Pembuatan kebijakan publik berbasis data atau bukti ilmiah masih menjadi tantangan banyak negara, bukan hanya di Indonesia. Upaya membangun budaya ilmiah masih harus terus dilakukan kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat.
Ilmuwan dan pembuat kebijakan memiliki budaya berbeda. Sebelum kebijakan diambil memerlukan proses. Akibatnya, upaya mendorong kebijakan berbasis data ilmiah sering kali memakan waktu lama.
”Politikus ingin kepastian, sementara ilmuwan terkadang punya beberapa pilihan melihat masalah tertentu. Itu sering kali sulit dikomunikasikan,” kata Direktur Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nasional Questacon Graham Durant, saat menerima kunjungan media dari Indonesia, seperti dilaporkan wartawan Kompas, M Zaid Wahyudi, di Canberra, Australia, Selasa (29/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di sisi lain, membangun budaya ilmiah di masyarakat tatap harus dilakukan. Ilmuwan juga dituntut mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus, mengomunikasikan sains dalam bahasa yang mudah dipahami. Terbangunnya budaya ilmiah akan mempercepat pembuatan kebijakan berbasis data ilmiah oleh politikus.
Semua itu menuntut kemampuan komunikasi ilmuwan, memahami kebutuhan politikus dan awam. Konsekuensinya adalah sains menjangkau public. ”Jika masyarakat pembuat kebijakan memahami sebuah proses riset, investasi pengembangan sains bisa ditingkatkan,” kata Durant. Artinya, komunikasi sains akan berdampak lebih besar bagi sains.
Tantangan bersama
Secara terpisah, peneliti gempa bumi dan tsunami dari Geoscience, Australia, Jonathan Griffin, menegaskan sulitnya mengomunikasikan sains kepada masyarakat. Ia yang banyak bekerja mengurangi risiko bencana, termasuk dengan sejumlah lembaga di Indonesia, menilai kesulitan itu dihadapi banyak negara, termasuk negara maju.
Ilmuwan mempelajari dan meneliti bidang tertentu yang jadi prioritasnya. Bagi ilmuwan, tantangan yang dihadapi dalam bidang keilmuannya adalah hal yang penting. ”Namun, kepentingan dan prioritas masyarakat sering kali berbeda,” katanya.
Jika ilmuwan kebencanaan menilai pengurangan risiko akibat gempa dan tsunami sangat penting, masyarakat belum tentu menganggapnya sama. Meski para ilmuwan telah mengingatkan masyarakat agar tak mendiami wilayah rawan bencana, nyatanya banyak yang bertahan.
Demi mengatasi keterbatasan komunikasi ilmuwan dan masyarakat, sejumlah lembaga sains di negara maju umumnya punya tenaga komunikator sains. Mereka yang akan menjembatani hubungan, termasuk menerjemahkan pandangan ilmiah ilmuwan dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
Sejumlah isu sains memang sulit dipahami awam, seperti teknologi nano, vaksinasi, teknologi nuklir, rekayasa genetika, dan persoalan sains maju lainnya. Terkadang, masyarakat hanya ingin informasi praktis dalam menyikapinya, seperti manfaat sebuah ilmu, untung-rugi setiap teknologi baru, serta resiko yang harus dihadapi jika menggunakan penemuan itu.
Komunikator sains bisa dari orang dengan latar belakang keilmuan sesuai bidangnya atau berbeda, asalkan memahami persoalan komunikasi sains. ”Pada dasarnya sama dengan komunikasi massa. Namun, ada kompleksitas sains yang harus bisa dijelaskan, diinterpretasikan, dan disederhanakan,” kata Durant.
Sumber: Kompas, 30 November 2016
