Perkuat Daya Saing Bangsa

Presiden: Arahkan Riset untuk Kepentingan Masyarakat
Peran perguruan tinggi sangat menentukan kualitas sumber daya manusia untuk memenangi kompetisi pada era persaingan global. Selain memperbaiki mutu pendidikan, perguruan tinggi juga diharapkan menghasilkan riset yang mendukung penguatan daya saing bangsa.

Presiden Joko Widodo meminta perguruan tinggi lebih banyak menghasilkan riset yang menjawab tantangan bangsa. “Jika kebutuhan masyarakat lebih banyak mengenai persoalan pangan, sebaiknya riset perguruan tinggi fokus ke arah sana,” kata Presiden saat hadir pada acara sidang senat terbuka Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3).

Pada acara yang digelar dalam rangka Lustrum Ke-8 UNS itu, Presiden meminta sivitas akademika UNS memperkuat inovasi dan daya saing. Adapun riset yang perlu dikembangkan terkait dengan tema-tema strategis yang saat ini menjadi perhatian serius. Tidak hanya untuk keperluan penelitinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. “Arahnya harus untuk kepentingan masyarakat dan harus bisa dipakai pasar industri, manufaktur, pertanian, dan perikanan,” kata Presiden.

Presiden berpendapat, untuk memenangi pertarungan global, saat ini kuncinya fokus pada sektor energi dan pangan. Sejalan pertambahan penduduk dunia, dua sektor itu mau tidak mau menjadi persoalan bagi banyak negara. Pada posisi itu, Indonesia harus mampu menyiapkan solusi jangka panjang sehingga tidak sampai kalah bersaing.

Meski persaingan antarbangsa makin ketat pada dua sektor itu, Presiden menyampaikan, Indonesia mempunyai dua potensi tersebut. Hanya saja, pengelolaan dua sektor itu masih perlu perbaikan terus-menerus. Karena itu, perlu sebuah strategi besar menyangkut ekonomi, politik global, dan pemikiran ke depan dalam hitungan 50 tahun, 100 tahun, bahkan jika perlu sampai 1.000 tahun ke depan.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi M Nasir merespons positif pidato Presiden. Sejalan dengan seruan Presiden, pihaknya telah memediasi enam hasil riset perguruan tinggi terkemuka dengan sektor industri. Enam hasil riset tersebut berasal dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Hasanuddin.

Menurut rencana, tahun 2016 ini pemerintah menargetkan dapat memediasi 19 hasil riset perguruan tinggi dengan sektor industri. Walau jumlahnya belum signifikan, pemerintah mulai serius memikirkan hal ini. Selama ini, peran mediator pemerintah dengan swasta belum pernah digarap serius. Ini salah satu persoalan yang mengganjal karena belum adanya lembaga khusus yang menaruh perhatian pada persoalan itu. Untuk menggali potensi itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membentuk Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi.

Rektor UNS Prof Dr Ravik Karsidi MS menegaskan komitmennya untuk berpartisipasi dalam dinamika peradaban kenegaraan, kebangsaan, dan global. UNS menaruh perhatian serius pada masalah ekonomi kerakyatan. Masalah tersebut, menurut Ravik, kerap terabaikan dengan menganggapnya sebagai katup pengaman saja.

Fakta empiris menyebutkan, sering kali setiap krisis ekonomi diiringi pemutusan hubungan kerja, yang kemudian melahirkan sektor informal di banyak tempat tanpa badan hukum. Meski sudah banyak program untuk hal itu, Ravik melihat belum ada sinergi program antarlembaga.

Dana riset di PTS
Sementara itu, sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) di Jakarta terbantu alokasi dana riset oleh Kemristek dan Dikti. Namun, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana riset yang masih berbasis proses dinilai membebani proses penelitian.

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasila Dewi Tri Rahayu mengatakan, sebelum memasuki tahun ajaran baru, pihak fakultas telah menyiapkan rancangan penelitian pada tahun berjalan. Tahun ini, 23 proposal penelitian yang diajukan Universitas Pancasila telah disetujui. Sebanyak 25 proposal lainnya masih dalam proses penilaian. Total dana yang akan diterima oleh pihak universitas berkisar Rp 1,5 miliar-Rp 1,7 miliar. “Dana tersebut cukup untuk menyelesaikan masing-masing penelitian selama 10 bulan,” kata Dewi, Jumat.

Adapun Ketua LPPM Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Clara Ajisuksmo mengatakan, pihaknya rutin melakukan asistensi kepada para dosen untuk menyiapkan proposal penelitian agar sesuai keinginan Kemristek dan Dikti.

Tahun ini, Universitas Atma Jaya mengajukan 11 judul proposal untuk mendapatkan dana hibah dengan nilai Rp 1,8 miliar. Sebanyak delapan judul telah disetujui dan tiga judul masih dalam proses penilaian. (NDY/C06)
——————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 12 Maret 2016, di halaman 12 dengan judul “Perkuat Daya Saing Bangsa”.