Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang kepemilikan satwa dilindungi atau awetannya secara ilegal. Sanksinya pidana kurungan 5 tahun dan denda Rp 100 juta.
Meski berjalan 2,5 dekade, masih saja ada pejabat dan tokoh publik yang belum paham. Apalagi masyarakat umum. Kasus terbaru, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memperlihatkan koleksi awetan harimau dan macan dalam tayangan televisi swasta nasional.
Seusai disiarkan Jumat (12/2) malam, capture tayangan beserta video serta meme jadi viral dan percakapan ramai di media sosial. Banyak pihak menyayangkan Tjahjo sebagai politisi kawakan dan pejabat publik yang seakan tak tahu UU itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, ada pula pihak yang meminta klarifikasi lebih lanjut kepemilikan awetan satwa itu sebelum atau sesudah pengesahan UU No 5/1990. Apabila dimiliki sebelum UU-butuh pengujian di laboratorium-dari aturan hukum tidak bisa disita. UU itu tak berlaku surut.
Tjahjo enggan berpolemik. Ia mengakui kepemilikan awetan itu dan memilih menyerahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Senin (15/2) saya kirim ke pimpinan BKSDA. Tembusan kepada Presiden, Mensesneg, Menteri LHK, Seskab, dan Kepala Staf Presiden,” ujarnya, Sabtu malam.
Dalam suratnya, Tjahjo bersedia mengembalikan satu awetan harimau di Semarang (rumah orangtuanya) kepada BKSDA Jateng. Lima awetan harimau dan dua beruang di rumahnya di Jakarta, diperoleh beberapa tahun lalu dengan membeli dari teman, diserahkan ke BKSDA Jakarta.
Ia tak menyangka tayangan tentang koleksinya-keris, tombak, dan awetan satwa-yang ia maksudkan sebagai edukasi malah dianggap sebaliknya.
Irma Herawati, aktivis Wildlife Conservation Society, prihatin, UU No 5/1990 tak dijalankan atau tak diketahui pejabat sekelas menteri. Tak heran, berbagai kasus tumbuhan-satwa liar, termasuk kepemilikan satwa awetan dilindungi, selalu minim sanksi hukum. “Ini bentuk ketidaktahuan atau ketidakpedulian,” katanya.
Ia berharap langkah Tjahjo mengembalikan satwa awetan ke BKSDA diikuti pejabat lain yang mengoleksi, termasuk jika ada pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pengembalian satwa liar oleh pejabat publik seperti yang dilakukan Tjahjo bukan yang pertama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2013 menyerahkan empat burung dilindungi di rumah dinasnya ke BKSDA. Istri mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Shinta Nuriyah, pada 2015 menyerahkan burung kakaktua jambul kuning peliharaan saat dibuka Posko Save Jacobs Jambul Kuning di KLHK.
Yang dilakukan Tjahjo akan lebih berarti jika diikuti perkuatan revisi UU No 5/1990 yang sedang dibahas KLHK. Dalam beberapa kesempatan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Dirjen Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani menekankan, kejahatan luar biasa termasuk di dalamnya pelanggaran hukum lingkungan. (ICHWAN SUSANTO)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Februari 2016, di halaman 14 dengan judul “”Auman” Harimau Tjahjo bagi Dunia Konservasi”.
