Standardisasi; Perguruan Tinggi di Timur Butuh Dukungan

Perguruan tinggi swasta di kawasan Indonesia timur meminta pemerintah tidak menyeragamkan kebijakan pendidikan tinggi. Ada pula usulan agar standar akreditasi perguruan tinggi di kawasan Indonesia timur tidak disamakan dengan di Pulau Jawa. Perguruan tinggi di kawasan itu memang banyak yang belum memenuhi standar, tetapi masih dibutuhkan masyarakat.

”Salah satunya, kami kesulitan memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang ideal,” kata Ibrahim Ohorella, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Wilayah XIIA Maluku, yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (9/9). Menurut Ibrahim, pemenuhan dosen yang sesuai standar tidak mudah. Selain keterbatasan sumber daya manusia di daerah tersebut, perguruan tinggi swasta juga kesulitan untuk membayar dosen tetap dengan gaji layak.

Ibrahim yang juga Rektor Universitas Darussalam, Ambon, mengatakan, rasio dosen dan mahasiswa yang ideal untuk program studi eksakta ialah 1 dosen berbanding 30 mahasiswa. Adapun rasio untuk program noneksakta ialah 1 dosen berbanding 40 mahasiswa. Di kampus Darussalam, rasio dosen dan mahasiswa bisa 1 berbanding 100 mahasiswa.

”Kami berusaha memenuhi ketentuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Namun, semestinya ada solusi yang ditawarkan kepada perguruan tinggi swasta karena keterbatasan mereka. Jika tidak ada perguruan tinggi swasta, masyarakat yang tidak mampu keluar daerah tidak bisa kuliah,” kata Ibrahim.

Akses lebih luas
Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid mengatakan, ada usulan dari perguruan tinggi swasta kecil di daerah agar saat akreditasi, asesor mempertimbangkan kondisi lokal, tidak memakai standar perguruan tinggi di Jawa. ”Kami mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat kapasitas internalnya dengan mengutamakan mutu. Namun, kebijakan pemerintah harus juga melihat realitas di lapangan,” kata Edy.

Pemerintah diharapkan lebih banyak memperhatikan Indonesia bagian timur, antara lain, dengan memberikan akses lebih luas ke perguruan tinggi. Apalagi akses kuliah bagi masyarakat di sana masih sangat terbatas.

Di Provinsi Maluku, misalnya, hanya 24.000 mahasiswa aktif yang kuliah di 24 perguruan tinggi swasta dengan jumlah dosen setidaknya 527 orang. ”Itu setara dengan satu perguruan tinggi swasta besar di Yogyakarta,” kata Edy.

Pemerintah daerah, menurut Edy, perlu mendukung agar akses masyarakat mendapat pendidikan tinggi di wilayahnya meningkat. Perguruan tinggi swasta di kawasan timur hanya bisa memungut biaya kuliah Rp 500.000-Rp 1 juta mengingat terbatasnya daya beli masyarakat. Minimnya dana yang dihimpun dari masyarakat menyulitkan pihak perguruan tinggi swasta untuk merekrut dosen. (ELN)

Sumber: Kompas, 10 September 2014