Fokus pembangunan jaringan internet masih berkutat pada pemberian akses. Padahal, pada abad ke-21, hal yang lebih penting ialah memanfaatkan digitalisasi di dalam segala bidang.
“Secara umum, belum ada visi pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan mengenai penggunaan internet untuk perkembangan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi secara sistematis,” kata pakar teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Sentra Studia Indonesia Didik Soenardi, Rabu (15/11), di Jakarta.
Didik merupakan salah satu narasumber diskusi “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kedaulatan Digital”. Hadir dalam diskusi ini Sekretaris Jenderal Pengurus Besar NU Helmy Faishal Zaini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Didik menjabarkan, penggunaan internet baru dalam tahap memberikan informasi. Misalnya, dalam pendidikan, internet baru dipakai sebagai moda pengunggah dan pengunduh materi pelajaran. Belum ada sistem pembelajaran interaktif dan simulatif yang tersistematisasi secara nasional. Padahal, hal tersebut sangat berguna dalam pemerataan mutu pendidikan.
Pemain
Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PBNU Rumadi Ahmad berharap agar warga NU bisa berkontribusi sebagai pemain di dalam perkembangan teknologi. “Saat ini, mayoritas warga NU masih merupakan penonton,” ujarnya.
NU memiliki 23.000 pesantren, 13.000 sekolah, dan 91 perguruan tinggi. Artinya, dari segi sumber daya manusia sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi pada pemajuan bangsa.
PBNU sudah memiliki pangkalan data anggota. Di media sosial sudah bermunculan anggota yang vokal pada isu-isu perdamaian dan persatuan. Akan tetapi, kegiatan mereka masih bersifat sporadis. Dalam hal ini, diperlukan sinergi agar memiliki sistem yang tepat sasaran.
Wakil Sekretaris Dewan TIK Nasional M Andi Zaki memberi beberapa masukan, seperti membentuk media digital yang berfungsi sebagai inkubator bisnis bagi warga NU ataupun masyarakat umum. Di dalamnya mencakup berbagai aplikasi dan modul untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. (DNE)
SUmber: Kompas, 16 November 2017
