Untuk meningkatkan IPM, butuh investasi sumber daya manusia menyeluruh. Dibandingkan dengan investasi pendidikan dan kesehatan, aspek pendapatan per kapita bisa digunakan untuk mendongkrak IPM secara cepat.
Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat jadi kunci mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia secara cepat. Upaya itu butuh penyediaan lapangan kerja dan tenaga kerja berkualitas serta ekonomi yang stabil.
KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR–Indeks Pembangunan Manusia Indonesia kini 0,707 dan masuk ke kategori tinggi, kesenjangan sosial juga masih tinggi. Indeks ini diluncurkan di Jakarta, Selasa (10/12/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi bukan untuk menjadikan manusia sebuah bangsa jadi super, tetapi membuat mereka memiliki kemampuan untuk memilih,” kata Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro S Wongkaren di Jakarta, Selasa (11/12/2019).
IPM Indonesia 2018 mencapai 0,707 atau masuk kelompok negara dengan IPM tinggi dan ada di peringkat ke-111 dari 189 negara. Tahun ini, sebanyak 62 negara masuk kelompok IPM sangat tinggi, 54 negara ber-IPM tinggi, 37 negara dengan IPM menengah, dan 36 negara punya IPM rendah.
Makin tinggi IPM suatu negara, masyarakatnya memiliki kemampuan memilih lebih tinggi. Masyarakat yang sehat, terdidik, dan berpendapatan tinggi akan lebih berkesempatan memilih pekerjaan, tempat tinggal, hingga lama bekerja.
Untuk meningkatkan IPM, butuh investasi sumber daya manusia menyeluruh. Investasi pendidikan dan kesehatan memberikan hasil lebih lama. Hanya aspek pendapatan per kapita yang bisa digunakan mendongkrak IPM secara cepat.
Indonesia punya kesempatan mendongkrak pendapatan per kapitanya karena saat ini sedang dalam masa bonus demografi, jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Namun, mereka perlu dipastikan mampu bekerja secara berkualitas dan pekerjaannya menyejahterakan.
Menurut Turro, kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi pemerintah perlu disusun hati-hati. Saat ini, 98 persen unit usaha di Indonesia berbentuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mampu menyerap 75 persen pekerja.
”Peningkatan ekonomi Indonesia jangan hanya mengarah pada industri besar, tapi justru perlu lebih memberikan perhatikan pada UMKM,” katanya.
Perlindungan sosial
Untuk mengakselerasi peningkatan IPM, Bank Dunia merekomendasikan Indonesia membangun dan memperluas cakupan sistem perlindungan sosial yang berfokus pada modal manusia.
”Investasi modal manusia tak hanya memberi akses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tapi juga membangun sistem perlindungan sosial yang inklusif dan efisien,” ujar Acting Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Rolande Pryce.
Perlindungan sosial itu jadi bagian memperkuat struktur perekonomian domestik di tengah ketidakpastian global hingga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata.
Ekonom Utama Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander mengatakan, program perlindungan sosial Indonesia saat ini masih sebatas mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Padahal, ujar Sander, jaminan perlindungan sosial bisa meningkatkan pendapatan per kapita.
Karena itu, program perlindungan sosial perlu diperbaiki. Idealnya, semua penduduk bisa mengakses jaminan perlindungan sosial minimum. Namun, saat ini, program perlindungan sosial baru mencakup 10-20 penduduk termiskin.
Jaminan perlindungan sosial minimum itu bisa disusun dengan mengintegrasikan Program Keluarga Harapan-Kartu Indonesia Pintar, meningkatkan cakupan penerima perlindungan sosial dengan kriteria manfaat berbeda sesuai tingkat ekonomi, serta memperluas program disabilitas.
KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA–Peserta atau calon peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mengantre untuk mendapatkan layanan di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/11/2019) .
Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pungky Sumadi menambahkan, peningkatan pendapatan per kapita guna mengakselerasi IPM akan diprioritaskan dalam lima tahun ke depan melalui aspek daya saing industri dan kualitas tenaga kerja.
”Keduanya dijalankan beriringan hingga pendapatan per kapita naik bertahap,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengingatkan perlunya mengantisipasi perkembangan teknologi digital dan Revolusi Industri 4.0. Teknologi digital memungkinkan lahirnya bidang pekerjaan baru beserta keterampilan yang mengikuti.
Untuk itu, angkatan kerja yang ada perlu dibekali dengan keahlian (skilling), ditingkatkan keahliannya (upskilling), dan dibekali dengan keterampilan baru (reskilling) guna menyesuaikan perkembangan teknologi. Pelatihan dan peningkatan keterampilan bisa dilakukan swasta dan juga pemerintah.
Dengan keterampilan yang baik, tenaga kerja Indonesia bisa lebih produktif. Kondisi itu membuka peluang bagi mereka untuk meningkatkan penghasilannya hingga meningkatkan pendapatan per kapita nasional guna mendongkrak nilai IPM. (KARINA ISNA IRAWAN/CAECILIA MEDIANA)
Oleh M ZAID WAHYUDI
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 12 Desember 2019
