Keberadaan Balikpapan dan Samarinda turut menjadi salah satu pertimbangan penting pemilihan lokasi ibu kota negara. Keberadaan infrastruktur pelabuhan dan bandara diharapkan dapat mempermudah proses kepindahan tersebut.
Keberagaman menjadi modal berharga bagi daerah penyangga ibu kota negara di Kalimantan Timur dalam menyambut pendatang. Meski begitu, masyarakat berharap agar pemerintah lebih serius dalam menjaga daerah mereka tetap kondusif dan nyaman.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menggandeng tiga fotografer, yakni Taupik Akbar, Alfian Widiantono, dan Atet Dwi Pramadia, untuk memotret Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Bersama Tenggarong dan Samarinda, Balikpapan akan menjadi kawasan penyangga ibu kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
KOMPAS/ALIF ICHWAN–Desain Nagara Rimba Nusa memenangi sayembara ibu kota negara baru di Kalimantan Timur yang diumumkan di Auditorium Kantor PUPR, Jakarta, Senin (23/12/2019). Konsep dari pemenang desain ibu kota negara, Nagara Rimba Nusa, adalah menghubungkan manusia dengan alam dan lingkungan serta memanfaatkan potensi sumber daya air sebagai bagian dari kehidupan.
Menurut Alfian, salah satu yang menjadi kekuatan Balikpapan dalam menyambut perpindahan ibu kota adalah keberagamannya. Ia menyadari hal tersebut saat memotret fasilitas publik dan aktivitas masyarakat yang ada di sana selama tiga hari. Menurut dia, Balikpapan tidak hanya didominasi oleh suku tertentu.
”Orang-orang Bone atau Madura, misalnya, bermukim sesuai dengan klusternya. Namun, setiap kluster tersebut berhubungan akrab satu sama lain,” katanya dalam Diskusi Pemindahan Ibu Kota, di Jakarta, Jumat (27/12/2019).
Kendati demikian, Taupik mengungkapkan, beberapa masyarakat yang ditemuinya khawatir kenyamanan dan keamanan Balikpapan akan terusik pasca-perpindahan ibu kota. Hal ini mengingat bahwa diprediksi ada sekitar 1,5 juta penduduk yang akan pindah. Mereka tidak menginginkan penduduk Balikpapan menjadi sepadat Jakarta.
”Meski bahagia ibu kota akan pindah, mereka juga khawatir, kota yang sangat kondusif dan aman berubah menjadi macet dan banyak kriminalitas,” katanya.
Hal ini bukan tanpa alasan sebab Balikpapan memiliki magnet yang kuat bagi pendatang. Selain menjadi kota terbesar kedua di Kalimantan Timur, lokasinya juga diapit oleh Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sangat strategis untuk menjangkau kawasan ibu kota. Kota ini juga terletak di tepi teluk dengan mayoritas lahan berbukit.
KOMPAS/WAWAN H PRABOWO–Presiden Joko Widodo bersama Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor meninjau lokasi calon ibu kota negara di kawasan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). Presiden berharap, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan fisik kantor atau gedung pemerintahan dari Jakarta, tetapi juga transformasi budaya kerja, sistem kerja, dan pola pikir bangsa.
Selain itu, Balikpapan baru saja terhubung jalan tol dengan Samarinda. Kota ini juga dianggap sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan lalu lintas manusia berkat kemudahan konektivitasnya. Ada Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Pelabuhan Laut Semayang, dan Pelabuhan Peti Kemas Kariangau.
Pertimbangan penting
Wakil Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan, keberadaan Balikpapan dan Samarinda turut menjadi salah satu pertimbangan penting pemilihan lokasi ibu kota negara. Keberadaan infrastruktur pelabuhan dan bandara diharapkan dapat mempermudah proses kepindahan tersebut.
Sementara itu, setiap daerah penyangga akan memiliki peran penting dalam menopang perekonomian ibu kota, baik dalam bidang pertanian, pertambangan, maupun pariwisata. Kerja sama setiap daerah dengan ibu kota negara juga akan dijalin secara intensif.
”Sebab, kawasan pusat pemerintahan harus bersih dari kawasan industri. Meski begitu, industri yang berkaitan dengan sains atau teknologi informasi masih mungkin berada di dalam ibu kota,” ujarnya.
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN-+Wakil Ketua Sekretariat Tim Koordinasi Strategis Pemindahan Ibu Kota Negara Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati
Terkait munculnya kekhawatiran mengenai keamanan dan kenyamanan Balikpapan yang akan terusik, Hayu menilai, hal tersebut kemungkinan akan terjadi. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan bekerja sama melakukan persiapan. Tidak hanya terkait kesiapan kota, tetapi juga sumber daya manusia.
”Langkah konkretnya akan menunggu undang-undang tentang ibu kota disahkan karena harus ada kepastian hukumnya. Kami harapkan terwujud pada 2020,” lanjutnya.
Oleh FAJAR RAMADHAN
Editor: HAMZIRWAN HAM
Sumber: Kompas, 27 Desember 2019
