Sesuai rencana, program kantong keresek berbayar akan diluncurkan di Jakarta, Minggu (21/2). Sejak hari itu, para konsumen di toko-toko ritel modern harus membayar minimal Rp 200 per kantong plastik. Program yang diikuti 23 kota itu bertujuan mengurangi volume sampah plastik yang tidak bisa terurai di alam.
Program gagasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melibatkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) itu baru tahap uji coba hingga 5 Juni 2016.
“Di akhir uji coba akan kami lihat lagi, termasuk patokan harga dan kemungkinan pelibatan pasar tradisional. Tujuan akhirnya, tidak ada lagi kantong plastik di masyarakat,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tuti Hendrawati Mintarsih pada jumpa pers Hari Peduli Sampah Nasional di Kantor KLHK, Jumat (19/2), di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Uji coba plastik berbayar akan dimulai hari Minggu, berbarengan dengan perayaan Hari Peduli Sampah Nasional yang berpusat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Acara akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Survei KLHK pada 2015, setiap toko ritel modern rata-rata dikunjungi 100 konsumen per hari dengan kebutuhan tiga kantong plastik per konsumen. Jika dikalikan jumlah hari dalam setahun, dari 100 gerai ritel modern dihasilkan 10,95 juta kantong plastik per tahun.
Perhitungan lebih lanjut, dengan asumsi ukuran per kantong plastik 20 x 30 sentimeter, sebanyak 10,95 juta kantong setara luasan 65,7 hektar lahan dapat menutup kira-kira 60 kali luas lapangan sepak bola.
Atas dasar pertimbangan itu pula, KLHK mengharapkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam menggunakan kantong keresek. Sekretaris Badan Perlindungan Konsumen Nasional Indra Jaya mengatakan, pembatasan kantong keresek bertujuan positif. “Saat alam rusak, yang dirugikan konsumen juga. Ini menjadi budaya awal yang positif, dan konsumen sangat mendukung,” ujarnya.
Siap dukung
Wakil Ketua Umum Aprindo Tutum Rahanta mengatakan, Aprindo siap melaksanakan uji coba pembatasan kantong keresek. Saat ini, Aprindo memiliki sekitar 32.000 peritel di seluruh Indonesia. “Secara keseluruhan, kebijakan ini sudah kami sosialisasikan kepada anggota,” ujarnya.
Tutum mengatakan, tidak ada harga maksimal kantong keresek yang ditetapkan bagi para peritel. Mereka dibebaskan mendesain kantong keresek dan menjual di atas harga minimal. “Saat konsumen marah karena harus membayar, kami akan memberikan secara gratis,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, di sebuah ritel modern di kawasan Palmerah, Jakarta, sekitar 1 kilometer dari kantor KLHK, seorang penjaga toko mengatakan belum memperoleh pengumuman resmi untuk menerapkan kebijakan itu pada hari Minggu.
Sejauh ini, penjaga toko itu mengetahui kabar dari media. “Kami ikut saja perintah perusahaan. Bila konsumen harus bayar, ya, kami laksanakan,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan di daerah, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK R Sudirman mengatakan, program itu akan diikuti serentak sedikitnya 12 dari 23 kota yang berkomitmen. Ke-12 kota itu adalah Tangerang, Tangerang Selatan, Balikpapan, Palembang, Bandung, Kendari, Denpasar, DKI Jakarta, Makassar, Surabaya, Solo, dan Malang. “Secara resmi, di hadapan Wakil Presiden, 5 Maret 2016, wali kota akan menandatangani komitmen di Makassar,” katanya.
Di tengah langkah awal uji coba, Ketua Yayasan Peduli Bumi Indonesia Ananda Mustadjab Latip menilai, pemerintah salah sasaran dalam kebijakan kantong plastik berbayar. Pasar ritel hanya menguasai 30 persen dari seluruh barang keperluan masyarakat, sedangkan 70 persennya diperoleh dari pasar tradisional dan warung.
Lebih dari 90 persen kantong plastik di pasar tradisional dan warung tidak ramah lingkungan. Sementara dari 30 persen pasar modern, 95 persennya sudah menyediakan kantong plastik ramah lingkungan untuk konsumen.(ICH/JOG/RWN/COK/C08)
————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 20 Februari 2016, di halaman 1 dengan judul “Keresek Berbayar Mulai Hari Minggu”.
