Home / Berita / Pilkada DKI: Hati-hati Bermain Api dengan Survei

Pilkada DKI: Hati-hati Bermain Api dengan Survei

Mis-prediksi sebagian besar survei opini publik dalam membaca performa Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta menambah panjang deretan kegagalan survei di negeri ini. Memasuki putaran kedua pilkada, masih layakkah hasil survei opini dipercaya dalam memahami perilaku pemilih?

Kekesalan Fauzi Bowo terhadap lembaga-lembaga survei yang membantunya dalam pemenangan Pilkada DKI sangat beralasan. Betapa tidak, dalam komentarnya di media massa, ia merasa dibohongi.

Sebelumnya, ia sempat diyakinkan akan memenangi pilkada dengan mudah. Bahkan, prediksi kemenangan satu putaran, jauh-jauh hari di bulan Maret, sudah lantang dinyatakan. Namun, saat pilkada berlangsung, bagian terbesar pemilih Jakarta justru menjungkirbalikkan prediksi tersebut.

Korban mis-prediksi survei opini bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Agum Gumelar juga mempertanyakan anomali survei. Mirip apa yang dialami Fauzi Bowo, ia secara konsisten diunggulkan survei dalam perebutan kursi gubernur Jawa Barat, April 2008 lalu.

”Sampai dengan H-1 pencoblosan tidak ada lembaga survei atau tokoh mana pun yang menempatkan pasangan ketiga (Ahmad Heryawan-Dede Yusuf) pada posisi pertama. Akan tetapi, hasilnya justru di luar perkiraan. Ada apa ini?” tutur Agum (Kompas, 16/4/2008).

Jika dihimpun, cukup banyak kasus mis-prediksi survei yang pernah terjadi. Mis-prediksi Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam, Desember 2006, tergolong fenomenal tatkala tidak ada satu pun lembaga survei—baik dalam maupun luar negeri—yang sukses memprediksi kemenangan pasangan Irwandi Yusuf-M Nazar. Saat itu, pasangan Azwar Abubakar-Nasir Jamil yang lebih diunggulkan survei. Diprediksi pula pilkada akan berlangsung dua putaran. Ketika Irwandi Yusuf-M Nazar menyapu 38,20 persen suara sekaligus memenangi pilkada dalam satu putaran, kredibilitas survei dipertanyakan.

Rentetan kegagalan jelas merontokkan popularitas survei. Keterpurukannya menyisakan pula gugatan, apakah survei yang mengandalkan opini masyarakat masih layak digunakan dalam memahami perilaku politik masyarakat di negeri ini?

Hasil dan interpretasi

Kegagalan survei dalam ajang Pilkada DKI sepatutnya dipahami sebagai kegagalan menginterpretasikan hasil survei. Dikatakan demikian sebab prediksi kemenangan merupakan upaya penginterpretasian hasil survei. Dengan demikian mis-prediksi tidak lebih dari kegagalan menginterpretasikan hasil survei, dan belum tentu sepenuhnya akibat dari buruknya kualitas hasil survei.

Bagaimanapun, hasil survei—jika dilakukan dengan kaidah-kaidah metodologi ataupun teknis penyelenggaraan yang baik dan benar—cukup pantas dijadikan rujukan terhadap kondisi riil dari obyek yang dikaji. Meski demikian, survei tidak pernah mengklaim dirinya bebas dari berbagai potensi ketidakakuratan. Apalagi hasil survei juga dibatasi ruang dan waktu penyelenggaraannya, yang dalam banyak kasus, penginterpretasiannya seringkali atau bahkan sengaja diabaikan.

Sebagai gambaran, ketika hasil survei Kompas (Mei 2012) menguak konfigurasi pilihan responden yang menyatakan positif menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada DKI, posisi Fauzi-Nachrowi memang teratas dalam penguasaan calon pemilih (34,9 persen). Dengan data ini, interpretasi survei yang terburu-buru mudah saja menyimpulkan kemenangan diraih oleh Fauzi-Nachrowi.

Namun, jika dikaji lebih dalam, sebenarnya proporsi kalangan yang ”belum memutuskan” dan ”tidak menjawab” tergolong tinggi, 26 persen (grafis). Apalagi jika diuji kadar keyakinan setiap responden akan keputusan pilihan calon yang telah diungkapkan, masih tampak kelompok responden yang sebenarnya ”tidak terlalu yakin”. Apabila dikalkulasi keseluruhan responden, hasil survei di bulan Mei ini mengungkapkan tidak kurang dari 60 persen responden saja yang sudah tak lagi tergoyahkan pilihannya.

Sisanya (40 persen) masih dimungkinkan berubah, yaitu merupakan kalangan yang ”tidak terlalu yakin” akan pilihannya, kalangan yang hingga kini ”belum memutuskan”, dan kalangan yang ”belum tahu” siapa yang akan dipilih. Proporsi sebesar ini—hingga 40 persen calon pemilih—merupakan ruang cukup lebar yang memungkinkan terjadinya perubahan pola dukungan (Kompas, 19/6/2012).

Tingginya proporsi pemilih di akhir bulan Mei yang masih gamang mendapat penguatan dari hasil survei pasca-pemilihan (exit poll) Kompas, 11 Juli 2012. Diketahui, sebanyak 44 persen responden pemilih mengaku memutuskan calon pilihannya pada hari pemilihan, seminggu sebelumnya, hingga sebulan terakhir menjelang pilkada. Dengan kondisi demikian, interpretasi masih mungkinnya terjadi perubahan konfigurasi dukungan mendapat pembenaran, yang dalam hal ini pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama paling banyak dipilih.

Komodifikasi survei

Persoalan kembali terjadinya mis-prediksi survei dalam ajang Pilkada DKI mengindikasikan masih rapuhnya dunia penyelenggaraan survei berbasis opini di negeri ini. Apa pun jenis surveinya, baik survei opini sebelum pemilu maupun exit poll, gelimangan persoalan menyertainya.

Di sisi metodologi, misalnya, idealisasi sampling, pengumpulan data, dan analisisnya masih menjadi pergulatan para penyelenggara survei opini. Kondisi ketidakidealan ini mendorong dilakukannya langkah-langkah penyesuaian yang dengan sendirinya memperlebar peluang ketidakakuratan.

Di sisi lain, penyelenggara survei masih diperhadapkan pula pada situasi yang kurang menguntungkan, yaitu ketertutupan masyarakat dalam mengekspresikan preferensi politiknya, terutama terkait pilihan sosok ataupun partai politik. Hampir 15 tahun terbukanya ruang kebebasan politik di negeri ini tidak juga diikuti keberanian dan keterbukaan masyarakat mengekspresikan afiliasi ataupun pilihan politiknya. Tidak heran jika proporsi pemilih mengambang, ”belum memutuskan” (undecided voters), menganggap ”rahasia”, dalam berbagai jenis survei, minimal sebesar 25 persen dan dalam beberapa kasus dijumpai hingga 40 persen. Masih lebih rendah memang jika dibandingkan dengan pelaksanaan survei di era Orde Baru yang mencapai di atas 50 persen. Akan tetapi, dengan proporsi sebesar itu, peluang mis-prediksi besar kemungkinan terjadi.

Kondisi paling mengkhawatirkan, di tengah pergulatan survei dalam mengatasi persoalannya, upaya mengeksploitasi survei hingga jauh dari fungsi idealnya justru semakin nyata terjadi. Di setiap lini, baik penyelenggaraan survei, hasil survei, maupun interpretasi survei tercemar kepentingan ekonomi dan pelegitimasian politik penyelenggara ataupun pengguna. Tidak terbantahkan jika komodifikasi survei sudah menjadi wajah survei opini di negeri ini.

Dengan demikian, ketika akhirnya pemilih Jakarta menghukumnya pada pilkada 11 Juli lalu, harus diterima sebagai buah dari pengomodifikasian survei. Akan tetapi, menjelang putaran kedua pilkada ini, penyelenggara dan pengguna survei layak diingatkan untuk tidak lagi bermain api survei. (Litbang Kompas – Oleh Bestian Nainggolan)

Editor: Hertanto Soebijoto

Sumber:Kompas, 23 Juli 2012

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Hujan Menandai Kemarau Basah akibat Menguatnya La Nina

Hujan yang turun di Jakarta dan sekitarnya belum menjadi penanda berakhirnya kemarau atau datangnya musim ...

%d blogger menyukai ini: