Empat PTN Berbadan Hukum

Tetap Berprinsip Nonkomersial
Pemerintah menyiapkan Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Keempat perguruan tinggi negeri ini akan menjadi lebih otonom secara akademik dan nonakademik.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso, di Jakarta, Rabu (8/10), mengatakan, peningkatan status keempat perguruan tinggi negeri (PTN) itu karena, berdasarkan penilaian pemerintah, mereka siap untuk lebih mandiri. ”Kami yang menunjuk keempat PTN tersebut untuk bisa beralih status menjadi PTN badan hukum. Saat ini, statuta sedang dalam proses untuk disahkan dengan peraturan pemerintah. Mudah-mudahan bisa segera selesai,” tutur Djoko.

Peningkatan status Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Diponegoro, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember— yang sebelumnya PTN badan layanan umum—menjadi PTN badan hukum dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip nonkomersial. Keempat PTN ini tidak boleh meningkatkan pendapatan dengan membebankan biaya pendidikan yang tinggi kepada mahasiswa. Hal itu karena PTN badan hukum pun harus menerapkan uang kuliah tunggal dan memenuhi kuota menampung minimal 20 persen mahasiswa berpotensi yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Indonesia sudah memiliki tujuh PTN badan hukum yang merupakan perubahan dari PTN badan hukum milik negara. Ketujuh PTN badan hukum yang sudah menyesuaikan dengan kelahiran UU No 12/2012 soal Pendidikan Tinggi adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Pertanian Bogor.

Status sebagai PTN badan hukum menunjukkan pengakuan terhadap kemampuan PTN untuk semakin mandiri dalam pengelolaan keuangan dan keleluasaan bekerja sama dengan pihak lain. Secara akademik, PTN ini dapat membuka dan menutup program studi sesuai kebutuhan.

Rektor Unpad Ganjar Kurnia menyambut baik pemerintah yang memberi mandat kepada Unpad untuk menjadi PTN badan hukum. ”Dengan badan layanan umum memang sudah baik, tetapi tetap belum leluasa,” ujar Ganjar. Menurut Ganjar, Unpad akan memperkuat kerja sama dengan pihak lain. Penelitian yang dikembangkan akan lebih menghilir dengan inovasi sehingga berguna bagi masyarakat dan bisa dikerjasamakan.

Rektor Unhas Dwia Aries Tina mengatakan, Unhas akan bisa mengembangkan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas yang semakin baik. Hal itu termasuk mempercepat perwujudan Unhas menjadi pusat keunggulan dalam mengembangkan Benua Maritim Indonesia.

Menurut Dwia, pihaknya akan leluasa memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memajukan Unhas. Misalnya, 20 hektar lahan tambah milik Unhas tidak sekadar untuk penelitian dan praktik, tetapi bisa dikelola bersama pihak swasta. (ELN)

Sumber: Kompas, 9 Oktober 2014