Jadikan Pengurangan Risiko Bencana Investasi

Pemerintahan Baru Diharapkan Memikirkan Serius
Pemerintahan mendatang diminta menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai arus utama pembangunan. Itu karena Indonesia adalah salah satu bangsa paling rentan bencana. Tanpa menyiapkan diri, kerugian akibat bencana bisa menggagalkan target pembangunan.

”Hingga kini, pengurangan risiko bencana belum eksplisit dimasukkan visi dan misi Joko Widodo dalam sembilan programnya atau Nawa Cita,” kata Sekretaris Jenderal Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Eko Teguh Paripurno, di Jakarta, Jumat (12/9).

Pengurangan risiko bencana sangat penting karena, dalam sepuluh tahun (2004-2013), negeri ini dilanda beragam bencana besar. Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI), ada 11.274 bencana menewaskan 193.240 jiwa, 205 juta jiwa terdampak dengan total kerugian Rp 126,7 triliun.

Kepala Badan Geologi Surono mengatakan, sekalipun potensi bencana di Indonesia amat tinggi, pengurangan risiko bencana belum jadi arus utama pembangunan. ”Konfigurasi tektonik Indonesia yang ada di pertemuan tiga lempeng dunia membuat negara ini jadi negara dengan jumlah gunung api terbanyak di dunia, yaitu 127 gunung api,” katanya.

Di Indonesia juga ditemui zona penunjaman, punggungan, lipatan, dan sesar aktif sehingga rentan gempa bumi dengan sumber di darat dan laut. ”Yang sering diikuti tsunami,” kata Surono.

Sementara itu ahli tsunami dari Badan Pengkajian Dinamika Pantai-Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko mengatakan, meski belum ada dasar kuat secara ilmiah, secara empiris perulangan bencana katastropik di Indonesia sangat mungkin terjadi. ”Coba dari deret waktu dan kejadian, tsunami Aceh 2004, tsunami Pangandaran 2006, tsunami Mentawai 2010, dan berikutnya hanya soal waktu. Masalahnya, apakah kita siap?” tuturnya.

Bukan arus utama
Meskipun berisiko tinggi, menurut Surono dan Widjo Kongko, pengurangan risiko bencana belum jadi arus utama pembangunan. Apalagi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga kini masih identik dengan penanggulangan bencana, bukan pengurangan risiko. ”Karena mitigasi bencana belum dianggap investasi,” kata Surono.

Kondisi ini sama dengan temuan Gutomo Bayu Aji, peneliti ekologi manusia dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Temuannya, arus utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2009-2014 adalah jender, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan pembangunan berkelanjutan. Sementara pengurangan risiko bencana tidak menjadi arus utama dalam RPJM.

Menurut Eko Teguh, dalam Nawa Cita disebutkan tentang upaya untuk menghadirkan kembali negara guna melindungi rakyat. Faktanya, negeri ini banyak bencana, kerugiannya pun besar, tetapi kemampuan negara dalam mengatasinya sangat kurang. Kemampuan masyarakat untuk saling melindungi juga berkurang. ”Jadi, pengurangan risiko bencana harusnya juga masuk upaya melindungi rakyat. Jadi, pemerintah mendatang mestinya serius memikirkan soal ini,” ungkapnya. (AIK)

Sumber: Kompas, 13 September 2014