Pengelolaan Gambut; Ditandatangani, PP Menuai Protes

- Editor

Selasa, 23 September 2014

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Namun, peraturan itu dinilai tak menunjukkan komitmen Presiden melindungi gambut serta penyelesaian berbagai kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sebagian besar terjadi di areal gambut.

Sementara, menurut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), penetapan PP Gambut itu merupakan ”lonceng” kematian bagi industri kehutanan. Sebab, akasia tidak akan hidup pada gambut dengan tinggi muka air (ground water level/GWL) 40-60 sentimeter (cm) seperti diamanatkan PP.

Hingga kini, dokumen PP Gambut belum muncul dalam berbagai situs resmi pemerintah, seperti www.setkab.go.id dan www.kemenkumham.go.id. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup memastikan PP itu telah ditandatangani Presiden, pekan lalu, sebelum Sidang Paripurna DPR yang meratifikasi Persetujuan ASEAN untuk Asap Lintas Batas (AATHP), 16 September 2014.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

”Tahun ini, kita mengegolkan AATHP dan PP Gambut. PP ini mempertegas kembali kawasan gambut itu, ya, lindung, termasuk kubah gambutnya,” tutur Arief Yuwono, Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Senin (22/9), di Jakarta.

PP Gambut merupakan satu dari belasan PP yang diamanatkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Beberapa rancangan PP serupa yang disusun, di antaranya, adalah Perlindungan dan Pengelolaan Karst dan Mangrove.

Arief menjelaskan, secara umum PP Gambut berisi pengaturan kembali pemanfaatan lahan gambut. Pada PP itu, izin di kawasan lindung, jika telah habis masa berlakunya, tidak bisa diperpanjang.

PP itu, kata Arief, juga mengatur kriteria baku kerusakan gambut jika GWL melebihi 40-60 cm. ”Ini diukur tak hanya di (saluran drainase) tersier atau sekunder, tetapi di semua kawasan. Kami ingin orang tak lagi seolah-olah menyiapkan lahan dengan membuka saluran, sama saja dengan membuang air sehingga gambut kering dan (mudah) terbakar,” paparnya.

Terkait baku kerusakan itu, APHI berpendapat akasia tak bisa hidup dengan GWL 40-60 cm. Akar akasia akan busuk karena tanah gambut terlalu basah.

Kajian itu, kata Nana Suparna, Ketua Bidang HTI APHI, merupakan hasil konsultasi dengan Himpunan Ilmu Tanah Indonesia (HITI) dan Himpunan Gambut Indonesia (HGI).

Ia juga mengatakan, pengaturan GWL bisa dilakukan dengan teknik ekohidro yang dihasilkan pakar IPB. Melalui teknologi itu, ia yakin gambut bisa dikelola dengan aman dan berkelanjutan.

Indikator kehutanan
hutan-gambut-610x406Sementara itu Teguh Surya, Pengampanye Politik Hutan Indonesia Greenpeace Asia Tenggara, mengkritisi kriteria kerusakan gambut yang tidak memasukkan indikator kebakaran hutan. ”Gambut kalau terbakar pasti rusak, tetapi kebakaran tak masuk indikator. Padahal, ini akan memudahkan dalam menilai kerusakan gambut,” tuturnya.

Ekosistem gambut merupakan satu kesatuan hidrologis yang tak bisa dipisahkan, baik gambut berkedalamanan 3 meter maupun kurang. Di PP, fungsi lindung gambut memiliki kriteria kedalaman lebih dari 3 meter dan plasma nutfah tinggi serta memiliki kubah gambut. Di luar itu, gambut bisa ditetapkan sebagai fungsi budaya.

Menurut Teguh, hal ini tak akan menyelesaikan masalah kebakaran hutan dan lahan yang saat ini marak di Sumatera dan Kalimantan. Pembukaan lahan dengan mengeringkan lahan akan membuat gambut mudah terbakar dan susah padam, serta menimbulkan asap yang mengganggu kesehatan. Itu yang terjadi hampir setiap tahun. (ICH)

Sumber: Kompas, 23 September 2014

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’
Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan
UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum
3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum
Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023
Tiga Ilmuwan Penemu Quantum Dots Raih Nobel Kimia 2023
Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023
Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 November 2023 - 07:52 WIB

Madura di Mata Guru Besar UTM Profesor Khoirul Rosyadi, Perubahan Sosial Lunturkan Kebudayaan Taretan Dibi’

Senin, 13 November 2023 - 13:59 WIB

Meneladani Prof. Dr. Bambang Hariyadi, Guru Besar UTM, Asal Pamekasan, dalam Memperjuangkan Pendidikan

Senin, 13 November 2023 - 13:46 WIB

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 November 2023 - 13:42 WIB

3 Ilmuwan Menang Nobel Kimia 2023 Berkat Penemuan Titik Kuantum

Senin, 13 November 2023 - 13:37 WIB

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 November 2023 - 05:01 WIB

Penghargaan Nobel Fisika: Para Peneliti Pionir, di antaranya Dua Orang Perancis, Dianugerahi Penghargaan Tahun 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:52 WIB

Dua Penemu Vaksin mRNA Raih Nobel Kedokteran 2023

Senin, 13 November 2023 - 04:42 WIB

Teliti Dinamika Elektron, Trio Ilmuwan Menang Hadiah Nobel Fisika

Berita Terbaru

Berita

UII Tambah Jumlah Profesor Bidang Ilmu Hukum

Senin, 13 Nov 2023 - 13:46 WIB

Berita

Profil Claudia Goldin, Sang Peraih Nobel Ekonomi 2023

Senin, 13 Nov 2023 - 13:37 WIB