Kemristek dan Dikti Akan Diubah Jadi Kementerian Dikti dan Ristek
Penelitian di perguruan tinggi harus dapat dikembangkan menjadi inovasi. Oleh karena itu, penelitian di perguruan tinggi akan dibuat dalam kelompok-kelompok, mulai dari penelitian dasar, terapan, hingga pengembangan.
”Penelitian yang sudah masuk pengembangan ini didorong hingga menjadi inovasi yang bisa dimanfaatkan. Jadi, ini untuk mendorong penghiliran penelitian,” kata Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dalam acara Koordinasi Pelaksanaan Program Tahun 2014 serta pengarahan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan pemimpin perguruan tinggi negeri se-Indonesia, di Jakarta, Rabu (19/11).
Nasir mengatakan, nomenklatur Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek dan Dikti) sedang diusulkan untuk diubah menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi (Kementerian Dikti dan Ristek). Perubahan struktur di kementerian baru ini ditargetkan selesai pada November 2014 dengan tujuh pejabat eselon
satu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Nasir, riset teknologi dan pendidikan tinggi ini mempunyai filosofi yang berbeda. Untuk itu, ia perlu membentuk citra yang menyatu antara riset teknologi dan pendidikan tinggi.
Di lembaga baru ini, tenaga pendidik dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta tenaga peneliti dari Kementerian Riset dan Teknologi dilebur dalam Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Terkait urusan pendidikan tinggi, ada Direktur Jenderal Pembelajaran, Kemahasiswaan, dan Penjaminan Mutu.
Nasir mengatakan, ada sejumlah kebijakan terkait pendidikan tinggi yang diterapkan. Lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) yang ada di tiap wilayah diganti menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.
”Selama ini Kopertis, kan, mengurusi perguruan tinggi swasta. Nanti lembaga penggantinya ini akan melayani perguruan tinggi negeri dan swasta di wilayah itu supaya lebih efektif,” papar Nasir yang juga mantan Rektor Universitas Diponegoro, Semarang.
Penguatan politeknik juga menjadi perhatian pemerintah. Bentuknya antara lain dengan peningkatan sertifikasi profesi pada bidang ilmu masing-masing agar lulusannya dapat diserap pasar kerja.
Berkelompok
Dalam penyelesaian berbagai persoalan pengelolaan perguruan tinggi, Nasir menawarkan pembahasan secara berkelompok sesuai status perguruan tinggi masing-masing. Perguruan tinggi negeri dibagi dalam tiga kelompok, yakni perguruan tinggi negeri badan hukum, perguruan tinggi negeri badan layanan umum, dan perguruan tinggi negeri satuan kerja.
Dalam pertemuan itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Patdono Suwignjo mengingatkan supaya semua perguruan tinggi negeri mempercepat penyerapan anggaran pendidikan tinggi tahun 2014. ”Biasanya, tiap tahun, keterserapan anggaran sekitar 83 persen. Tahun ini targetnya bisa 90 persen. Sampai November 2014 ini, keterserapan sudah sekitar 72 persen dari pagu pendidikan tinggi sekitar Rp 35 triliun,” kata Patdono.
Namun, Patdono mengingatkan agar percepatan penyerapan anggaran tetap sesuai aturan yang berlaku. Hal itu karena, berdasarkan temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidiklan dan Kebudayaan, saat akhir tahun ditemukan laporan penggunaan anggaran yang tidak sesuai akibat mengejar target penyerapan. (ELN)
Sumber: Kompas, 20 November 2014
