Presiden Joko Widodo menginginkan perubahan aturan terkait pendidikan. Presiden ingin ada penambahan jurusan-jurusan baru di pendidikan menengah hingga perguruan tinggi agar sesuai kebutuhan zaman saat ini.
Hal itu disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas tentang pendidikan vokasi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (16/11) sore. “Undang-undang yang mengatur tentang pendidikan agar direvisi sehingga perguruan tinggi dari luar negeri bisa berdiri di Indonesia,” katanya.
Presiden menyoroti stagnasi pengembangan jurusan di perguruan tinggi. Lebih dari 30 tahun, menurut Presiden, tidak ada perubahan pada jurusan di fakultas ekonomi. Selama ini nama-nama jurusan yang ada biasanya hanya akuntansi, manajemen, atau ekonomi pembangunan. Sementara pada saat yang sama, dunia berubah cepat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Presiden mempertanyakan, mengapa tidak ada jurusan yang lebih dibutuhkan dunia kerja saat ini. Misalnya, jurusan digital ekonomi, manajemen ritel, logistik manajemen, atau jurusan lain. Prinsipnya, perubahan aturan tentang pendidikan diperlukan dalam rangka menyiapkan 58 juta tenaga terampil yang dibutuhkan pasar kerja pada 2030.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memprediksi banyak perubahan tak terduga di masa depan. Perlu landasan dan strategi yang menjadi payung di dunia pendidikan.
Kerja sama
Mahasiswa Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, dalam waktu dekat dapat menempuh studi di dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Hal ini karena ITS telah menjalin kerja sama dengan Universitas Nasional Makpo, Korea Selatan.
Naskah kerja sama itu ditandatangani Rektor ITS Joni Hermana dan Presiden Universitas Nasional Makpo Choi Il di Universitas Nasional Makpo, Kamis. Acara itu dihadiri presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
“Dengan kerja sama ini, mahasiswa teknik perkapalan ITS dapat dua tahun menempuh kuliah di ITS dan dua tahun selanjutnya kuliah di Universitas Nasional Makpo,” ujar Joni, seperti dilaporkan wartawan Kompas, M Hernowo, dari Makpo, Korsel.(NDY/HAM)
Sumber: Kompas, 17 November 2017
