Home / Berita / Frekuensi Hubungan Seksual Masyarakat Diduga Turun

Frekuensi Hubungan Seksual Masyarakat Diduga Turun

Meski penggunaan metode kontrasepsi modern turun dan pemakaian kontrasepsi tradisional melonjak, tingkat fertilitas di Indonesia justru ikut turun. Situasi itu diduga akibat tak tertanganinya pasangan usia subur yang infertil dan makin berkurangnya frekuensi hubungan seksual masyarakat.

Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Dwi Listyawardani di sela peluncuran Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) 2018 di Jakarta, Rabu (17/10/2018) mengatakan faktor utama pendorong turunnya fertilitas adalah penggunaan kontrasepsi dan peningkatan umur kawin pertama.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG (MYE)–Ida (39), keluar dari mobil pelayanan keluarga berencana (KB) usai memasang kontrasepsi jenis spiral di tempat pelayanan KB keliling di kawasan Pesanggrahan, Jakarta, Rabu (18/2/2015). Pelayanan KB keliling secara gratis bermanfaat bagi warga karena mereka tidak perlu pergi ke puskesmas untuk memasang kontrasepsi.

“Faktor lainnya adalah frekuensi hubungan seksual dan jumlah pasangan yang mengalami gangguan infertilitas,” katanya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2017 menunjukkan peningkatan jumlah perempuan peserta KB. Namun, mereka yang memilih kontrasepsi modern, seperti pil, suntik, implan, steril, susuk, kondom dan amenore laktasi, justru turun dari 57,9 persen jadi 57,2 persen.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA (BAH)–Banner tentang alat kontrasepsi terpasang di salah satu stan peserta Pameran Peringatan Hari Keluarga Nasional XXI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (12/6/2014). Pemahaman tentang pilihan alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi penggunanya penting. Namun, miskonsepsi terhadap alat kontrasepsi modern masih tinggi.

Pengguna metode kontrasepsi tradisional, seperti pantang berkala dan senggama terputus, justru melonjak dari 4 persen jadi 6,4 persen. Efektivitas metode ini mencegah kehamilan rendah. Pengguna metode kontrasepsi tradisional ini terkumpul di kota, berpendidikan tinggi dan bekerja. Uniknya, tingkat fertilitas di kota justru turun.

Karena itu, faktor pemicu turunnya fertilitas yang selama 15 tahun terakhir stagnan di 2,6 anak per perempuan usia subur jadi 2,4 anak pada 2017 diduga akibat masyarakat kota makin jarang berhubungan seksual.

Gangguan fertilitas di Indonesia cukup tinggi antara 10-15 persen dari seluruh pasangan usia subur. Secara terpisah, Ketua Bagian Andrologi dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar Wimpie Pangkahila mengatakan tingginya jumlah pasangan dengan gangguan infertilitas itu sudah berlangsung sejak 10-15 tahun.

Dari pengalaman praktiknya, Wimpie belum menemukan turunnya frekuensi hubungan seksual masyarakat kota. Namun, pasangan yang mengungkapkan ketidakpuasannya dalam berhubungan seksual terus naik. “Ketidakpuasan itu membuat masyarakat makin jarang berhubungan seksual,” katanya.

Meski demikian, Wimpie menegaskan tidak ada ketentuan ideal berapa kali pasangan suami-istri seharusnya hubungan seksual setiap minggunya. “Hubungan seksual yang sehat mestinya dilakukan karena kesepakatan dan memuaskan kedua pihak, terserah berapa kali,” tambahnya.

Kesejahteraan
BKKBN memang baru akan menyelidiki dugaan penurunan frekuensi hubungan seksual itu, khususnya pada masyarakat perkotaan. Meski seolah sepele, situasi itu bisa berdampak luas, bukan hanya pada tingkat fertilitas suatu negara, namun juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Woro S Sulistyaningrum mengatakan perubahan perilaku seksual masyarakat kota itu bisa dideteksi dari kesibukan mereka bekerja hingga kurang memperhatikan intensitas hubungan seksualnya.

“Itu yang membuat meski menggunakan metode kontrasepsi tradisional, tingkat fertilitasnya tetap turun,” katanya.

Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, pemakaian kontrasepsi tradisional diakui secara global. Karena itu, Klaus Beck dari Kantor Regional Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Asia Pasifik mengingatkan pentingnya menjamin hak setiap warga mengakses layanan kesehatan reproduksi, apapun pilihan metodenya.

“Belajar dari kasus Filipina, tingginya penggunaan kontrasepsi tradisional lebih dipicu kekhawatiran efek samping dan miskonsepsi alat kontrasepsi,” katanya.

KOMPAS/ADHITYA RAMADHAN (ADH)–Sindrawana (32) warga Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sedang dilayani pemasangan alat kontrasepsi implan oleh petugas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioal (BKKBN) Rejang Lebong di kawasan Sport Center Pantai Panjang, Kota Bengkulu, 6 November 2013.

Karena itu, informasi tentang kontrasepsi perlu disesuaikan dengan kondisi kelompok sasaran. Kebutuhan informasi KB masyarakat kota dan desa tentu beda. Situasi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat juga perlu diperhatikan.

“Informasi tentang kontrasepsi di Indonesia belum sempurna,” kata Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal. Akibatnya, masyarakat ragu menggunakan kontrasepsi modern meski pemakaian kontrasepsi tradisional menuntut disiplin tinggi.

Informasi tentang kontrasepsi di Indonesia belum sempurna. Akibatnya, masyarakat ragu menggunakan kontrasepsi modern meski pemakaian kontrasepsi tradisional menuntut disiplin tinggi.

Fertilitas Indonesia
Laporan Situasi Kependudukan Dunia atau State of World Population (SWOP) 2018 yang diluncurkan UNFPA, Rabu (17/10/2018), menunjukkan Indonesia berada pada kelompok negara dengan tingkat fertilitas menurun tajam selama beberapa dekade terakhir. Sebagian besar negara dengan penurunan fertilitas tajam itu berada pada tingkat pendapatan menengah.

Selain Indonesia, negara yang masuk kelompok ini antara lain India, Malaysia, Turki, Meksiko, serta Brasil dan Argentina.

KOMPAS/M ZAID WAHYUDI–Klaus Beck dari Kantor Regional Badan Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA) Asia Pasifik menyerahkan Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) 2018 kepada Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Woro S Sulistyaningrum di Jakarta, Rabu (17/10/2018). Laporan juga diserahkan kepada Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nofrijal.

Meski negara-negara di dunia memiliki tingkat fertilitas yang berbeda, namun terdapat kecenderungan keluarga di seluruh dunia mengarah ke bentuk keluarga yang kecil. Saat ini, keluarga kecil umum terjadi di negara-negara maju dengan tingkat fertilitas yang rendah selama bertahun-tahun. Besarnya biaya hidup, keinginan untuk meningkatkan kualitas perawatan anak, serta menyeimbangkan pekerjaan dengan kehidupan keluarga jadi alasan untuk memiliki keluarga kecil.

Ukuran besar dan kecilnya keluarga berhubungan dengan hak reproduksi. Pemenuhan atas hak reproduksi berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, penghasilan yang memadai dan kebebasan untuk membuat pilihan .

“UNFPA ingin memastikan terwujudnya hak reproduksi dan hak untuk memilih di seluruh dunia,” kata Klaus.

Dengan memiliki hak untuk memilih, setiap orang bisa menentukan jumlah, waktu dan jarak kehamilan yang diinginkan. Hak memilih itu diyakini akan mendukung kemajuan ekonomi dan sosial di seluruh dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Woro menambahkan, dengan adanya SWOP, pemerintah bisa memilih intervensi kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mengatasi berbagai pola dan karakteristik yang muncul terkait pola kelahiran. Keberhasilan intervensi itu bukan hanya untuk mendukung capaian program pembangunan kependudukan dan KB, tetapi juga memastikan tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030.–M ZAID WAHYUDI

Sumber: Kompas, 18 Oktober 2018

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: