Dorong Pendirian RS Rujukan Nasional

Beban Penyakit Paru di Indonesia Sangat Tinggi
Beban penyakit paru di Indonesia sangat besar. Itu menuntut keahlian dokter dan fasilitas kesehatan lebih integratif dalam penanganan masalah kesehatan tersebut. Namun, hingga kini belum ada rumah sakit yang ditetapkan sebagai pusat rujukan nasional penyakit paru.

Maka dari itu, pada kongres kerja di Banda Aceh, Kamis-Jumat (5-6/5), Perhimpunan Dokter Spesialis Paru Indonesia (PDPI) mendorong agar Kementerian Kesehatan menetapkan adanya rumah sakit (RS) rujukan nasional penyakit paru.

Ketua Umum PDPI Arifin Nawas, Kamis, menyampaikan, pada kongres kerja di Aceh, PDPI melahirkan Deklarasi Aceh. Deklarasi itu berisi mendorong pemerintah agar menetapkan RS rujukan nasional penyakit paru. Dengan adanya RS rujukan nasional penyakit paru, penanganan berbagai penyakit paru diharapkan lebih kuat.

Selain itu, dari sisi pembiayaan, status RS rujukan nasional penyakit paru akan membuat RS bersangkutan mendapat bayaran tarif tinggi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Untuk itu, pihaknya berencana menemui Menteri Kesehatan Nila Moeloek agar mendorong penetapan RS rujukan nasional penyakit paru.

Direktur Umum RS Umum Pusat Persahabatan Mohamad Ali Toha memaparkan, dalam rencana strategis RS, RSUP Persahabatan dinyatakan sebagai pusat respirasi nasional. Namun, RSUP Persahabatan belum ditetapkan dalam surat keputusan menkes sebagai pusat rujukan nasional penyakit paru.

Perkuat riset
Dengan status pusat rujukan nasional, kegiatan pendidikan dan riset termasuk kerja sama layanan, pendidikan, dan penelitian dengan pihak lain akan kian kuat. “Seharusnya ada (surat keputusan sebagai pusat rujukan nasional),” kata Ali Toha.

Dengan status sebagai pusat rujukan, ada pembiayaan pemerintah yang bisa dipakai untuk menambah fasilitas dan sarana RS. Beberapa fasilitas yang direncanakan direksi RSUP Persahabatan antara lain pendirian Pusat Simulasi Respirasi, sarana bedah kardiorespirasi, dan laboratorium kemampuan percobaan transplantasi paru. Anggaran juga bisa untuk perbaikan gedung.

Menurut Arifin, penyakit paru meliputi penyakit paru terkait infeksi, seperti tuberkulosis (TB) dan pneumonia. Ada juga penyakit paru degeneratif, seperti Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) dan kanker paru.

“Orang hanya tahu penyakit paru itu batuk atau tuberkulosis. Padahal, kalau penderita TB, asma, pneumonia, PPOK, dan kanker paru digabung, jumlahnya amat banyak, terbanyak ketimbang penyakit lain,” ujarnya.

Untuk TB, misalnya, berdasarkan surveilans 2015 oleh Laporan Global TB, menempatkan Indonesia dalam urutan kedua negara dengan beban TB terbesar, sekitar 1 juta kasus per tahun. Karena itu, perlu pencarian kasus lebih aktif dan proaktif karena banyak kasus belum terjangkau.

Selain itu, menurut Riset Kesehatan Dasar 2007, pneumonia jadi penyakit penyebab 23,8 persen bayi dan 15,5 persen anak berusia di bawah lima tahun (balita) meninggal. Angka itu di bawah diare yang menyebabkan 31,4 persen bayi dan 25,2 persen anak balita meninggal.

Pada 2014, ada 600.682 kasus pneumonia anak balita dan 32.025 kasus atau 5,3 persennya adalah pneumonia berat. Angka kematian karena pneumonia setahun 19.000 orang atau dua-tiga anak balita dalam satu jam. Adapun prevalensi PPOK menurut Riskesdas 2013 ialah 3,7 persen.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Aceh Abdul Fatah mengatakan, kebiasaan merokok yang tinggi di kalangan masyarakat Aceh jadi faktor risiko utama penyakit paru di Aceh.

Data riskesdas menunjukkan, prevalensi pneumonia bagi semua kelompok umur di Aceh 4 persen pada 2007 dan 2,4 persen pada 2013, prevalensi TB 7 persen pada 2007 dan 3 persen pada 2013, serta asma 3,8 persen pada 2013. Angka itu lebih tinggi daripada rata-rata nasional, terutama untuk pneumonia 2,1 persen pada 2007 dan 2,7 persen pada 2013, serta TB 0,4 persen pada 2007 dan 0,4 persen pada 2013.

Menurut Fatah, semua penyakit paru di Aceh terjadi karena rokok. Aceh merupakan salah satu daerah dengan jumlah perokok tertinggi di Indonesia. Menurut data Riset Kesehatan Dasar, kecenderungan proporsi penduduk usia di atas 15 tahun mengonsumsi tembakau isap ataupun kunyah di Aceh mencapai 37 persen pada 2007 dan 42 persen pada 2013. Angka itu di atas rata-rata nasional 34,2 persen pada 2007 dan 36,7 persen pada 2013. (DRI/ADH)
——————-
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 7 Mei 2016, di halaman 13 dengan judul “Dorong Pendirian RS Rujukan Nasional”.