Sejumlah terobosan dilakukan pemerintah melalui pembangunan fisik dan bantuan dana diklaim berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran, serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Capaian ketiga hal itu menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan menurun dari 11,22 persen pada 2014 menjadi 9,82 persen pada 2018. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur oleh rasio gini juga menurun dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,389 pada 2018. Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 68,90 pada 2014 menjadi 70,81 pada 2017.
”Pada masa ini, untuk pertama kali Indonesia masuk dalam kategori high human development,” kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dalam rapat Percepatan Pencapaian Sasaran dan Target Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019 di Jakarta, Senin (11/2/2019).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.
Hasil kerja
Pada kesempatan itu, kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan pun menyampaikan hasil kerja mereka. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji. ”Berdasarkan survei yang dilakukan BPS, pada 2018 untuk pertama kalinya tingkat kepuasan jemaah haji pada tahap sangat memuaskan,” kata Lukman.
Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan penurunan angka kematian ibu. Sejak 2014, angka kematian ibu menurun dari sekitar 4.000 menjadi 3.000. ”Untuk menurunkan jumlah kematian ibu, pemerintah mendorong masyarakat untuk memeriksa kehamilan dengan baik,” kata Nila.
Selain itu, angka stunting (tengkes) juga turun dari 37,2 persen menjadi 30 persen. Meskipun begitu, pemerintah menargetkan angka stunting dapat turun lagi menjadi 20 persen sesuai ketentuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Di bidang pendidikan, Muhadjir Effendy menyampaikan program untuk pendidikan anak usia dini (PAUD) yang sudah mencapai 80 persen dari seluruh desa di Indonesia. Adapun tingkat partisipasi sekolah, di tingkat sekolah dasar hampir 100 persen, SMP sekitar 40 persen, SMA dan SMK berkisar 60 persen.
”Dengan capaian ini, rencana pemerintah untuk membuat program wajib belajar 12 tahun telah memiliki landasan yang kokoh,” kata Muhadjir. Selain itu, revitalisasi SMK negeri telah dilakukan lebih dari setengah sehingga tingkat pengangguran lulusan SMK menurun, yaitu dari 10 persen menjadi 8 persen.
Adapun Eko Putro Sandjojo menyampaikan program dana desa. Tahun lalu, pemerintah menyalurkan dana desa sekitar Rp 187 triliun dan tahun ini meningkat menjadi Rp 257 triliun. Penyerapan dana desa pun terus meningkat. Pada tahun pertama sebesar 82 persen dan pada tahun lalu mencapai 99 persen. Dana desa digunakan untuk membangun infrastruktur, seperti lebih dari 191.000 kilometer jalan desa, puluhan ribu PAUD dan fasilitas kesehatan.
Peningkatan ini berdampak pada kenaikan pendapatan per kapita penduduk di desa dari Rp 572.000 per bulan pada 2014 menjadi Rp 874.000 per bulan pada 2018. (PDS).
Sumber: Kompas, 12 Februari 2019
