Sesuai peraturan, setiap perguruan tinggi wajib melaporkan kegiatan akademik setiap semester paling lama satu bulan setelah kegiatan akademik di semester itu berakhir. Namun, masih terdapat perguruan tinggi yang tidak menyampaikan laporan tepat waktu sebagai siasat kecurangan.
Aturan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
“Keputusan itu menjadi instrumen penting bagi Kopertis (Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta) dalam melakukan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan,” kata Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah III Budhy Hery Pancasilawan, Senin (21/9) di Jakarta. Aktivitas akademik yang wajib dilaporkan antara lain data mahasiswa yang diterima, data mahasiswa lulus, mata kuliah, dosen tetap dan tidak tetap, serta ijazah yang diterbitkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pada praktiknya, ada perguruan tinggi swasta yang tak melaporkan kegiatan akademik kepada Kopertis tepat waktu agar kampus bsia menerima dan menyisipkan mahasiswa serta menerbitkan ijazah secara ilegal. Dengan cara seperti itu, mahasiswa program studi S-1 bisa memperoleh ijazah dalam satu tahun.
Kecurangan itu terungkap dari inspeksi mendadak pada lima perguruan tinggi oleh Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bersama Kopertis Wilayah III, pekan lalu. Kampus yang diperiksa adalah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Penyelenggara Administrasi Negara/Niaga Jakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dwipa Wacana Jakarta. Tiga kampus lainnya diperiksa saat melaksanakan wisuda, Sabtu (19/9) di Tangerang Selatan, yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Ciputat, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Suluh Bangsa, serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ciputat. Ketiga kampus itu di bawah naungan Yayasan Aldiana Nusantara.
Nonaktif
Ketua Tim Evaluasi Kinerja Akademik Perguruan Tinggi Kemristek dan Dikti Supriadi Rustad menyatakan, kelima kampus itu sudah dinonaktifkan karena tidak melaporkan kegiatan akademik selama bertahun-tahun.
Terkait kampus-kampus di bawah Yayasan Aldiana Nusantara, Kemristek dan Dikti tengah mengolah bukti terkait dugaan pelanggaran oleh yayasan itu.
“Wawancara terhadap para peserta wisuda itu mengungkapkan, mereka mengikuti kuliah jarak jauh melalui yayasan lokal yang bekerja sama dengan Aldiana Nusantara dan tidak terdaftar di PDPT (pangkalan data perguruan tinggi),” kata Supriadi.
Secara terpisah, Ketua Yayasan Aldiana Nusantara Alimudin Almurtala menyangkal adanya praktik kelas jauh. Menurut dia, yayasan itu bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota untuk mengirim putra-putri daerah ke perguruan tinggi di bawah naungan Aldiana agar bisa berkuliah gratis. (B01/DNE)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 September 2015, di halaman 12 dengan judul “Pelaporan Kegiatan Akademis Tidak Tertib”.
