Sekolah Nautika yang Tanpa Kompas dan Peta

Hensje Lakahena menunjukkan bola plastik bekas mainan anak-anak yang dicat berwarna menyerupai citra Bumi. Sebuah kapal tengah berlayar terlukis di sana. Pada permukaan bola tertancap empat kawat halus dengan gulungan kulit dahan pohon sagu di ujungnya bak satelit yang melayang di angkasa.

Di samping bola itu tergeletak sebuah pigura berisi susunan kulit siput membentuk arah mata angin. Dua alat peraga sederhana itu mengantar anak didik Hensje, taruna SMK Negeri 1 Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, memahami sekilas tentang Bumi, satelit, dan ilmu dasar navigasi sebagaimana kompetensi keahlian yang dipelajari, yakni nautika kapal penangkap ikan.

Model globe dan pigura mata angin itu dibuat untuk menyiasati keterbatasan alat peraga di sekolah yang berdiri pada 2013 itu. Sehari-hari, globe dan pigura itu tersimpan di atas almari di ruang kepala sekolah karena tak ada laboratorium. Hanya dua alat peraga itu yang dimiliki sekolah. Tidak ada kompas, peta laut, jangka, radio, radar, apalagi kapal latihan.

Laboratorium komputer juga tidak ada. Tiga set komputer yang dibeli pada 2015 masih terbungkus rapi tertumpuk di ruang kepala sekolah. Buruknya layanan listrik di pulau itu membuat sekolah enggan mengoperasikan komputer.

Perpustakaan tempat siswa mencari sumber belajar pun tidak ada. “Kalau ada, mau simpan apa di perpustakaan? Buku-buku yang spesifik tentang nautika tidak ada. Kebanyakan kami menggunakan buku-buku umum saja. Ada kalanya kami ambil bahan dari internet,” kata Hensje saat ditemui 4 April lalu.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN–Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, bersiap mengikuti ujian nasional pada Selasa (4/4). Kendati milik pemerintah, sekolah yang berdiri sejak 2013 itu tidak memiliki laboratorium jurusan nautika kapal penangkap ikan, laboratorium komputer, dan perpustakaan serta tidak memiliki alat peraga lain yang dibutuhkan.

Tenaga pengajar yang tidak memadai melengkapi minimnya perhatian pemerintah terhadap sekolah itu. Tidak adanya guru mata pelajaran keahlian nautika memaksa Hensje, lulusan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura, bersama seorang guru lain yang juga berlatar belakang keilmuan sama, mengajar ilmu navigasi. Padahal, dibutuhkan minimal lulusan akademi maritim atau sarjana teknik perkapalan yang menguasai anatomi kapal.

Mata pelajaran umum, seperti matematika, fisika, bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, dan kewirausahaan, juga tak diampu guru khusus. Glen Parihala, guru lulusan sarjana bahasa dan sastra Indonesia, merangkap mengajar pendidikan kewarganegaraan dan kewirausahaan. Kepala Sekolah Jodhie Kempa, lulusan sarjana pendidikan sejarah, juga membantu mengajar kewirausahaan.

“Pengajar di sini tambal sulam saja untuk menyelamatkan keadaan sekolah yang telanjur berdiri. Yang membuat kami bertahan adalah semangat untuk membangun masa depan anak-anak,” kata Jodhie.

Andalkan BOS
Sekolah itu berada di Desa Abubu, Pulau Nusalaut, sekitar 52 kilometer arah tenggara Pulau Ambon. Perjalanan dengan perahu motor cepat dari Desa Tulehu, Pulau Ambon, memakan waktu sekitar 1,5 jam.

Di sekolah itu terdapat sembilan guru, termasuk Jodhie. Hanya Jodhie yang berstatus pegawai negeri sipil, yang lain tenaga honorer yang dibayar dengan dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp 200.000 per guru per bulan. Pembayarannya setiap tiga bulan mengikuti jadwal pencairan dana BOS. Operasional sekolah hanya bertumpu pada dana BOS yang sebesar Rp 5.625.000 per tiga bulan.

Besaran gaji per bulan, kata Glen, tidak cukup untuk membeli satu karung beras seberat 20 kilogram yang kini harganya di atas Rp 250.000. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ayah dua anak itu berjualan minuman dingin dan makanan ringan. “Memang berat sekali, tetapi menjadi guru adalah panggilan,” ujar Glen.

Sekolah itu hanya memiliki dua kelas ditambah ruang guru yang dijadikan ruang kegiatan belajar mengajar. Guru menumpang di ruang tata usaha. Satu-satunya yang memberi tanda bahwa sekolah itu berbasis ilmu nautika kapal penangkap ikan adalah seragam tarunanya.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung menyebabkan para taruna kesulitan ketika menjalani magang selama tiga bulan. Karlos Lekahena, taruna, mengaku baru melihat kompas, peta pelayaran, radar, dan tempat pendingin ikan ketika magang. “Sampai di kapal kami diajari pengenalan alat-alat. Harusnya alat-alat navigasi sudah ada di sekolah,” katanya.

SMKN 1 Nusalaut memberi potret buram sekolah kejuruan maritim yang menjadi prioritas pemerintah. Kehadiran sekolah kejuruan itu relevan dengan karakteristik Maluku yang didominasi perairan dan kaya akan potensi ikan. Sekolah tersebut diharapkan dapat melahirkan wirausaha yang dapat mengoptimalkan potensi laut Maluku yang selama ini dikuasai mafia perikanan dalam dan luar negeri. (FRANSISKUS PATI HERIN)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 19 April 2017, di halaman 12 dengan judul “Sekolah Nautika yang Tanpa Kompas dan Peta”.