Pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan merupakan momentum untuk menjadikan Kalimantan sebagai ikon keanekaragaman hayati atau kehati. Pembangunan ibu kota baru harus digunakan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon dan pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Selain itu, pembangunan ibu kota baru juga harus bersifat futuristik memperhatikan keberlanjutan hingga 100 tahun mendatang dan tidak boleh mengulang apa yang terjadi di Jakarta.
KOMPAS/RIZA FATHONI–Hamparan lahan hutan tanaman industri yang dikelola oleh PT ICI Hutani Manunggal di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Perbatasan antara Kabupaten Kutai Kartanegara di Kecamatan Samboja dan Penajam Paser Utara di Kecamatan Sepaku ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai lokasi ibu kota baru. Kemungkinan lahan yang dikelola ini menjadi salah satu alternatif untuk ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Yayasan Kehati Riki Frindos dan menteri lingkungan hidup 1999-2001 Sonny Keraf kepada Kompas di Jakarta, Selasa (27/8/2019). Bentang alam dan segala kekayaan kehati di kawasan ibu kota baru, menurut Riki, harus dijaga kelestariannya.
”Setiap pemanfaatannya, baik untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendukung, harus mengindahkan aspek-aspek keberlanjutan dan keadilan. Pembangunan ini tidak mengorbankan hak-hak generasi mendatang, tidak menimbulkan beban eksternalitas bagi publik, dan tidak merenggut hak-hak komunitas terutama masyarakat asli dan tempatan,” tutur Riki.
Dia menambahkan, ”Ini kesempatan luar biasa untuk ke dunia global dan ke masyarakat bahwa pembangunan dilakukan mengacu pada prinsip pembangunan rendah karbon. Juga, apa benefitnya untuk kehati? Ini kesempatan untuk menjadi publikasi yang bagus (good PR). Malu, kan, kalau sekitar ibu kota berasap dan ada tambang di mana-mana.”
Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara dan Kecamatan Samboja di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, disebut sebagai lokasi ibu kota negara yang baru. Wilayah tersebut berdekatan dengan kawasan Bukit Soeharto yang telah mengalami deforestasi secara masif.
Dia menegaskan, pembangunan ibu kota baru bisa menjadi ikon dari sebuah proyek yang amat besar yang bisa mengakomodasi komitmen yang tertuang dalam Low Carbon Development Index (LCDI), indeks pembangunan rendah karbon, yang Maret lalu diluncurkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
”Misalnya, bagaimana perencanaan dan konstruksi ibu kota serta desainnya bisa mengakomodasi penggunaan renewable energy (energi terbarukan),” ujarnya.
Tak mengulang kesalahan
Sementara itu, Sonny Keraf mengatakan, ibu kota baru tidak boleh mengulang kesalahan yang sama dengan apa yang terjadi pada Jakarta. Ibu kota yang baru harus futuristik untuk bisa bertahan hingga 100 tahun. Pembangunan ibu kota baru tersebut harus menggunakan semua instrumen yang telah ada untuk perencanaannya.
Untuk memastikan lingkungan terjaga, dia mengingatkan agar menggunakan berbagai instrumen yang sudah ada. ”Harus ada amdal dan sebelumnya harus ada kajian lingkungan hidup strategis, harus terencana dengan baik, jangan tambal sulam. Selain ruang terbuka hijau, juga harus ada ruang untuk interaksi sosial sehingga juga ramah secara sosial, bukan hanya ramah lingkungan,” tuturnya.
Dari segi tata ruang, harus dipastikan bahwa pembangunan tidak merambah kawasan konservasi dan harus clean and clear, juga tidak masuk kawasan pertambangan.
”Aspek yang diperhatikan yang paling dasar adalah aspek lingkungannya karena tidak boleh mengalami nasib sama dengan DKI Jakarta yang sering terkena bencana banjir, misalnya,” kata Sonny.
Menurut dia, dari segi tata ruang, jangan terjadi tambal sulam. ”Dari awal harus sudah dirancang harus green dan smart. Ini harus diterjemahkan. Juga moda transportasinya. Dengan segala kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kita sudah bisa tentukan lebih dulu,” ujar Sonny.
”Misal dari sisi sampah, sewerage (pembuangan limbah), dari hidrologinya misalnya air yang masuk tidak dibuang, tapi dimanfaatkan,” lanjutnya.
Diragukan 5 tahun selesai
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meragukan pembangunan dan pemindahan ibu kota selesai dalam lima tahun karena banyak hal yang belum jelas.
Dia menyarankan agar dilakukan kajian yang lengkap dari berbagai aspek: sosial, lingkungan, ekonomi, pertahanan, dan politik. Pekerjaan memindahkan ibu kota bukan jenis pekerjaan yang bisa diburu-buru.
”Kita mau pindah rumah saja harus melihat-lihat rumah baru dengan hati-hati. Kemudian, mengepak barang juga membutuhkan waktu. Itu bisa berbulan-bulan atau bahkan tahun,” ucap Agus ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.
”Saya tidak percaya bisa selesai dalam lima tahun karena problem sosial belum tentu selesai. Kajian lengkap saat ini belum ada,” kata Agus.
”Apakah kemudian akan dilakukan seperti selama ini, semua langsung dikerjakan. Kalau ada masalah itu urusan di belakang saja, post-truth. Seperti pembangunan selama ini, misal pembangunan jalan tol,” tambahnya.
”Seharusnya, sebelum ditetapkan, dilakukan exercise (kajian) terus-menerus dengan melibatkan banyak pihak. Dilakukan dengan banyak orang, disaring, diperbaiki, dikaji lagi, dilakukan terus sebelum menetapkan lokasi,” kata Agus. ”Saya yakin, sekarang sudah banyak pihak yang membeli lahan-lahan di lokasi bakal ibu kota baru,” ujarnya.
Agus juga mempertanyakan, bagaimana menjaga dari sisi pembiayaan dan pembangunan agar tidak akan dikorupsi. Pembiayaan untuk kepindahan ibu kota diperkirakan menelan dana Rp 466 triliun.
Agus mengingatkan, ”Menurut beberapa data yang ada, korupsi bisa mencapai 30 persen. Itu bisa menjadi bancakan DPR, pemerintah, pengusaha. Itu sulit dibantah karena KPK saja masih terus menangkapi koruptor. Orang-orang itu masih hidup dari mencuri APBN.”
Agus juga mempertanyakan skema kerja sama pemerintah dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dan swasta, apakah dengan memberikan uang tunai untuk modal membangun atau menyerahkan lahan sebagai bagian dari penyertaan.
Sementara bagaimana dengan swasta yang membangun, yang biasanya mendapat konsesi 30 tahun. Jika penyertaan saham itu berisiko, pemerintah akan menjadi penjamin apabila ada utang luar negeri.
Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Rukka Sombolinggi mengungkapkan kekhawatiran serupa. Menurut dia, karena pembiayaan justru banyak dari pihak luar, hal itu akan berbahaya.
”Ini urusan ibu kota negara, justru harus dari APBN. Kok, malah pihak swasta yang diminta membiayai. Menurut saya, itu paling krusial,” ujar Rukka.–BRIGITTA ISWORO LAKSMI
Editor YOVITA ARIKA
Sumber: Kompas, 28 Agustus 2019
