Perubahan lanskap ekonomi global dan interaksi sosial perlu diantisipasi, antara lain dengan menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan yang dinamis. Perguruan tinggi perlu memotori inovasi disruptif yang menciptakan nilai dan pasar baru, salah satunya mendorong pembentukan fakultas ekonomi digital.
Presiden Joko Widodo dalam orasi ilmiah pada peringatan Dies Natalis Ke-60 Universitas Diponegoro di Stadion Undip, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/10), mengatakan, perubahan lanskap ekonomi global terjadi tiga tahun terakhir. Sejumlah negara, misalnya, mulai meninggalkan pembayaran tunai dan kartu kredit dan menggantinya dengan pembayaran daring.
Menghadapi perubahan itu, kata Presiden Jokowi, perencanaan matang perlu disiapkan karena diyakini perubahan lanskap ekonomi global benar-benar terasa 10-15 tahun ke depan. “Lalu lintas informasi dan pengetahuan berjalan sangat cepat. Perguruan tinggi paling depan dalam menghadapi ini,” kata Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Presiden, perguruan tinggi perlu melakukan inovasi disruptif, antara lain dengan menyiapkan fakultas dan program studi yang mampu menjawab kebutuhan spesifik. Presiden mencontohkan, saat ini sangat diperlukan fakultas ekonomi digital. “Jurusan (program studi) yang disiapkan bisa toko online, aplikasi sistem, teknologi finansial, bahkan meme,” kata Presiden.
Sejumlah negara, lanjut Presiden, juga sudah mengarah pada fakultas atau program studi yang spesifik, seperti manajemen logistik, manajemen retail, manajemen strategis, dan manajemen rantai suplai.
Revitalisasi politeknik
Menghadapi era ekonomi digital, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir mengatakan, pihaknya terus berupaya merevitalisasi sejumlah politeknik. Politeknik yang direvitalisasi antara lain Politeknik Negeri Batam di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan Politeknik Manufaktur di Kota Bandung, Jawa Barat.
Politeknik Negeri Batam didorong menghasilkan SDM yang siap untuk terlibat dalam ekonomi digital. “Kami mencoba membuat jejaring di Batam, dengan Singapura dan Malaysia, untuk memerankan peran ekonomi digital sebagai sumber ekonomi di sana,” ujar Nasir.
Rektor Undip Yos Johan Utama mengemukakan, pihaknya terus mengedepankan riset yang selaras dengan program Nawacita Presiden Jokowi. Artinya, orientasi riset pada hilirisasi sehingga hasilnya dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat.
Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, mengatakan, pemerintah harus menjembatani agar hasil riset perguruan tinggi ataupun badan penelitian dan pengembangan pemerintah bisa digunakan industri dalam negeri.
“Hasil riset dalam negeri itu harus digunakan. Kalau pihak swasta atau pelaku industri dan pemerintah tidak menggunakan hasil riset itu, sama saja bohong, hasil riset menjadi sia-sia,” kata Rokhmin dalam kuliah umum bertema “Reorientasi Pembangunan Sistem Pendidikan dan Inovasi untuk Kemajuan, Kesejahteraan, dan Kedaulatan Bangsa Indonesia” di Universitas Lambung Mangkurat. (DIT/JUM)
Sumber: Kompas, 18 Oktober 2017
