Kematian Ibu; Kebijakan Harus Berbasis Bukti Ilmiah

- Editor

Kamis, 26 Oktober 2017

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia memakai metode evidence summit untuk mencari akar masalah masih terjadinya kematian ibu dan bayi meski ekonomi dan infrastruktur Indonesia mengalami kemajuan. Harapannya, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan bisa merumuskan solusi berbasis bukti.

“Ada 7.000 riset tentang kematian ibu dan bayi untuk mencari bukti ilmiah paling relevan dengan situasi sekarang,” kata anggota Komisi Bidang Ilmu Kedokteran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Irawan Yusuf, di Jakarta, Rabu (25/10).

Masalah kematian ibu dan bayi tergolong kompleks. Meski infrastruktur dan layanan kesehatan meningkat, ada masalah sumber daya manusia sektor kesehatan, seperti persebaran tenaga medis dan kompetensinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Di sisi lain, ada masalah sosial yang pelik, seperti kurangnya kesadaran pemerintah daerah untuk membangun sistem kesehatan dan rendahnya pengetahuan masyarakat terkait kesehatan ibu hamil dan bayi. “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan memang membantu, tetapi belum maksimal jika masalah sosial belum dipecahkan,” ujarnya.

Secara terpisah, Deputi Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Mimi Sutriyatmi menjelaskan, secara sosial, posisi sebagian perempuan dinilai lebih rendah daripada lelaki. Itu mengakibatkan, mereka tak bisa mengakses informasi tentang kesehatan dan mengambil keputusan terkait dirinya.

Salah satu contoh adalah sebagian perempuan kurang asupan gizi karena pangan diprioritaskan bagi anggota keluarga laki- laki. Akibatnya, pembentukan kesehatan jasmani perempuan tak optimal. Bahkan, saat hamil, ia tetap tak mendapat tambahan nutrisi. Itu diperburuk dengan tak ada keringanan beban kerja bagi perempuan hamil.

“Akses ke fasilitas kesehatan juga tak bebas karena perempuan harus mendapat izin dari suami ataupun keluarga untuk pergi ke puskesmas,” kata Mimi. Itu menghambat pelayanan kesehatan bagi perempuan. (DNE)

Sumber: Kompas, 26 Oktober 2017

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah
Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia
AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru
Petungkriyono: Napas Terakhir Owa Jawa dan Perlawanan Sunyi dari Hutan yang Tersisa
Zaman Plastik, Tubuh Plastik
Suara yang Menggeser Tanah: Kisah dari Lereng yang Retak di Brebes
Kalender Hijriyah Global: Mimpi Kesatuan, Realitas yang Masih Membelah
Mikroalga: Si Hijau Kecil yang Bisa Jadi Bahan Bakar Masa Depan?
Berita ini 7 kali dibaca

Informasi terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 08:07 WIB

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Minggu, 6 Juli 2025 - 15:55 WIB

Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia

Sabtu, 5 Juli 2025 - 07:58 WIB

AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru

Jumat, 27 Juni 2025 - 14:32 WIB

Zaman Plastik, Tubuh Plastik

Jumat, 27 Juni 2025 - 08:07 WIB

Suara yang Menggeser Tanah: Kisah dari Lereng yang Retak di Brebes

Berita Terbaru

Artikel

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Senin, 7 Jul 2025 - 08:07 WIB

Fiksi Ilmiah

Bersilang Nama di Delhi

Minggu, 6 Jul 2025 - 14:15 WIB

Artikel

AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru

Sabtu, 5 Jul 2025 - 07:58 WIB