Home / Berita / Menaruh Asa Kelestarian di Pulau Pari

Menaruh Asa Kelestarian di Pulau Pari

Pusat Penelitian Ilmiah
Dalam tiga tahun terakhir terjadi perkembangan pesat di kawasan gugusan Pulau Pari Besar, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pulau-pulau kecil yang diklaim menjadi milik pribadi mulai berdandan tanpa peduli kelestarian laut dan lingkungan hidup sekitarnya.

Senja mulai turun di suatu hari pada medio Januari, di dermaga Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Pulau Pari Kecil. Matahari yang sejak pagi bersinar terik, sinarnya mulai meredup. Cahaya lembayung sayup-sayup mengalahkan putihnya awan dan birunya langit.

Sekelompok anak muda dan sejumlah turis, lokal dan mancanegara, satu per satu mulai merapat ke sebuah dermaga yang terlihat tak terawat. Dermaga itu menjadi gerbang utama menuju kawasan Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Sebelum tiba di dermaga itu, mereka harus melintasi terowongan tanaman bakau berusia puluhan tahun.

Petugas keamanan kawasan penelitian ini sengaja membiarkan para pelancong berada di kompleks tersebut. Dermaga LIPI memang menjadi titik favorit bagi wisatawan untuk menyaksikan detik-detik matahari terbenam.

Saat malam sudah tiba, wisatawan bergeser ke pantai untuk menikmati taburan cahaya bintang di langit. Selain itu juga bermunculan permainan kemilau cahaya lampu dari Pulau Tengah, yang sudah menjadi kawasan perumahan mewah dan terbatas.

Sejak 1967
Dermaga ini merupakan salah satu bagian dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi milik Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O-LIPI).

Kawasan penelitian LIPI ini berada di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. Luas kompleks penelitian itu, sekitar 1,7 hektar, berada di bagian barat Pulau Pari yang luas keseluruhannya mencapai 41,32 hektar.

Kawasan UPT Oseanografi ini sudah terbangun sejak Pulau Pari belum menjadi kawasan tujuan pariwisata seperti saat ini. Bisa dikatakan, tempat penelitian LIPI ini berandil besar dalam “menghidupkan” pulau ini.

Dalam sejarahnya, keberadaan kawasan UPT Oseanografi ini berawal dengan dibangunnya Stasiun Penelitian Oseanografi (SPO) Pulau Pari, yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 5 April 1976. Hingga kini, prasasti peresmian SPO Pulau Pari masih menempel di dinding selasar ruang menuju “museum” biota Kepulauan Seribu di kompleks tersebut.

Awalnya, ketika awal Stasiun Penelitan Osenografi LIPI baru diresmikan, jalan menuju lokasi hanya jalan setapak, yang penuh alang-alang dan hutan mangrove yang rimbun.

Ketika itu, para peneliti LIPI yang semula bermarkas di Pulau Tikus resmi “berkantor” di pulau ini setiap kali mereka akan melakukan penelitian berkaitan dengan kelautan atau Kepulauan Seribu.

dc4e2a7d87c1428d82bbbd3b752b58caKOMPAS/AGUS SUSANTO–Wisatawan melintas di gerbang barat UPT Loka Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pulau Pari, Kepulauan Seribu, 15 Oktober 2015. Pusat penelitian itu sebelumnya bernama Stasiun Penelitian Laut yang didirikan pada 1976 atas gagasan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan LIPI.

Rae Sita Pratiwi, Kepala Divisi Jasa Iptek Kelautan UPT Tugas UPT Oseanografi, mengatakan, berdasarkan sejarahnya, riset kelautan di Kepulauan Seribu sudah dimulai pada abad ke-19, di era kolonial Belanda. Yang pasti, penelitian inventarisasi biota laut di Kepulauan Seribu pertama kali dilakukan para peneliti LIPI tahun 1967.

Keseriusan LIPI meneliti kemaritiman ditunjukkan dengan meningkatkan status SPO Pulau Pari menjadi UPT Loka Pengembangan Kompetensi SDM Oseanografi Pulau Pari pada Juni 2002.

Yang lebih spesifik lagi, kata Rae Sita, lembaga ini melakukan peningkatan penguasaan kemampuan masyarakat kelautan, penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan wisata bahari, yang berkenaan dengan perairan Kepulauan Seribu, serta kemampuan dasar pelestarian ekosistem pesisir.

“Visi kami menjadi Pari Marine Science Center terdepan dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang oseanografi,” ujarnya.

Menyentuh masyarakat
Sejalan dengan itu, beberapa tahun terakhir jenis penelitian yang dilakukan di Kepulauan Seribu dan Pulau Pari dikhususkan pada bidang yang menyentuh langsung masyarakat setempat. Sebagai contoh, mengumpulkan data keanekaragaman hayati laut di Pulau Pari dan memetakannya.

Lembaga ini juga memonitor dan mengevaluasi status kondisi ekosistem dan keanekaragaman hayati, kemudian menyusun rekomendasi pengelolaan berkelanjutannya.

Langkah itu diambil karena dewasa ini pulau-pulau di Kepulauan Seribu, termasuk Pulau Pari, cenderung dieksploitasi menjadi obyek wisata.

“Kami juga mengkaji daya dukung kawasan wisata bahari di sana. Karena itu, terkait wisata edukasi kelautan, LIPI Pulau Pari juga menyusun panduan wisata pendidikan kelautan tentang kualitas air laut, lamun, makro alga, dan mangrove,” tutur Rae Sita.

Mereka melakukan penelitian dan pelatihan untuk peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, misalnya melalui kegiatan budidaya rumput laut dan olahannya.

Rae Sita mengatakan, tak semua penerapan penelitian LIPI di bidang-bidang itu berjalan mulus.

Salah satu contohnya adalah telantar dan rusaknya para-para beton bekas tempat penjemuran rumput laut milik warga. Aktivitas budi daya rumput laut oleh masyarakat pun nyaris tidak ada lagi.

80c8e556163e42ec946b60036baf0db4Selain itu, juga terjadi pengerukan pantai, seperti di Pulau Burung, Pulau Tikus, Pulau Kudus, dan Pantai Perawan di Pulau Pari.

Memprihatinkan
Saat berkunjung ke kompleks LIPI Pulau Pari, pertengahan Januari lalu, terlihat kompleks penelitian itu dalam kondisi cukup memprihatinkan. Begitu melewati gerbang kompleks yang megah, terlihat bangunan gedung pertemuan, perkantoran, penginapan, dan sejumlah bangunan lain dalam kompleks itu yang tidak terawat dan kusam. Sama sekali tak tecermin ini adalah pusat penelitian ilmiah terkait upaya meningkatkan kemampuan manusia di bidang atau dunia kemaritiman.

Banyak langit-langit ruangan dalam bangunan-bangunan itu yang lapuk atau bahkan runtuh. Pintu kamar tidak dapat ditutup sempurna karena engsel rusak dan halaman yang terkesan kumuh. Obyek-obyek bekas penelitian atau benda-benda peraga penelitian atau poster-poster informasi penelitian juga terbengkalai.

Tempat-tempat yang masih menjadi lokasi penelitian tidak diberi keterangan memadai. Akibatnya, pengunjung seenaknya saja melintas di lokasi titik penelitian.

Jalan setapak terbuat dari batu blok juga sudah banyak rusak. Dermaganya, apalagi, rusak parah terkikis gelombang air laut pasang. Pantai di dermaga bukan main kotornya dengan sampah. Bibit-bibit bakau yang ditanam banyak yang roboh atau ditanam ala kadarnya, banyak yang tidak berkembang dengan baik.

Dede Rohendi, yang sudah bekerja di UPT Oseanografi LIPI Pari sejak 2007, mengatakan, sejumlah pohon nyaris hilang di lahan pulau di luar kompleks LIPI Pari. Misalnya, pohon sembabe, nyamplung, dan kelapa.

“Dulu, di pulau ini pohon-pohon itu banyak sekali. Sepengetahuan saya, peneliti LIPI juga belum melakukan penelitian serius tentang pohon-pohon di daratan pulau atau membudidayakan dan menanam pohon-pohon kayu. Kayaknya masih fokus ke mangrove di pantai,” tutur Dede.

Jika tidak ada perhatian segera yang signifikan atas pengelolaan UPT Oseanografi LIPI Pulau Pari, bisa jadi nasib pulau ini akan berubah menjadi pulau pribadi atau pulau pariwisata yang eksklusif, sebagaimana telah terjadi pada Pulau Tikus dan Pulau Tengah. Keberadaan LIPI di Pulau Pari sebenarnya makin diharapkan, di tengah perubahan drastis Kepulauan Seribu yang mengejar “kemakmuran”.

Harapan warga
Kehadiran lembaga ini menjadi harapan penduduk yang mendiami pulau itu. Syahuri (60), mantan Ketua RW 004 Kelurahan Pulau Pari, mengatakan, warga berharap banyak terhadap keberadaan LIPI dan hasil-hasil penelitiannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memelihara laut.

“Karena itu, saya saat menjadi Ketua RW, mati-matian mengupayakan ada jalan setapak dari batu konblok agar para peneliti dari dermaga gampang ke situ. LIPI tumpuan harapan kami memecahkan masalah-masalah orang kepulauan,” kata Syahuri.

Harapan Syahuri bisa dimaklumi. Kehadiran UPT ini menunjukkan pemerintah masih serius meneliti lingkungan dan kehidupan di Kepulauan Seribu.

RATIH PRAHESTI/PINGKAN ELITA DUNDU
—————
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Februari 2016, di halaman 27 dengan judul “Menaruh Asa Kelestarian di Pulau Pari”.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

code

x

Check Also

Indonesia Dinilai Tidak Memerlukan Pertanian Monokultur

Pertanian monokultur skala besar dinilai ketinggalan zaman dan tidak berkelanjutan. Sistem pangan berbasis usaha tani ...

%d blogger menyukai ini: