Moratorium Sawit Jadi Momen Pengembangan Kelapa

Kebun kelapa bisa menjadi alternatif pilihan untuk dikembangkan saat moratorium kelapa sawit. Selain sebagai diversifikasi komoditas, produk kelapa juga diperlukan oleh berbagai macam industri.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI—Salah satu perkebunan kelapa di Kima Atas, Mapanget, Manado, Sulawesi Utara, Selasa (10/9/2019). Sebagian petani kelapa masih terikat kontrak ijon dengan perusahaan dan tengkulak sehingga terpaksa memproduksi kopra.

Momen moratorium sawit dapat digunakan sebagai peluang untuk mengembangkan komoditas unggulan lain di sejumlah daerah, salah satunya kelapa. Saat ini, sebagian besar perkebunan kelapa dikuasai petani kecil yang pengembangannya membutuhkan dukungan banyak pihak.

Direktur Eksekutif International Coconut Community (ICC) Jelfina Calouw mengatakan, kelapa dapat dikembangkan menjadi komoditas unggulan karena dapat dimanfaatkan secara luas. Minyak kelapa mentah yang diekspor akan diolah lebih lanjut untuk bahan baku farmasi, kosmetik, sabun, ataupun produk lain.

Berdasarkan data ICC, kebun kelapa di Indonesia yang mencapai 3,4 juta hektar menjadi luas area terbesar kedua setelah Filipina dengan 3,6 juta hektar. Dari total luas lahan tersebut, Indonesia dapat memproduksi lebih dari 14 juta kelapa setiap tahun.

Nilai ekspor Indonesia dari produk kelapa diperkirakan mencapai 1,3 miliar dollar AS. Minyak kelapa mentah mendominasi ekspor dari Indonesia, disusul kelapa segar, arang dari tempurung, bungkil kopra, gula kelapa, dan air kelapa.

KOMPAS/SAMUEL OKTORA—Di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sabtu (18/5/2013), banyak ditumbuhi pohon kelapa yang merupakan salah satu komoditas unggulan di pulau ini.

”Permintaan ekspor arang meningkat 2,7 persen setap tahun dan ada peningkatan signifikan hingga 11,7 persen pada 2013. Pemain utama ekspor ini adalah Filipina, Indonesia, India, dan Sri Lanka,” ujar Jelfina dalam diskusi daring ”Tandan Sawit” yang digelar Sawit Watch, Rabu (5/8/2020).

Di samping nilai ekspor yang besar, produksi kelapa juga menghadapi sejumlah tantangan. Mayoritas pohon kelapa yang sudah berumur 60 tahun akan mengalami penurunan produksi 40 persen. Terdapat juga masalah hama dan penyakit, seperti kumbang kelapa.

Selain itu, ICC juga mencatat 95 persen lahan kelapa di dunia dikuasai petani kecil. Sementara di Indonesia, penguasaan lahan kelapa oleh petani kecil lebih tinggi hingga mencapai 98 persen. Ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sejumlah pihak untuk memberikan dukungan pengembangan bagi petani kecil.

ICC sebagai komunitas global pun memiliki sejumlah program untuk meningkatkan produktivitas kelapa melalui sistem usaha tani yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. ICC juga mendorong diversifikasi produk berkualitas sesuai dengan pasar, melakukan riset, dan memfasilitasi transfer teknologi dari negara maju dalam pengembangan kelapa.

Upaya pemda
Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan menyatakan, pengembangan kelapa di daerahnya mampu mendatangkan banyak investor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir melakukan pengembangan komoditas kelapa mulai dari peremajaan tanaman, rehabilitasi lahan perkebunan, penggunaan bibit unggul, pelepasan varietas ”kelapa dalam”, pengembangan blok, hingga pengendalian organisme pengganggu tumbuhan secara terpadu.

Pengembangan kelapa ini sebagai bagian program Pemkab Indragiri Hilir yang sejak 2014 tidak memberikan izin untuk pembukaan lahan atau perkebunan sawit baru. Hal ini juga seiring kebijakan moratorium sawit nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit.

KOMPAS/SYAHNAN RANGKUTI—Juari, pelopor pembuatan minyak kelapa murni (virgin coconut oil/VCO) sedang mengolah kelapa di Kelurahan Sapat, Kecamatan Kuala Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, Sabtu (20/10/2018). Ia dan anggotanya mampu menghasilkan VCO dalam jumlah besar, tetapi masih terganjal pemasaran.

Mengacu pada inpres tersebut, Pemkab Indragiri Hilir menetapkan bahwa usaha perkebunan sawit hanya diberikan kepada perusahaan yang sudah memiliki izin lokasi. Selain itu, Pemkab Indragiri Hilir juga telah mengumpulkan data terhadap luasan izin lokasi dan izin usaha perkebunan serta memantau indikasi adanya pemanfaatan kawasan hutan atau area penggunaan lain.

Berdasarkan data Pemkab Indragiri Hilir, saat ini luas tanam perkebunan rakyat untuk komoditas ”kelapa dalam” mencapai 302.370 ha dan lebih luas dibandingkan dengan sawit, yakni 108.767 ha. Adapun luas perkebunan rakyat untuk komoditas kelapa hibrida mencapai 38.404 ha dan 59.967 ha dikelola perusahaan swasta berskala besar.

Oleh PRADIPTA PANDU

Editor: ICHWAN SUSANTO

Sumber: Kompas, 5 Agustus 2020