Perguruan Tinggi Swasta Giat Jaring Mahasiswa

Pendidikan Tinggi Bukan Sekadar Tempat Mendapat Gelar
Perguruan tinggi swasta membuka program studi, ekspansi fakultas, dan menjaring mahasiswa sebanyak-banyaknya untuk merespons permintaan pasar. Sejumlah perguruan tinggi berani memasang biaya pendidikan yang dinilai sangat terjangkau bagi masyarakat, tetapi membutuhkan pendidikan dan ijazah.

Ambil contoh, Universitas Pamulang (Unpam) di Kota Tangerang Selatan, Banten. Universitas itu memiliki 46.000 mahasiswa. Setiap tahun, 15.000 orang mengikuti ujian masuk dan 13.000 orang diterima. ”Salah satu penyebab diminatinya Unpam adalah biaya pendidikan yang murah,” kata Rektor Unpam Dayat Hidayat, Senin (19/1).

Mahasiswa eksakta hanya membayar uang kuliah sebesar Rp 1.300.000 per semester. Sementara mahasiswa program studi noneksakta membayar biaya Rp 1.200.000. Uang kuliah pun bisa dicicil.

Perguruan tinggi lain, yaitu Universitas Mercu Buana (UMB) Jakarta, memilih membuka cabang di Bekasi untuk menambah jumlah mahasiswa. Total mahasiswa di UMB ada 22.000 orang. ”Ada dosen yang dari UMB pusat mengajar di Bekasi beberapa kali dalam sepekan. Ada pula yang menetap di sana,” ujar Kepala Pusat Penjaminan Mutu UMB Desiana Vidayanti, Selasa (20/1).

Di Unpam, program studi terlaris, yaitu Manajemen, memiliki 400 mahasiswa setiap angkatan sehingga harus dipecah menjadi sepuluh kelas. Program studi lain, seperti Teknik Informatika dan Komputer serta Akuntansi, masing-masing terdiri atas 60 kelas. Akibatnya, satu dosen bisa mengajar 10 hingga 15 kelas.

Menurut Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Supriadi Rustad, rasio itu tak baik bagi dosen dan efektivitas pembelajaran mahasiswa. Masalah beban dosen dialami UMB awal tahun 2000. Kini, mereka membatasi kelas yang boleh diambil dosen.

Sekitar 60 persen mahasiswa di kedua perguruan tinggi itu adalah karyawan yang melanjutkan pendidikan di tingkat strata satu (S-1) dan strata dua (S-2). ”Bagi kebanyakan mahasiswa yang juga bekerja, akreditasi bukan hal utama. Yang penting, mereka bisa memperoleh ijazah sehingga bisa melamar pekerjaan lebih baik,” kata Dekan Fakultas Sastra Unpam Djasminar Anwar. Oleh karena itu, sistem drop out diberlakukan di kedua perguruan tinggi tersebut guna menjaga standar dan kualitas.

Tak hanya gelar
Mantan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri Brodjonegoro, berpendapat, komodifikasi perguruan tinggi bukan merupakan langkah yang bijak karena berisiko mengorbankan mutu. ”Pendidikan tinggi tak sekadar untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi untuk penguasaan keterampilan dan keahlian,” ujar Satryo. (DNE)

Sumber: Kompas, 21 Januari 2015