Pendidikan Kedokteran; Benahi Hulu-Hilir

Pemerintah dituntut berperan lebih serius dalam membenahi masalah pendidikan kedokteran serta distribusi tenaga dokter agar lebih merata. Hal itu akan lebih mudah dilakukan jika pemerintah menetapkan dokter sebagai tenaga strategis negara.

Konsekuensinya, pemerintah harus membina dan mengawasi kualitas institusi pendidikan, menyediakan anggaran cukup untuk biaya pendidikan kedokteran, dan memberi insentif memadai saat menempatkan dokter di daerah tertentu. Tanpa kehadiran negara, dalam jangka panjang, keberadaan 83 fakultas kedokteran (FK) yang mutunya beragam dengan sedikitnya 10.000 lulusan per tahun bisa menurunkan mutu layanan kesehatan.

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia M Adib Khumaidi, Selasa (10/5), di Jakarta, mengatakan, negara tak bisa hanya hadir di hilir saat seseorang telah lulus jadi dokter dengan menempatkan di daerah tertentu. Pemerintah dituntut hadir mulai dari hulu, pada proses pendidikan kedokteran.

Dengan menjadikan dokter sebagai tenaga strategis negara, pemerintah wajib memberi subsidi, atau bahkan menanggung biaya pendidikan mahasiswa kedokteran. Dengan demikian, saat mahasiswa itu jadi dokter, pemerintah lebih mudah menempatkan mereka untuk menyebar di seluruh pelosok Indonesia.

Saat perekrutan, calon mahasiswa diberi pemahaman bahwa mereka harus siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Oleh karena, sebagian besar biaya pendidikan mereka sudah ditanggung negara.

Institusi pendidikan kedokteran juga harus transparan mengenai biaya pendidikan yang diperlukan untuk menghasilkan seorang dokter. Kemudian pemerintah menetapkan berapa subsidi biaya pendidikan yang mampu diberikan.

Dengan subsidi yang besar, mahasiswa tidak terbebani biaya pendidikan. ”Saat ini, sebagian besar biaya pendidikan yang bisa mencapai ratusan juta rupiah dibebankan kepada mahasiswa. Karena itu, jangan salahkan mereka ketika jadi dokter kecenderungan altruisme dan sisi sosial humanisme mereka menurun dan hukum ekonomi yang berperan,” kata Adib.

Bagian penting dalam menetapkan dokter sebagai tenaga strategis negara adalah perekrutan mahasiswa kedokteran harus ketat. Institusi pendidikan kedokteran juga harus bermutu. Tidak ada lagi FK akreditasi A, B, dan C. Seharusnya hanya ada FK terakreditasi dan yang tidak.

”Jangan seperti sekarang yang kesannya fakultas kedokteran diperbanyak dengan dasar kurang dokter. Padahal, masalahnya adalah distribusi dokter tidak merata,” kata Adib.

Saat menempatkan dokter di daerah, pemerintah juga wajib memberikan insentif memadai. Selain itu, pemerintah harus melengkapi fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.

Redistribusi dokter
Terkait tak ada instrumen yang mewajibkan dokter menyebar ke daerah, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Usman Sumantri mengatakan, Kemenkes akan mendorong redistribusi dokter antardaerah dalam satu provinsi. ”Gubernur bisa koordinasikan kepala daerah agar berembuk meredistribusi dokter antarkabupaten atau kota di satu provinsi. Hal ini berjalan di Jawa Timur,” ujarnya.

Sejauh ini yang bisa dilakukan Kemenkes adalah menutupi kekurangan tenaga kesehatan di lokasi strategis. Itu bisa dilakukan melalui penugasan khusus dengan program Nusantara Sehat, dokter Pegawai Tidak Tetap, serta wajib kerja dokter spesialis yang masih sedang digodok aturannya sekarang.

Tim Nusantara Sehat terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga farmasi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan ahli laboratorium. Mereka mengisi kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Adapun wajib kerja dokter spesialis baru akan diberlakukan pada empat bidang spesialis, yakni dokter spesialis anak, penyakit dalam, bedah, kebidanan dan kandungan, serta anestesi. Setelah itu berjalan, akan diteruskan dengan spesialis lain hingga nanti ke program dokter.

Menurut Usman, belum ada instrumen pas yang bisa memaksa dokter agar menyebar ke daerah selain wajib kerja sarjana. Namun, itu membutuhkan kesiapan anggaran besar karena penempatan dokter ke daerah harus disertai pemberian insentif yang layak.

Kehadiran FK Atasi Kelangkaan Dokter di Pedalaman
Kehadiran fakultas kedokteran di Universitas Nusa Cendana, Kupang, dimaksudkan untuk mengatasi kelangkaan tenaga dokter di pedalaman Nusa Tenggara Timur yang selama ini tidak terlayani. Sejumlah dokter dari luar NTT lebih memilih bertugas di kota ketimbang melayani masyarakat pedalaman.

Pengadaan fakultas kedokteran (FK) dimaksudkan untuk menciptakan dokter putra daerah yang bersedia kembali ke desa asal. Setelah mengabdi 1-2 tahun, lulusan dokter itu akan dievaluasi.

Boby Koamesah dariUniversitasNusa Cendana (Undana), Selasa (10/5) di Kupang, mengatakan, jumlah mahasiswa FK Undana saat ini380 calon dokter, sekitar57 orang dari luar NTT, dan 323 calon dokter dari 22 kabupaten/kota di NTT.

”Mereka itu berasal dari 21 kabupaten di NTT, termasukdari pulau-pulau terpencil yang selama ini tidak memiliki dokter. Mereka ini dikirim pemkab setempat sehingga setelah lulus akan kembali mengabdi ke desa atau kecamatan di pulau itu, sekaligus mengatasi kelangkaan tenaga dokter setempat. Selama ini pulau-pulau terpencil di NTT tidak terlayani dokter. Jumlah pulau di NTT 1.192, membutuhkan tenaga dokter yang cukup banyak,” kata Koamesah.

Jumlah dosen 32 orang, tetapi sedang belajar 12 orang untuk program spesialis dan program doktor. Selain itu, ada juga kerja sama dengan Unhas, Makassar, untuk bantuan tenaga dosen. Jumlah tenaga dari Unhas 13 dosen.

Idealnya Undana butuh 60dosen. Namun, dengan kondisi yang ada, tidak ada kesulitan berarti. Semua program berjalan sesuai jadwal dan ketentuan.

FK Undana didirikan pada 2008 dan saat ini sudah meluluskan94 dokter, sekitar 89 dokter putra NTT.Saat ini mereka sedang menjalani masa PTT (pegawai tidak tetap) di rumah sakit dan puskesmas yang tersebar di NTT.

Koamesah membenarkan, banyak pihak meragukan kualitas lulusan FK Undana. Akan tetapi, pada 2013 FK Undana mencapai prestasi lulus 100 persen nasional.

Mereka berasal dari lulusan SMA/sederajat terbaik di NTT, yang dikirim khusus pemerintah daerah (pemda) sebagai tenaga kontrak pemda. Untuk menjaga kualitas pelayanan dokter, setelah mengabdi 1-2 tahun, mereka akan dievaluasi pihak Undana, masyarakat, LSM, dan pemda terkait pelayanan dan kualitas pelayanan.

Ia mengatakan, hampir 22 kabupaten/kota di NTT mengirim calon tenaga dokter untuk belajar di FK Undana. Mereka antara lain berasal dari Pulau Raijua di Kabupaten Sabu Raijua,

Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Pulau Pantar di Kabupaten Alor, dan Pulau Palue di Kabupaten Sikka. Pulau-pulau terpencil tersebut selama ini sangat kesulitan tenaga dokter.

”Mereka itu dikirim pemda sehingga ada ikatan kontrak kerja dengan pemda setempat. Apalagi, mereka berasal dari daerah setempat sehingga dapat dipastikan mereka akan kembali ke kampung asal. Soal kesejahteraan sekarang ada jasa BPJS Kesehatan yang diperoleh dokter dan insentif dari pemda.Mereka juga bisa buka praktik sore hari di pulau itu,” kata Koamesah.

Status FK Undana saat ini terakreditasiC. Namun, Undana menargetkan pada 2017 status tersebut naikmenjadi terakreditasiB. Rumah sakitumum WZ Yohannes telah ditetapkan Menteri Kesehatan menjadi RS pendidikan utama dan sejumlah tenaga pengajar yang sedang mengikuti pendidikan spesialis dan doktor telah selesai dan kembali ke Undana.

Asisten I Setda NTT Yohana Lisa Paly mengatakan, dokter-dokterutusan Kementerian Kesehatan dibiayai dari ABPN, termasuk insentif mereka. Namun, sejumlah pemkab di NTT juga memberikan insentif kepada dokter yang hendak melayani masyarakat di daerah itu.

”Namun, persoalan yang terjadi di lapangan, dokter-dokter dari luartidak betah tinggal di kecamatan atau desa pedalaman, apalagi di pulau, terpisah dari kota kabupaten meski ada dana insentifdari pemda. Di sana tidak ada jaringan telepon seluler, listrik, dansarana televisi. Selesai masa PTT, mereka selalu minta pulang meski pemda memberikan insentif,” kata Yohana.

Persoalan ketidakbetahan dokter-dokter dari luar sudah berlangsung lama, sedangkan masalah kesehatan terus meluas di kalangan masyarakat. Salah satu cara penyelesaian ialah pemerintah membangun FK Undanadan secara perlahan masalah itu mulai teratasi.

Masalah lain, keterbatasan tenaga dokter spesialis. Di RS Yohannes, Kupang, sebagai rumah sakit rujukan provinsi saja, tenaga dokter spesialis sangat terbatas. Meski semua dokter spesialis ada,jumlahnya hanya satu, seperti dokter ahli jantung dan ahli paru.

”Di kabupaten, tenaga dokter spesialis sangat jarang. Ini persoalan yang sedang dihadapi. Namun, dengan kehadiran FK Undana, mudah-mudahan ke depan ada dokter umum dari FK Undana yang mengambil spesialis tertentu untuk melayani daerah kabupaten,” kata Yohana.

”Besaran insentif bagi seorang dokter hidup layak bersama keluarga bisa sampai Rp 20 juta per bulan,” ujarnya.

Di luar insentif, kapitasi memadai dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi menarik dokter agar berpraktik di daerah. Sayangnya, besaran kapitasi dinilai masih rendah per peserta JKN. Akibatnya, mereka tak tertarik bekerja di daerah, terutama area terpencil.

Mutu pendidikan
Terkait pembenahan mutu pendidikan kedokteran, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, Kemristek dan Dikti bekerja sama dengan FK yang sudah mapan untuk melaksanakan pembinaan. Jadi, pola pembinaan itu dilakukan pada FK yang baru dibuka dan FK lama yang bermasalah.

Nasir menegaskan, pihaknya tak akan menutup ataupun membekukan FK yang dinilai bermasalah. Alasannya, pemerintah bertanggung jawab memberikan fasilitas pendidikan kepada masyarakat.

Pembekuan program studi ataupun perguruan tinggi hanya dilakukan jika lembaga itu terbukti melaksanakan tindak kriminal penipuan, pemalsuan ijazah, ataupun jual-beli gelar akademis. FK yang kinerjanya buruk umumnya bermasalah di sisi pengelolaan administrasi, bukan pendidikan. ”Jadi, mereka bisa dibina pemerintah, FK-FK besar, ataupun Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta),” ucap Nasir.

Sementara Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia Hartono mengatakan, Kemenkes, Kemristek dan Dikti, Konsil Kedokteran Indonesia, dan pemangku kepentingan lain perlu duduk bersama untuk memetakan berapa kebutuhan dokter di Indonesia. Dengan jumlah fakultas 83 buah, perlu dievaluasi apakah produksi dokter kurang atau sudah berlebih.

Jika berlebih, perlu moratorium sambil mengintensifkan pembinaan FK bermasalah. Pembinaan diperlukan agar FK-FK berakreditasi C bisa meningkatkan status akreditasi. (ADH/DNE/MZW)
—————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Mei 2016, di halaman 1 dengan judul “Benahi Hulu-Hilir”.