Home / Artikel / Validitas Data Pertanian

Validitas Data Pertanian

KALI pertama sensus pertanian diselenggarakan pada 1963 sehingga sensus pertanian 2013 (ST2013) merupakan kali keenam. Tema yang diusung dalam ST2013 ini adalah ’’Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik’’. Tujuan pelaksanaan ST2013 adalah untuk mendapatkan data statistik pertanian terkini yang lengkap dan valid sebagai gambaran struktur pertanian secara utuh di Indonesia.
Selain itu juga ditujukan untuk mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel survei-survei pertanian, memperoleh berbagai informasi tentang populasi usaha pertanian, rumah tangga petani gurem, komoditas pertanian, serta distribusi penguasaan dan pengusahaan lahan menurut golongan luas.

Sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan maka data yang digunakan harus benar-benar valid. Belakangan ini banyak kalangan di Tanah Air lantang menyuarakan tentang kemendesakan melakukan audit data pangan dan pertanian. Sengkarut data pangan dan pertanian yang sekarang ini dituding sebagai biang dari kesengkarutan kebijakan pemerintah pada bidang pangan dan pertanian.

Soetjipto Wirosardjono (1984), mendefinisikan validitas data sebagai kedekatan antara nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran contoh dan angka yang sebenarnya (true value). Pengukuran yang dilakukan haruslah merupakan tindakan yang jelas tata caranya, terinci urutan tindakannya dan secara operasional langkah-langkah pengukuran itu dapat didefinisikan dengan tidak ada kekaburan.

Sudah banyak contoh betapa besar ongkos sosial, ekonomi, dan politik, yang timbul akibat penggunaan data yang tidak valid jika dipakai untuk pengambilan kebijakan menyangkut kepentingan publik secara luas. Contoh kasus paling terkenal adalah data inflasi yang pernah menggegerkan Amerika Serikat. Pada 1995 Senat Negeri Paman Sam meragukan validitas data inflasi yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Amerika Serikat. Untuk meneliti validitas data inflasi tersebut akhirnya dibentuk sebuah komisi yang dipimpin oleh Michael Boskin dari Universitas Stanford.

Komisi yang belakangan dikenal dengan Komisi Boskin itu akhirnya berhasil mengungkap bahwa data inflasi pada tahun tersebut lebih besar 1,1 persen dari data sebenarnya. Implikasi yang ditimbulkan dari pencatatan data inflasi yang tidak valid tersebut ternyata sangat mengejutkan. Defisit anggaran membengkak menjadi 148 miliar dolar AS dan utang pemerintah mencapai 691 miliar dolar AS. Semua itu terjadi karena pemerintah Amerika Serikat menjadikan angka inflasi sebagai dasar dan tolok ukur dalam menentukan skema jaminan sosial dan pensiun.

Di Indonesia, penggunaan data yang tidak valid juga sering menimbulkan kekisruhan. Data kelompok sasaran yang tidak valid membuat implementasi bantuan langsung tunai (BLT) yang diinisiasi pemerintah menyusul kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak beberapa tahun silam kisruh. Penggunaan data produksi dan konsumsi pangan yang tidak valid juga telah memicu gonjang-ganjing harga beberapa waktu lalu.

Inferior Sosial
Saat ini sektor pertanian menyumbang 14,7% dari produk domestik bruto (PDB), atau melorot pada urutan kedua setelah industri pengolahan sebesar 24,3%. Meski melorot pada urutan kedua, sektor pertanian tetap menjadi sektor terbanyak menyerap angkatan kerja. Pada Februari 2012 BPS mencatat sekitar 36,5% atau sekitar 41,2 juta orang dari 112,8 juta penduduk bekerja menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Jumlah rumah tangga petani (RTP) di Indonesia menunjukkan angka yang sangat besar. Data Sensus Pertanian 2003 menunjukkan jumlah RTP sebanyak 25,4 juta.  Jika tiap rumah tangga petani diasumsikan terdiri atas 4 jiwa maka dalam entitas sosial ini terdapat tidak kurang dari 101 juta jiwa yang kehidupan secara struktural bergantung pada sektor pertanian.

Karena itu, sangat mudah dipahami jika dari sisi politik sektor pertanian sangat seksi dan memiliki sensitivitas sangat tinggi. Jika kedaulatan ada di tangan rakyat, demokrasi menjadi pilar ideologi yang dijunjung tinggi maka sebagai entitas sosial terbesar, secara teori para petani akan menjadi pemegang kedaulatan di republik ini.  Mereka akan menempati posisi terhormat secara sosial, ekonomi, dan politik.

Namun realitas kehidupan tidak selamanya berjalan linier sesuai pakem dan teori-teori sosial politik. Meminjam tesis Arun Jaetly, ekonom India, bahwa sektor pertanian di Indonesia merupakan sektor yang sangat penting secara ekonomi, sensitif secara politik, namun sangat inferior secara sosial.

Sepanjang sejarah, pembangunan sektor pertanian cenderung bias perkotaan (urban bias), membela kepentingan konsumen perkotaan dan industri. Secara kasat mata petani selalu terbentur pada dua kekuatan eskploitasi ekonomi. Pada pasar faktor produksi, seperti  pupuk, benih, obat-obatan, dan sarana produksi lain, mereka selalu dihadapkan pada kekuatan pasar monopolistis. Giliran menjual hasil panen, berhadapan dengan kekokohan tembok pasar monopsonistis.

Kita punya kepentingan besar terhadap kesuksesan pelaksanaan ST2013. Kerja akbar dari bidang statistik ini menjadi momentum pembenahan database pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Sebagaimana tema ST2013, semua itu ditujukan agar masa depan petani menjadi lebih baik, bukan semata-mata komoditas politik dan teman sementara bagi pencapaian tujuan politik jangka pendek.

Toto Subandriyo,  Peminat Masalah Sosial Ekonomi, Alumnus IPB

Sumber: SUARA MERDEKA, 13 Mei 2013

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Menyoal Kenetralan Pendidikan

Riset pendidikan matematika telah mengungkapkan secara jelas bahwa mengajar matematika merupakan ”highly political act” atau ...

%d blogger menyukai ini: