Energi Terbarukan Tumpuan Pengendali Perubahan Iklim

Pengembangan proyek listrik dari energi baru terbarukan menjadi tumpuan pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Strategi pengembangan pembangkit listrik dari energi baru terbarukan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengendalian dampak perubahan iklim global.

KOMPAS/RHAMA PURNA JATI–Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Jakabaring Palembang, Selasa (23/4/2019). Ini merupakan salah satu bentuk energi baru terbarukan yang terus dikembangkan. Sampai saat ini baru 9 persen pembangunan energi baru terbarukan yang diangun dari 23 persen energi baru terbarukan yang ditargetkan selesai sampai tahun 2025.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Senin (29/4/2019). KLHK dan Kementerian ESDM terus berkolaborasi dalam pengembangan energi berbasis EBT (energi baru terbarukan) sebagai upaya untuk pengendalian perubahan iklim.

KOMPAS/NINA SUSILO–Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kanan)

Menurut Siti, pemerintah sedang melakukan kajian untuk meningkatkan kontribusi sektor energi hingga 24 persen dengan mengandalkan pengembangan EBT. “Banyak langkah-langkah yang sudah diambil Kementerian ESDM yang bisa berdampak pada penurunan emisi GRK (gas rumah kaca),” katanya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta.

Indonesia menargetkan menurunkan emisi GRK sebesar 29 persen dari praktik bisnis seperti biasa (business as usual/BAU) pada tahun 2030 berdasarkan upaya sendiri. Dua sektor terbesar yang menyumbang penurunan emisi GRK itu adalah sektor kehutanan dan energi masing-masing sebesar 17 persen dan 11 persen.

Presiden Joko Widodo menugaskan KLHK untuk memimpin strategi pengendalian perubahan iklim. Adapun Kementerian ESDM terus mendorong penggunaan EBT untuk menekan emisi karbon dan polusi udara.

Pembangkit listrik
Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik geotermal atau panas bumi kini sangat diandalkan untuk meningkatkan porsi EBT dalam produksi listrik nasional. Peningkatan penggunaan energi terbarukan ini penting untuk mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca demi mengendalikan bencana perubahan iklim.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan, PLTA dan geotermal adalah tulang punggung produksi listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan. Sebanyak 10 persen dari 13 persen porsi penggunaan EBT dalam produksi listrik nasional, disumbang PLTA dan geotermal. Sementara tiga persen sisanya bersumber dari pembangkit EBT lain seperti panel surya, angin, maupun biomassa.

KOMPAS/ARIS PRASETYO–Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“PLTA dan geotermal ini tulang punggung karena bisa ciptakan listrik berskala besar,” kata Jonan. Ia berharap, KLHK bisa terus memberikan dukungan untuk pengembangan PLTA dan geotermal.

Terkait pembangunan salah satu PLTA, yaitu PLTA Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, ia menyatakan, proyek tersebut penting untuk mendukung pasokan listrik di Sumatera. Proyek yang pembangunannya saat ini sedang berjalan itu pun sudah lama masuk dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Nasional karena kebutuhan listrik yang begitu mendesak di Sumatera.

“Kalau tidak urgent, tidak akan dibangun,” kata Jonan. Ia mengakui, ada perhatian publik terhadap pengembangan pengembangan proyek tersebut terutama terkait konservasi orangutan. Jonan menyerahkan sepenuhnya persoalan tersebut kepada KLHK.

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno menjelaskan, saat ini pihaknya masih melakukan monitoring berkesinambungan untuk selalu memantau eksistensi orangutan yang ada di sekitar areal proyek PLTA Batang Toru. “Tim saya masih terus bekerja di lapangan,” katanya.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–Kategori Spesies Baru Orangutan Sumatera – (dari kiri ke kanan) Peneliti genetika spesies orangutan dari Institut Pertanian Bogor Puji Rianti, Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) KLHK Wiratno, serta peneliti reproduksi populasi dan konservasi spesies orangutan Universitas Nasional, Suci Utami Atmoko, menjadi narasumber saat rilis penemuan kategori spesies baru orangutan sumatera di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Dia menegaskan, hingga saat ini tidak ada orangutan yang terluka apalagi sampai terbunuh sebagai dampak dari pembangunan PLTA Batang Toru. Hal ini juga dipengaruhi oleh sikap masyarakat setempat yang tidak memusuhi orangutan.

Wiratno menuturkan, PLTA Batang Toru sejatinya dibangun di areal penggunaan lain (APL) yang berada di luar kawasan hutan. Meski demikian, di lokasi masih terdapat tutupan hutan yang masih baik. Areal yang terbuka untuk pengembangan PLTA hanya 60 hektar dari total bentang alam lanskap Batang Toru yang mencapai luas sedikitnya 140.000 hektar. Hutan yang ada di wilayah hulu akan tetap dipertahankan untuk memastikan pasokan air untuk membangkitkan listrik tetap tersedia.

Soal kelestarian orangutan, Wiratno menyatakan, yang juga harus diperhatikan adalah dampak aktivitas pertambangan emas dan perkebunan sawit yang ada di bentang alam Batang Toru. “Ada empat konsesi kebun sawit, luasnya sekitar 25.000 hektar,” katanya.

Oleh PRAYOGI DWI SULISTYO

Sumber: Kompas, 29 April 2019