Disiapkan 3.000 Calon Dosen

- Editor

Kamis, 23 Januari 2014

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sanksi terhadap PTS Diminta Bersifat Mendidik

Ada sekitar 3.000 calon dosen yang siap ditempatkan di sejumlah perguruan tinggi dengan status dosen nonpegawai negeri sipil. Mereka merupakan lulusan terbaik dari perguruan tinggi terkemuka dan 600 orang di antaranya sudah lulus pendidikan S-2 dan S-3.
”Adapun 2.400 orang lainnya sedang mengikuti pendidikan S-2 dan S-3, serta akan lulus tahun ini,” kata Supriadi Rustad, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Jakarta, Rabu (22/1). Perguruan tinggi, kata Rustad, dapat merekrut mereka menjadi tenaga dosen, termasuk di perguruan tinggi swasta.

Pendidikan ribuan calon dosen ini, kata Rustad, merupakan upaya Kemdikbud mencetak dosen-dosen bermutu. Karena itu, dipilihlah lulusan terbaik yang berminat menjadi dosen kemudian dididik hingga S-2 dan S-3.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Karena itu, kata Rustad, tidak ada alasan bagi perguruan tinggi swasta memanfaatkan tenaga dosen yang masih merangkap sebagai guru. Rangkap profesi ini tidak dimungkinkan karena setiap perguruan tinggi harus memasukkan data dosen untuk mendapatkan nomor induk dosen nasional (NIDN). Dosen tetap yang sudah memiliki NIDN dan memenuhi syarat akan diajukan sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan dosen.

”Jika dosen yang didaftarkan ternyata guru yang sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPT), sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, otomatis akan menolak,” kata Rustad.

Karena itulah PTS yang masih memanfaatkan guru untuk menjadi dosen, layanan sertifikasi dosennya dihentikan sementara.

Edy Suandi Hamid, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi), mengatakan, meskipun pihaknya mendukung adanya tindakan tegas kepada PTS yang mengetahui dan membiarkan adanya status ganda dosen, Aptisi meminta Kemdikbud memberikan hukuman yang bersifat mendidik, tidak serampangan.

”Sanksi penghentikan sertifikasi untuk PTS langsung menghukum semua elemen yang ada di PTS tersebut. Dengan adanya label ’PT dalam pembinaan’ akses layanan di laman Pangkalan Data Pendidikan Tinggi semuanya tidak bisa diakses.

Suyatno, Sekretaris Jenderal Aptisi, mengatakan, bentuk hukuman menyeluruh seperti itu sangat tidak mendidik karena semua pihak kena dampaknya.

”Kemdikbud harus bersikap mendidik dan betul-betul membina. Bukan mengarahkan untuk membinasakan. Mahasiswa PTS hampir 70 persen dari seluruh mahasiswa,” ujar Suyatno. (ELN)

Sumber: Kompas, 23 Januari 2014

Yuk kasih komentar pakai facebook mu yang keren

Informasi terkait

Dusky: Senandung Ibu dari Sabana Papua
Dari Garis Hitam ke Masa Depan Digital: Kronik, Teknologi, dan Ragam Pemanfaatan Barcode hingga QRIS
Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah
Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia
AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru
Petungkriyono: Napas Terakhir Owa Jawa dan Perlawanan Sunyi dari Hutan yang Tersisa
Zaman Plastik, Tubuh Plastik
Suara yang Menggeser Tanah: Kisah dari Lereng yang Retak di Brebes
Berita ini 6 kali dibaca

Informasi terkait

Rabu, 9 Juli 2025 - 12:48 WIB

Dusky: Senandung Ibu dari Sabana Papua

Rabu, 9 Juli 2025 - 10:21 WIB

Dari Garis Hitam ke Masa Depan Digital: Kronik, Teknologi, dan Ragam Pemanfaatan Barcode hingga QRIS

Senin, 7 Juli 2025 - 08:07 WIB

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Minggu, 6 Juli 2025 - 15:55 WIB

Dari Quick Count ke Quick Lie: Kronik Naik Turun Ilmu Polling di Indonesia

Sabtu, 5 Juli 2025 - 07:58 WIB

AI Membaca Kehidupan: Dari A, T, C, G ke Taksonomi Baru

Berita Terbaru

Artikel

Dusky: Senandung Ibu dari Sabana Papua

Rabu, 9 Jul 2025 - 12:48 WIB

fiksi

Cerpen: Bahasa Cahaya

Rabu, 9 Jul 2025 - 11:11 WIB

Artikel

Di Balik Lambang Garuda di Selembar Ijazah

Senin, 7 Jul 2025 - 08:07 WIB