Kualitas udara perkotaan memburuk karena peningkatan jumlah kendaraan dan ketiadaan perbaikan kualitas bahan bakar. Biaya kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara Rp 35 triliun (sekitar 3,1 miliar dollar AS menurut MOS-UNEP PCFV 2012).
Nilai tersebut lebih dari dua kali lipat biaya untuk meningkatkan kemampuan pengolahan kilang Pertamina agar memenuhi Euro IV, yaitu Rp 14 triliun.
Langkah peralihan bahan bakar berstandar Euro IV hingga pengendalian emisi kendaraan publik dan pribadi tak berjalan baik. Jika ini dibiarkan terjadi, biaya kesehatan dan ekonomi akan semakin membebani warga dan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Sumber pencemar udara meningkat terus. Data riset kami dan kementerian kesehatan menunjukkan gangguan kesehatan akibat pencemaran udara meningkat,” kata Budi Haryanto, pengajar Departemen Kesehatan Lingkungan UI, Jumat (21/8) di Jakarta.
Hal itu diungkapkan dalam Seminar Nasional “Strategi Optimalisasi Pengendalian Pencemaran Udara Menuju Kota Sehat dan Ramah Lingkungan” yang diselenggarakan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Hadir MR Karliansyah (Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), M Sanusi (Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta), dan sejumlah pembicara.
Budi menunjukkan, 65- 80 persen polusi udara perkotaan terkait transportasi. Hal itu di antaranya kualitas bahan bakar, teknologi kendaraan, uji emisi/ perawatan, dan manajemen lalu lintas.
Kualitas bahan bakar sekelas pertamax di Indonesia adalah Euro II (sulfur maksimal 150 ppm), di bawah Thailand, Vietnam, dan sebagian besar negara Afrika yang menggunakan Euro IV (sulfur maksimal 50 ppm).
BBM diesel bersubsidi mengandung sulfur maksimal 2.000 ppm. Ini di atas standar internasional 500 ppm. “Kalau kualitas rendah, pencemarannya pasti tinggi,” katanya.
Ia menunjukkan, pengukuran kadar pencemar CO (karbonmonoksida) dan PM (ukuran partikel debu) pada seorang polisi yang berjaga di Pancoran, Jakarta. Dia sepanjang hari terpapar PM2,5. Konsentrasi PM2,5 di seputaran Pancoran tercatat selalu melebihi ambang batas (15 ug/Nm3) dan pukul 07.00-09.00 terpapar CO di atas ambang batas (10.000 ug/Nm3). Polutan ini dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan, gangguan jantung, asma, ataupun kanker.
Tanpa tindakan berarti, kondisi bisa semakin buruk karena tren peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan kemacetan. Ia berharap Indonesia segera meningkatkan standar kualitas BBM menjadi Euro IV dan menggunakan BBM dari sumber alternatif, seperti biofuel, serta langkah ikutan lain.
MR Karliansyah mengatakan, pihaknya telah lama merancang peralihan kualitas bahan bakar dari Euro II ke Euro IV. ASEAN pun menargetkan seluruh anggotanya menggunakan Euro IV pada tahun 2016. Rencana ini telah dikoordinasikan lintas kementerian dan Pertamina. Namun, katanya, tanpa terobosan, kilang Pertamina baru bisa mencapai standar ini 4-5 tahun lagi.
“Kami sarankan kepada Pertamina, sebagian BBM kita impor, ya impor saja Euro IV. Tapi alasan Pertamina, ada selisih harga,” katanya. (ICH)
—————–
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Agustus 2015, di halaman 13 dengan judul “Biaya Kesehatan Warga Mencapai Rp 35 Triliun”.
