Perubahan Perilaku Jadi Kunci

- Editor

Kamis, 13 April 2017

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Belum Semua Pihak Menyadari Gawatnya Pencemaran Lautan
Perubahan perilaku birokrasi dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi pencemaran di laut yang sebagian sudah dalam kondisi kritis. Tanpa hal itu, komitmen Indonesia mengurangi jumlah sampah plastik di laut hingga 70 persen pada 2025 sulit terwujud.

Komitmen Pemerintah Indonesia terkait pengelolaan sampah plastik tersebut disampaikan dalam Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, AS, pada 8 Juni 2017. Sejak saat itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman mulai menyusun rencana aksi nasional pengurangan sampah plastik.

“Tantangan yang kami hadapi dalam penyusunan rencana aksi ini adalah keterbatasan data tentang kondisi pencemaran plastik di laut Indonesia. Padahal, data riset sangat dibutuhkan sebagai dasar ilmiah untuk membuat kebijakan,” kata Devi Dwiyanti, peneliti bidang lingkungan Pusat Riset Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang menjadi anggota kelompok kerja penyusun rencana aksi ini, di Jakarta, Selasa (12/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data tentang pencemaran plastik secara nasional sejauh ini hanya dari penelitian Jenna Jambeck (2015) yang menempatkan Indonesia sebagai pembuang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Penelitian menggunakan estimasi pemodelan ini menyebutkan, dari 5,4 juta ton sampah plastik per tahun yang dihasilkan masyarakat Indonesia, 0,5-1,5 juta ton dibuang ke laut.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, 2017 Februari lalu, mengatakan, secara nasional, dari total sekitar 65 juta ton sampah, 14 persen merupakan sampah plastik. Tidak disebutkan sampah yang terbuang ke laut.

Karena ketiadaan data itu, Devi mengatakan, dalam rencana aksi nasional pihaknya mengusulkan pentingnya pemantauan dan pendataan rutin.

Keterbatasan data juga membuat upaya mengatasi persoalan logam berat di perairan terkendala. Kepala Subdit Inventarisasi dan Status Mutu Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut KLHK Heni Agustina mengatakan, karena dana terbatas, lembaganya baru memantau tiga perairan, yaitu Teluk Jakarta, Teluk Benoa, dan pantai Semarang. “Dari penelitian kami ada indikasi pencemaran logam berat, tetapi sebagian tak terdeteksi. Kemungkinan karena alat yang digunakan kurang sensitif,” kata Heni.

Tingginya pencemaran logam berat pada hasil laut juga belum terpantau baik. Menurut peneliti Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Dwiyitno, pemerintah tak pernah memantau secara periodik produk-produk hasil laut yang diduga tercemar logam berat. “Seharusnya minimal sebulan sekali,” katanya.

Birokrasi pemerintahan
Devi mengatakan, selain persoalan data, yang diperlukan untuk mengatasi pencemaran di laut ini adalah penegakan hukum dan perubahan perilaku. “Beberapa waktu lalu di media sosial ramai beredar anak buah kapal di satu perusahaan pelayaran membuang sampah saat berlayar. Praktik ini kemungkinan sudah biasa dilakukan, tetapi sejauh ini tidak ada penegakan hukum,” ucapnya.

Terkait perubahan perilaku, lanjutnya, yang pertama-tama harus diubah adalah kalangan birokrasi pemerintahan. “Belum semua lembaga di pemerintahan menyadari gawatnya persoalan pencemaran lautan,” ujarnya.

Berikutnya, diperlukan edukasi publik untuk menyadarkan tentang bahaya pencemaran di lautan. Baik sampah plastik maupun logam berat berpotensi membawa kerugian ekonomi dan dampak buruk pada kesehatan karena sifatnya yang bisa memicu kanker jika termakan. “Semua aspek tersebut harus berjalan paralel agar program pengendalian sampah di laut dapat diimplementasikan dan komitmen Pemerintah RI dapat terlaksana,” katanya.

Secara terpisah, Sekretaris Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun KLHK Ade Palguna Ruteka mengatakan, berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Pihaknya terus menggandeng pemerintah daerah serta sektor swasta untuk melakukan inovasi dan terobosan dalam mengatasi masalah sampah di daerah masing-masing.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, Siti Nurbaya mengharapkan peran serta semua pemangku kepentingan.

Pemerintah Kota Palembang juga melibatkan sejumlah perusahaan yang beroperasi di tepian Sungai Musi untuk mengatasi sampah di sungai terbesar di Sumatera Selatan tersebut. “Kami minta kesadaran perusahaan untuk membersihkan sungai dengan menggunakan dana CSR (tanggung jawab sosial perusahaan),” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Palembang Saiful.(AIK/SON/RAM/DRI)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 13 September 2017, di halaman 14 dengan judul “Perubahan Perilaku Jadi Kunci”.

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya
Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri
PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen
7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya
Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK
Red Walet Majukan Aeromodelling dan Dunia Kedirgantaraan Indonesia
Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu
Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Berita ini 1 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:30 WIB

Metode Sainte Lague, Cara Hitung Kursi Pileg Pemilu 2024 dan Ilustrasinya

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:23 WIB

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:17 WIB

PT INKA Fokus pada Kereta Api Teknologi Smart Green, Mesin Bertenaga Air Hidrogen

Rabu, 7 Februari 2024 - 14:09 WIB

7 Sesar Aktif di Jawa Barat: Nama, Lokasi, dan Sejarah Kegempaannya

Rabu, 7 Februari 2024 - 13:56 WIB

Anak Non SMA Jangan Kecil Hati, Ini 7 Jalur Masuk UGM Khusus Lulusan SMK

Minggu, 24 Desember 2023 - 15:27 WIB

Penerima Nobel Fisika sepanjang waktu

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Berita Terbaru

US-POLITICS-TRUMP

Berita

Jack Ma Ditendang dari Perusahaannya Sendiri

Rabu, 7 Feb 2024 - 14:23 WIB