Organisasi Standardisasi Internasional menetapkan Sistem Peringatan Dini Longsor dari Indonesia menjadi standar dunia, yaitu dengan nomer ISO 22327. Penetapan Paduan ISO untuk implementasi sistem peringatan dini tanah longsor berbasis masyarakat ini menggunakan acuan dokumen yang diajukan Badan Standardisasi Nasional mewakili Indonesia.
Ini merupakan standar produk di bidang kebencanaan yang pertama diajukan negara berkembang – dalam hal ini Indonesia — dan diterima sebagai referensi oleh Organisasi Standardisasi Internasional.
Kukuh S Achmad, Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang juga Sekretaris Komite Akreditasi Nasional (KAN), di Jakarta, menjelaskan, sistem peringatan dini longsor yang dikembangkan tim peneliti dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini telah memiliki Standard Nasional Indonesia (SNI) dari BSN pada 2014. Sistem peringatan dini longsor ini telah diuji coba di lebih dari 150 lokasi di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
DOKUMEN PRIBADI DEPUTI I BNPB WISNU WIDJAJA–Penyerahan persetujuan Sistem Peringatan Dini Longsor dari Indonesia menjadi standar dunia dilakukan di Kantor Standarisasi Australia, Sydney oleh Ketua WG3 Security and Resilience Asa Kyrk Gere kepada Kepala BNPB Willem Rampangilei. Pengesahan itu dihadiri pula oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Deputi Badan Standarisasi Nasional (BSN) Nyoman Supriatna, Prof Faisal Fathani (UGM), Jumat (16/3), di Kantor Standarisasi Australia, Syndey. Hal ini menjadikan Indonesia resmi menjadi pemengang ISO pertama 22327 mengenai stadar peringatan dini tanah longsor.
Sekretariat Komite Teknik Organisasi Standardisasi Internasional ISO/TC 292 terkait dengan Keamanan dan Ketahanan menyampaikan hal tersebut pada Jumat (16/3), di Kantor Standarisasi Australia, Syndey. Pengumuman ini antara lain dihadiri Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi BSN I Nyoman Supriyatna dan Kepala Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) Willem Rampangilei.
Tujuh sub sistem
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Sistem Peringatan Dini Longsor Berbasis Masyarakat itu terdiri dari 7 sub sistem yang dikembangkan dari konsep peringatan dini berbasis masyarakat milik badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNISDR).
KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN–Sutopo Purwo Nugroho – Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB
Sub sistem tersebut adalah penilaian risiko, sosialisasi, pembentukan tim siaga bencana, pembuatan panduan operasional evakuasi, penyusunan prosedur tetap, pemantauan, peringatan dini, dan gladi evakuasi, serta membangun komitmen otoritas lokal dan masyarakat dalam pengoperasian dan pemeliharaan keseluruhan sistem peringatan dini tanah longsor.
Proses panjang untuk mendapatkan ISO sejak 2014 ini tidak terlepas dari inisiatif dan upaya bersama BNPB, BSN, dan UGM.
Sistem ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi bahaya longsor di Indonesia. Saat ini lebih dari 40 juta masyarakat di 274 kabupaten/kota berada di daerah rawan longsor. Longsor di Indonesia merupakan bencana paling banyak memakan korban jiwa.
Alat pendeteksi longsor yang ber-SNI itu, lanjut Sutopo, berbasis ekstensometer. Inovasi ini dihasilkan peneliti dari UGM Dwikorita Karnawati bersama Teuku Faisal Fathani dan Wahyu Wilopo, pada 2005. Sistem tersebut telah digunakan di Tiongkok dan Myanmar.
Melibatkan komunitas
Kepala BNPB Willem Rampangilei dalam pidatonya di Plenary Meeting ISO Sydney, Australia menyampaikan bahwa sistem peringatan dini longsor ini sebagai bentuk kontribusi Indonesia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada dunia untuk menyelamatkan masyarakat dari ancaman bahaya longsor.
KOMPAS/AYU SULISTYOWATI–Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei
“Sistem peringatan dini yang baik tidak hanya pada peralatan yang berdiri sendiri tetapi harus melibatkan komunitas sebagai bagian inti dari sistem tersebut karena merekalah yang akan mendapatkan ancaman. Komunitas harus menjadi bagian dari sistem dan harus paham bagaimana sistem ini bekerja,” papar Willem dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.
Melalui penetapan ISO, sistem peringatan dini longsor dapat menjadi penguatan wujud Indonesa sebagai laboratorium bencana dunia. Selain itu, industri kebencanaan dapat tumbuh dan berkontribusi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.–YUNI IKAWATI
Sumber: Kompas, 19 Maret 2018
nih tulisan menarik di Rumah Pengetahuan. Masih mau melewatkan?:
DOKUMEN PRIBADI DEPUTI I BNPB WISNU WIDJAJA–Penyerahan persetujuan Sistem Peringatan Dini Longsor dari Indonesia menjadi standar dunia dilakukan di Kantor Standarisasi Australia, Sydney oleh Ketua WG3 Security and Resilience Asa Kyrk Gere kepada Kepala BNPB Willem Rampangilei. Pengesahan itu dihadiri pula oleh Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Deputi Badan Standarisasi Nasional (BSN) Nyoman Supriatna, Prof Faisal Fathani (UGM), Jumat (16/3), di Kantor Standarisasi Australia, Syndey. Hal ini menjadikan Indonesia resmi menjadi pemengang ISO pertama 22327 mengenai stadar peringatan dini tanah longsor.
