Kalangan dunia usaha dan industri mengeluhkan sulitnya mencari tenaga kerja yang memenuhi standar. Kalangan dunia usaha dan industri turun tangan memberikan pelatihan, terutama ke sekolah menengah kejuruan.
Namun, kemampuan untuk menjangkau sekolah menengah kejuruan (SMK) yang dilakukan dunia usaha dan industri terbatas. Acap kali mereka sulit menembus birokrasi pendidikan di daerah. Belum lagi berhadapan dengan guru-guru di SMK yang tidak menguasai kompetensi di bidangnya serta tidak mengikuti perkembangan dunia bisnis.
Persoalan ini mengemuka dalam pertemuan pelaku dunia usaha dan industri dari beragam sektor dengan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu (28/2) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pertemuan yang membahas program peningkatan mutu SMK bersama dunia usaha/industri ini dipimpin Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud M Bakrun.
NIKOLAUS HARBOWO DARI KOMPAS–Kepala Subdirektorat Kurikulum Kemdikbud Mochamad Widiyanto (kiri) dan Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud M Bakrun melakukan konferensi video bersama SMK seluruh Indonesia dengan tema ”Revitalisasi Kelas Model Kewirausahaan dan Produk Kreatif SMK Melalui Mata Pelajaran Simulasi dan Komunikasi Digital” di Gedung Kemdikbud, Senin (26/2).
Nur Toha dari Alfamart menjelaskan, rata-rata kebutuhan tenaga kerja 6.000-7.000 orang per tahun untuk karyawan di toko hingga salesman. ”Kami merasa sulit untuk mencari salesman yang gigih bekerja. Kemampuan bertahan bekerja ada yang dua minggu hingga satu bulan. Secara nasional, minus 300 orang. Kami melihat ada masalah di dunia pendidikan,” ujar Nur Toha.
Kebutuhan tenaga kerja Alfamart rata-rata 6.000-7.000 orang per tahun untuk mengisi posisi karyawan toko hingga salesman. Kami sulit mencari salesman yang gigih bekerja. Kemampuan bertahan bekerja hanya dua minggu hingga satu bulan.
Menurut Nur Toha, Alfamart berinisiatif terlibat dalam memperkuat SMK untuk lebih mudah merekrut tenaga kerja. Ada 195 SMK dari sejumlah daerah yang digandeng dalam program Alfamart Class.
Kesulitan dalam menemukan lulusan SMK yang sesuai kebutuhan di industri multimedia dan animasi disampaikan Bertha Nainggolan dari Asosiasi Industri Animasi dan Kreatif Indonesia.
”Kami melihat masih minim lulusan SMK di bidang ini yang memang punya bakat, kemauan, dan menguasai software. Jika kami menggelar pelatihan, seakan kami mengejar kelas pemula. Harus ada perbaikan dalam pendidikan SMK di bidang ini supaya memenuhi standar,” tutur Bertha.
Ada pula keluhan dari industri ritel untuk menemukan tenaga kerja. Ketika ada perekrutan tenaga kerja sebanyak 200 orang, jumlah pelamar mencapai hingga 8.000 orang, tetapi tidak mudah menemukan calon tenaga kerja yang sesuai. Demikian pula di Bali, dari kebutuhan 100 tenaga kerja di bidang ritel, yang didapat hanya 25 orang yang sesuai harapan perusahaan.
Woro dari PT Sinar Niaga Sejahtera (GarudaFood) berharap ada informasi bagi dunia usaha dan dunia industri (DUDI) mengenai SMK di sejumlah daerah yang potensial untuk diajak bekerja sama sesuai bidang kompetensi.
”Sulit kalau mengandalkan industri yang mesti bergerilya mencari SMK yang potensial. Secara nasional, perlu dibuat jaringan informasi dan juga kemudahan untuk bisa bekerja sama dengan daerah yang beragam kondisinya,” ucap Woro.
Sulit kalau mengandalkan industri yang mesti bergerilya mencari SMK yang potensial.
Setyoko Pramono dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian mengatakan, terkait instruksi merevitalisasi SMK, Kementerian Perindustrian berperan untuk mendorong sektor industri yang mulai terlibat mewujudkan link and match SMK-DUDI.
Pihak DUDI butuh banyak tenaga kerja, tetap sulit mencari orang yang memenuhi standar. Hingga tahun 2019, diharapkan 1.775 SMK bermitra dengan industri.
”Nanti ada disiapkan insentif bagi industri yang bekerja sama dengan SMK,” ujar Setyoko.
Bakrun menyebutkan, sinkronisasi kurikulum di SMK sesuai bidang keahlian terus dilakukan. ”Memang terkadang masih ada gap. Karena itu, kemitraan dengan DUDI terus dikembangkan. Kami tentu saja memberikan kompetensi yang generik. Jika ada kebutuhan khusus, kami bisa saja bekerja sama untuk membuka kelas khusus, asal ada komitmen dari industri untuk menyerap lulusan,” tuturnya.
Menurut Bakrun, saat ini terdapat 13.710 SMK di Indonesia. Pemberian izin SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada tahun ini ada sekitar 1,5 juta lulusan SMK dari hampir 5 juta siswa SMK.
DUDI dapat melihat perkembangan SMK melalui kompetisi bergengsi tingkat nasional yang dinamakan lomba kompetensi siswa (LKS). Ajang ini merupakan pengukuran pencapaian kompetensi dan bagian tidak terpisahkan dari peningkatan mutu lulusan.
”Kami mengharapkan DUDI agar memanfaatkan LKS untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan dan pengembangan pembelajaran di SMK. Keberadaan industri penting bagi peningkatan lulusan SMK. Sebaliknya SMK seharusnya menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil untuk industri,” tutur Bakrun.–ESTER LINCE NAPITUPULU
Sumber: Kompas, 2 Maret 2018
