Mengungkapan kasus kejahatan siber berskala internasional pertama kali oleh tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, pada Kamis (9/6/2011), mengentak kesadaran kita akan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
Sebanyak 177 pelaku warga negara Tiongkok dan Taiwan ditangkap di 15 titik tempat operasi mereka di sekitar Jakarta dan Tangerang. Mereka menyewa rumah yang dilengkapi jaringan internet pita lebar, memanfaatkan panggilan telepon melalui jaringan internet (VOIP), di berbagai kompleks perumahan mewah, seperti Pondok Indah dan Permata Hijau di Jakarta Selatan, Kelapa Gading dan Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara, serta Lippo Karawaci di Tangerang.
Penangkapan serupa juga terjadi di Malaysia, Kamboja, Thailand, Tiongkok, dan Taiwan. Kepala Kepolisian Taiwan Wang Cho Chiun mengatakan, operasi serentak yang dilaksanakan dengan ekstra hati-hati tersebut berhasil menangkap 598 tersangka, terdiri dari 410 warga Taiwan, 181 warga Tiongkok, 3 Warga Thailand, 2 warga Korea Selatan, serta masing-masing 1 warga Kamboja dan Vietnam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam laporan Kementerian Keamanan Publik Tiongkok yang dikirimkan kepada Polri tercatat tak kurang dari 300.000 kasus penipuan telah dilakukan sindikat penipu di Taiwan dan Tiongkok dalam tiga tahun terakhir. Total uang hasil penipuan ini mencapai 6 miliar yuan (sekitar Rp 7,9 triliun). Akhir 2012, Polri membongkar lagi kasus serupa.
Skala luas
Kejahatan siber tidak cuma menimbulkan kerugian uang, tetapi juga kekacauan politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang tak terbayangkan sebelumnya. Pornografi, perdagangan seks, terorisme, ujaran kebencian, dan fitnah, semua bisa dilakukan dalam skala lebih luas dan lebih besar.
Pada beberapa kali pertemuan dengan Komisaris Besar Fadil Imran, ia berulang kali mengingatkan, tantangan terbesar para penegak hukum saat ini bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan kejahatan siber.
Sebab, selain sifatnya yang tak lagi dibatasi ruang dan waktu, kejahatan siber merebak amat cepat.
Untuk membendung dan menindak kejahatan siber, para penegak hukum dan instansi terkait lainnya membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) tinggi dengan personel lebih banyak. Dibutuhkan alokasi dana besar untuk membeli dan memelihara perangkat canggih penangkal kejahatan Siber. ”Polisi membutuhkan alokasi dana rutin yang layak untuk berpatroli siber selain dana penindakan. Ini baru di tingkat mikro. Di tingkat makro, pemerintah lewat instansi terkait, Polri, dan TNI membutuhkan jaringan internet lebih luas,” tutur Fadil yang ditunjuk sebagai Wakil Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Selasa (22/11).
1960-an
Skinner dan Fream (1997) dalam penelitiannya membedakan kejahatan siber menjadi beberapa bentuk, yaitu pembajakan perangkat lunak, menebak kata sandi untuk memperoleh akses, juga menggunakan akses tidak sah untuk sekadar berselancar dan melakukan perubahan data, serta membuat program yang dapat merusak data.
Kriminolog Universitas Indonesia, Kisnu Widagso, yang dihubungi secara terpisah, semalam, mengakui perhatian kriminolog pada fenomena kejahatan siber masih tergolong baru. Kajian mengenai hal ini baru muncul pada 1960-an. Upaya pemolisian saat ini, lanjut Kisnu, masih banyak diarahkan pada pengendalian kejahatan agar tetap berada di batas toleransi masyarakat. Salah satunya dengan memunculkan cyber policing.
Indonesia telah mendefinisikan dan membuat tipologi kejahatan siber di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. ”Saya kira UU-nya sudah memadai, tinggal SDM dan perangkat kerasnya saja yang masih menjadi tantangan kalangan penegak hukum,” kata Fadil. (Windoro Adi)
Sumber: Kompas, 23 November 2016
