Rabu (16/12) sore sekitar pukul 16.30 di lobi kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Puluhan orang yang berdiri di ruangan itu tegak sempurna menyanyikan lagu “Indonesia Raya”. Dalam beberapa bulan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said berkantor di situ lantaran kantor di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, masih direnovasi.
Seusai menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sudirman melepas kacamata sembari mengusap kedua matanya. Bagi pemerintah, khususnya PT Pertamina (Persero), hari itu adalah bagian dari sejarah kembalinya Blok Mahakam di Kalimantan Timur ke tangan pengelola anak negeri. Blok Mahakam tak lagi dikuasai perusahaan asing.
Acara pada sore itu adalah penandatangan pokok-pokok perjanjian (head of agreement/HOA) antara Pertamina dan Total Exploration & Production Indonesie dan Inpex Corporation. Total, perusahaan asal Perancis, dan Inpex, perusahaan asal Jepang, adalah pengelola Blok Mahakam yang kaya minyak dan gas bumi sejak tahun 1967.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kontrak kedua perusahaan tersebut di Blok Mahakam berakhir pada 31 Desember 2017. Pemerintah sudah memutuskan bahwa pengelolaan Blok Mahakam diserahkan sepenuhnya kepada Pertamina terhitung sejak 1 Januari 2018. Melalui serangkaian perundingan bisnis, Pertamina menguasai 60 persen saham Blok Mahakam, dan sisanya 30 persen untuk Total dan Inpex, serta 10 persen lagi untuk badan usaha milik daerah.
Penyerahan pengelolaan Blok Mahakam, yang disebut-sebut masih menghasilkan minyak mentah hampir 70.000 barrel per hari dan gas sebesar 1.700 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) adalah tonggak baru melaksanakan amanat konstitusi. Amanat itu adalah sumber daya alam dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selama ini, Pertamina bak bukan tuan rumah di negeri sendiri. Perusahaan migas nasional ini masih rendah kontribusinya bagi negeri. Produksi migasnya masih kalah dari pendatang dari luar. Tentu saja ini menjadi semacam ironi di tengah usaha-usaha untuk mengembalikan kedaulatan negara terhadap pengelolaan sumber daya alamnya.
Pemerintah sudah bertindak tepat dan cepat. Keputusan sejak lama mengenai penunjukan Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam sangat baik bagi iklim investasi. Pertamina bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Namun, peristiwa ini juga menjadi semacam uji coba bagi Pertamina untuk mengelola blok migas raksasa di dalam negeri.
Selama masa transisi berjalan, sudah selayaknya pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membantu Pertamina mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan. Informasi tersebut menjadi modal bagi Pertamina saat menjadi operator di Blok Mahakam nanti.
Total dan Inpex melalui pejabat masing-masing saat penandatangan HOA menyatakan komitmen mereka menjaga dan melanjutkan investasinya di Blok Mahakam. Mereka akan bekerja sama penuh dengan pemerintah dan Pertamina.
Sekali lagi, kembalinya Blok Mahakam ke perusahaan anak negeri perlu diapresiasi. Namun, masih banyak lagi sumber daya alam strategis yang belum dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan negara. Blok Mahakam ini adalah tonggak kedaulatan bangsa dalam mengelola kekayaannya sendiri.
Dan yang terpenting, kekayaan alam yang dikelola Pertamina tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan untuk segelintir pejabat. (ARIS PRASETYO)
———————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 18 Desember 2015, di halaman 17 dengan judul “Dikelola Anak Negeri”.
