Laju pertambahan penduduk yang sulit dikendalikan jadi persoalan kota-kota besar di Indonesia. Kondisi itu diperparah lemahnya daya dukung lahan menghadapi dampak perubahan iklim, di antaranya rob, banjir, dan abrasi pantai yang berpotensi kian memiskinkan penduduk kota.
“Pertumbuhan penduduk Indonesia 1,49 persen atau sekitar 4,5 juta jiwa. Pembangunan yang terpusat di perkotaan memicu urbanisasi. Beban kota terus berlipat,” kata tenaga ahli Direktur Jenderal Cipta Karya Bidang Pengembangan Perkotaan dan Habitat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Ruchyat Deni Djakapermana, dalam Sosialisasi dan Diskusi Agenda Baru Pembangunan Perkotaan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/4).
Kegiatan itu bagian dari penajaman isu menuju Konferensi Habitat III, agenda PBB untuk membahas keberlanjutan pembangunan perkotaan di Quito, Ekuador, Oktober 2016. Kependudukan menjadi masalah utama kota-kota besar dunia, terutama di kawasan Asia Pasifik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Laporan Bank Dunia memprediksi, 68 persen dari populasi Indonesia bakal memadati wilayah perkotaan pada 2025 jika gelombang urbanisasi tidak bisa dikendalikan melalui pemerataan pembangunan. Tingkat urbanisasi Indonesia termasuk tertinggi di Asia, rata-rata tumbuh 4,4 persen per tahun sejak 1960 hingga 2013. Itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara berpenduduk besar lain, seperti Tiongkok, Filipina, dan India.
Bencana hidrologi
Kepadatan penduduk kota di antaranya berakibat pada borosnya penggunaan air bawah tanah, terutama untuk industri. Kondisi itu turut menyebabkan penurunan muka tanah di Semarang, Bandung, dan Jakarta. Lalu, Surabaya dan Medan.
Data Kementerian PUPR, penurunan muka tanah di Jakarta berkisar 7,5-12 sentimeter (cm) per tahun. Di Bandung sekitar 5 cm per tahun. Adapun di Semarang, penurunannya berkisar 7-10 cm, tetapi di beberapa lokasi, seperti kawasan Kota Lama bisa, mencapai 15 cm per tahun.
Di sisi lain, perubahan iklim juga menyebabkan muka air laut terus naik. Data Badan Informasi Geospasial (BIG), muka air laut di pesisir Indonesia setiap tahun naik 2-8 milimeter.
Itulah, menurut Deni, yang menyebabkan rob dan banjir selalu terjadi di kota-kota pesisir, seperti Jakarta dan Semarang. Selain mengganggu perekonomian warga, penurunan muka tanah dan bencana hidrologi mengancam kerusakan infrastruktur.
Terkait itu, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang Purnomo Dwi Sasongko mengatakan, banyak arah pembangunan kota tak terencana sehingga menyebabkan degradasi daya dukung lahan. Semarang, misalnya, sejak awal bukan dirancang untuk kota industri, melainkan kota perdagangan dan jasa. Untuk itu, industri perlahan akan diarahkan ke kota satelit, seperti Kabupaten Kendal. (GRE)
————————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 30 April 2016, di halaman 14 dengan judul “Masalah Tak Hanya pada Tata Ruang”.