Di tengah kebijakan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memoratorium pendirian perguruan tinggi dan mendorong merger perguruan tinggi swasta kecil, pemberian ijin pendirian perguruan tinggi yang dinilai potensial untuk mendukung kemajuan bangsa tetap diberikan. Perguruan tinggi yang fokus untuk menyiapkan tenaga kerja profesional dan melahirkan wirausaha diberi prioritas untuk beroperasi dan menjangkau mahasiswa.
“Perguruan tinggi (PT) yang ada saat ini cenderung bersifat akademik. Karena itu, untuk PT yang murni akademik, terutama bidang sosial kami moratorium. Tetapi untuk PT yang mengutamakan menghasilkan tenaga profesional dan wirausaha, kami dukung” kata Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir dalam acara penyerahan surat keputusan pendirian Sekolah Tinggi Kewirausahaan Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Jakarta, Senin (19/3).
Hadir dalam penyerahan SK, Pendiri SPI Julianto Eka Putra, Ketua Sekolah Tinggi Kewiarusahaan SPI Agung Pramono, Ketua Yayasan SPI Sendy Fransiscus Tantono, serta Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kemristek dan Dikti, Patdono Suwignjo. Sekolah Tinggi Kewirausahaan SPI berlokasi di Batu, Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Nasir mengatakan tumbuhnya wirausaha baru dari lulusan PT sangat dibutuhkan. Dengan upaya mengurangi PT yang tidak sesuai standar lewat merger PTS dan moratorium PT akademik, tetap dibutuhkan PT baru. Pemberian ijin PT dan program studi baru, utamanya di bidang sains, teknik, teknologi, dan matematika, serta kewirausahaan.
“Kami menyambut baik untuk pendirian PT baru seperti Sekolah Tinggi Kewirausahaan SPI yang fokus melahirkan wirausaha. Jumlah wirausaha Indonesia baru berkisar 3 persen, Malaysia sudah 5 persen, dan Singapura 7 persen. Pendidikannya harus kuat dalam praktik sehingga ketika lulus memang semua bisa jadi wirausaha. Dalam revitaliasi pendidikan politeknik, kami siapkan lulusan vokasi yang siap kerja sebagai tenaga profesional dan juga mampu berwirausaha dengan modal komeptensi yang dimiliki,” kata Nasir.
Julianto mengatakan pendirian Sekolah Tinggi kewirausahaan SPI dibutuhkan untuk mengakomodasi siswa SMA SPI yang memang kuat didik menjadi wirausaha. Siswa SMA SPI merupakan anak-anak dari keluarga tidak ammpu dan yatim piatu yang mendapatkan pendidikan secara gratis. Di lingkungan sekolah ada laboratorium kewirausahaan dan life skills, mulai dari bidnag teknik, pertanian, peternakan, dan bidang lainnya.
“Kami kembangkan nanti di Sekolah Tinggi Kewirausahaan SPI pembelajaran sebanyak 70 persen praktik. Lewat pendidikan kami harapkan anak dari keluarga tidak mampu ini menjadi harapan perubahan dalam kehidupan keluarga mereka agar dapat keluar dari kemiskinan,” kata Julianto.
Beri kemudahan
Terkait merger PTS, Nasir mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan dan pendampingan. Lewat merger sejumlah PTS, diharapkan muncul PTS baru yang lebih kuat sehingga fokus pada kualitas.
“Ada keluhan jika merger banyak kendala. Saya sudah instruksikan agar proses merger diberi kemudahan supaya semakin banyak PTS yang tertarik,” kata Nasir.
Patdono mengatakan ada 50 usulan merger. Sebanyak 15 usulan merger sudah disetujui. “Untuk PTS yang merger tanpa penambahan prodi, yang dalam satu yayasan, umumnya bisa segera disetujui,” jelas Patdono.
Menurut Patdono, daya tarik merger PTS ini antara lain jika akreditasi berbeda, yang diakui akreditasi yang lebih bagus. Merger dapat dilakukan PTS di lokasi yang berbeda daerah sehingga disebut PT di luar kampus utama.
“Yang masih dalam proses, biasanya karena ada perubahan yayasan menjadi yayasan baru yang perlu proses hingga pengesahan kementerian Hukum dan HAM. Ada pula yang mau berubah jadi universitas, namun jumlah prodi yang harus dipenuhi masih banyak. Syarat untuk satu universitas minimal 10 prodi,” kata Patdono.
Disinggung soal perguruan tinggi asing, Patdono mengatakan, sesuai permintaan presiden, diharapkan tahun ini sudah ada minimal satu PTA asing yang beroperasi di Indoensia.
“Yang diutamakan dari Australia dulu karena ada Indonesia-Australia Comprehensive Economic Patnership Agreement yang ditandatangani pada 16 Maret lalu. Jika dari Australia bisa jalan, diharapkan bisa menginspirasi negara lain untuk membuat perjanjian serupa,” papar Patdono.–ESTER LINCE NAPITUPULU
Sumber: Kompas, 20 Maret 2018
