Usaha kecil merupakan ujung tombak ekonomi dan terbukti mampu menjadi penopang negeri ini saat dilanda krisis finansial. Meski demikian, dalam banyak kejadian bencana alam, pelaku usaha kecil paling rentan ambruk. Modal cekak membuat mereka kesulitan bangkit lagi begitu terkena bencana.
Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) (2017), dari tiga bencana skala besar yang terjadi di Indonesia pada 2016, kerugian yang dialami oleh 6.301 UKM mencapai Rp 44,8 miliar.
Tiga bencana itu adalah banjir bandang di Garut, Jawa Barat, yang berdampak pada 6 koperasi dan 676 UKM dengan total kerugian mencapai Rp 13,36 miliar. Berikutnya, gempa di Pidie Jaya, Aceh, yang berdampak pada 1.048 pelaku UKM dengan total kerugian mencapai Rp 21,6 miliar. Sedangkan bencana banjir di Bima berdampak? pada 4.571 koperasi dan UKM dengan total kerugian yang dialami Rp 9,86 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari 6.301 UKM yang terdampak bencana tersebut, 4.887 di antaranya kesulitan membayar angsuran kreditnya. Padahal, mandeknya kegiatan UKM akan membawa berbagai dampak ikutan. Mulai dari melonjaknya angka pengangguran hingga memicu kemiskinan.
Berbeda dengan kebanyakan UKM di Indonesia, sebagian pelaku usaha kecil di Nagari Tiku Selatan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, saat ini sudah lebih tangguh menghadapi bencana alam. Itu karena mereka telah mengalihkan risiko bencana melalui skema asuransi, selain juga menyiapkan berbagai skenario menghadapi situasi terburuk.
Kesiapan para pelaku UKM dari Nagari Tiku Selatan ini dituturkan Neti Murni (45) dalam sesi berbagi pengetahuan, Bulan Peringatan Pengurangan Risiko Bencana, di Sorong, pekan lalu. Perempuan pembuat rakik maco, keripik berbahan ikan segar ini, merupakan pengurus Klinik UKM di Nagari Tiku Selatan yang aktif dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana.
Kesadaran Neti untuk menyiapkan diri menghadapi bencana ini diperoleh dari pengalamannya ketika menghadapi gempa yang melanda Sumatera Barat pada 30 September 2009. Pusat gempa berkekuatan M 7,6 itu memang berada lebih kurang 57 kilometer barat daya Padang Pariaman, tetapi dampaknya dirasakan sangat kuat di Nagari Tiku Selatan.
Dinding rumah Neti retak-retak dan gentengnya rontok. Neti pontang-panting sendirian mengungsikan tiga anaknya yang masih kecil-kecil. Suaminya saat itu tinggal di Batam.
Selama enam bulan mereka tinggal di pengungsian, hanya bisa mengandalkan bantuan dari keluarga ataupun dari pemerintah. Meski demikian, perasaan tak berdaya dan semangat untuk membesarkan anak-anaknya membuat Neti akhirnya tergerak untuk mandiri. Apalagi, dia kemudian memutuskan berpisah dengan suaminya yang memilih hidup di perantauan.
KOMPAS/AHMAD ARIF–Peserta pameran menunjukkan berbagai jenis makanan berbasis sagu dalam acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana di Sorong, Papua Barat, Senin (23/10). Kedaulatan pangan merupakan syarat penting daya tahan masyarakat lokal menghadapi bencana alam. Hal itu akan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan logistik dari luar.
Enam bulan setelah gempa itu, Neti baru bisa memulai kembali usaha pembuatan keripik rakik maco. Maka, ketika kemudian lembaga swadaya masyarakat Jamari Sakato bersama Oxfam Indonesia menginisiasi program UKM Tangguh Bencana, Neti pun antusias bergabung.
Niko Rinaldi dari Jamari Sakato mengatakan, program ini berupaya menguatkan UKM agar mampu bertahan dan beradaptasi saat bencana serta bisa pulih cepat seusai bencana. Asuransi bencana diharapkan bisa mengalihkan risiko bencana dari UKM. Selain dikenalkan dengan asuransi dan akses permodalan, para pelaku UKM ini juga diajak menyusun rencana keberlanjutan usaha (RKU).
Setelah program pendampingan selesai, Neti dan para pelaku usaha kecil lain mendirikan Klinik UKM Nagari Tiku Selatan. Klinik ini aktif mempromosikan asuransi dan memberdayakan sesama pelaku usaha agar menyiapkan rencana keberlanjutan usahanya.
Neti telah merasakan manfaat asuransi ini saat gempa berkekuatan M 6,2 melanda Sumbar pada 1 September 2017. Dia sukses mengklaim Rp 10 juta atas empat voucer premi asuransi gempa bumi ACA yang dibelinya per satuan Rp 40.000 per tahun.
Faktor budaya
Dedi Rafli (35), peternak lele, yang menjadi Ketua Klinik UKM di Tiku Selatan, mengatakan, upaya untuk mengajak pelaku usaha kecil menyiapkan diri menghadapi bencana awalnya tidaklah mudah. Kebanyakan masih beranggapan bencana alam sebagai takdir yang tidak bisa dihindarkan.
“Setelah gempa 1 September lalu, sekarang peminatnya banyak sekali. Sudah lebih dari 90 pelaku usaha di Tiku Selatan yang baru-baru ini membeli voucer asuransi,” katanya.
Direktur Pemberdayaan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati mengatakan, asuransi bencana merupakan mekanisme untuk mengalihkan risiko dengan melibatkan sektor swasta sehingga bisa mengurangi ketergantungan pada anggaran negara.
Meski demikian, menurut Raditya, penerapan asuransi bencana di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Selain faktor budaya asuransi yang belum populer, juga masih butuh perbaikan regulasi. Namun, sudah ada beberapa langkah maju. “BNPB sudah menjalin MOU (nota kesepahaman) dengan perusahaan asuransi untuk mendorong ini. Asuransi bencana diharapkan menjadi tumpuan penanggulangan bencana di Indonesia ke depannya,” katanya.
Banyak negara sukses menerapkan skema pengalihan risiko melalui asuransi. Misalnya, Meksiko yang membentuk FONDEN, yaitu lembaga dana bencana nasional yang mengelola anggaran pemerintah untuk kebutuhan bencana alam, mendukung percepatan rekonstruksi infrastruktur, hingga perumahan warga berpenghasilan rendah. Lembaga ini dibentuk setelah gempa besar melanda negeri ini pada 1985.
Sementara Pemerintah Jepang menerapkan skema asuransi bencana sejak 1964. Japan Earthquake Reinsurance (JER) yang didirikan oleh 20 perusahaan asuransi umum di Jepang menjadi media pengelola asuransi bencana. Kerugian yang ditanggung akibat bencana alam meliputi rumah tinggal, perabotan dan peralatan rumah tangga, serta barang-barang berharga lain.
Dengan melihat tren kerugian akibat bencana yang terus meningkat, menurut Raditya, mau tak mau Indonesia harus sudah mengedepankan asuransi bencana. Menurut data Bank Dunia (2011), selama 10 tahun terakhir, biaya tahunan untuk bencana alam di Indonesia diperkirakan 0,3 persen dari PDRB Nasional atau setara dengan 1,5 miliar dollar AS. Adapun gempa dengan kekuatan besar, yang terjadi setiap 250 tahun sekali, seperti gempa Aceh 2004, bisa menyebabkan kerugian melebihi 3 persen dari PDRB Nasional.
Asuransi bencana tak hanya memberikan jaminan penggantian kerusakan bagi korban tanpa harus membebani anggaran negara, tetapi juga membantu dalam mengendalikan pembangunan. Untuk mendapatkan klaim asuransi, masyarakat harus membangun tempat tinggalnya di luar zona risiko dan memenuhi standar bangunan.–AHMAD ARIF
Sumber: kompas, 4 November 2017
