakatnya. Masyarakat tertutup, dan tidak mampu keluar dari penyakit psiko-patologis “rahasia” tidak menguntungkan survei.

Jajak pendapat dan Pemilu 1999
Hasil sampingan yang tidak dicari dan tidak dimaksudkan sejak awal penelitian memberikan penjelasan menarik buat hal lain. Penemuan empat lembaga utama di atas menunjukkan bahwa sebagian terbesar proses pemilihan umum ini bisa diprediksikan. Ini berarti jarak antara hasrat hati pemilih relatif dekat dengan kenyataan politik, dalam bentuk hasil akhir pemilihan umum. Ini mendorong kita untuk menarik kesimpulan bahwa pemilihan umum yang baru lalu relatif bebas dan adil, free and fair election. Terjadi kekacauan kurang-lebih sedikit.

Pertanyaannya sekarang, apakah yang sedikit itu tidak penting. Jawabannya, tentu saja sangat penting. Dalam yang sedikit itu termasuk puluhan dan ratusan orang yang dibunuh, terkapar, kehilangan tempat berteduh karena rumahnya dibakar, menjadi pengungsi di Aceh karena pemilihan umum, dislokasi sosial karena konflik antara yang pro dan antipemilihan di Aceh. Dalam yang sedikit itu tersangkut ratusan milyar rupiah yang dipakai untuk suap-menyuap di Indonesia Timur-Sulawesi dan Timor-serta di tempat lain lagi. Korupsi dan lain-lain lagi melanda lembaga-lembaga pengatur pemilihan umum tentu saja berpengaruh terhadap hasil pemilihan umum itu sendiri. Teror dan intimidasi lainnya tentu saja memperburuk pemilihan umum. Semuanya itu membuat ramalan dengan tingkat akurasi dan presisi tertentu tidak mungkin.

Harus disebut di sini bahwa peran badan-badan monitoring yang terdiri dari puluhan organisasi, domestik dan antarbangsa, dan LSM yang melibatkan ratusan ribu petugas lapangan, mata internasional, yang mengamati Indonesia sangat membantu memperkecil kecurangan. Semakin kecil kecurangan semakin baik prediksi.

Di tengah semuanya itulah-psiko-patologi dan sosio-patologi masyarakat, kecurangan, dan penipuan-jajak pendapat ternyata bisa menjadi tuntunan kebijakan bagi banyak orang, organisasi, dan partai-partai itu sendiri dalam pemilihan umum yang baru lalu. Lembaga-lembaga jajak pendapat sudah bekerja semampu-mampunya mengerahkan dana, terutama daya-pikir dan dengan itu menciptakan sendiri peran yang bisa dan boleh dimainkan kini-untuk berbagai keperluan, politik, sosial, dan bisnis-dan di masa depan.

(Daniel Dhakidae, Kepala Litbang Kompas)

Sumber: Kompas edisi Sabtu 14 Agustus 1999 Halaman: 20

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Inovasi, Kunci Kemajuan Usaha dan Negara

Pendiri PT Kalbe Farma Tbk, Boenjamin Setiawan, turut menekankan pentingnya inovasi untuk mengembangkan usahanya. Tanpa ...