Pembangkit listrik tenaga diesel di wilayah Sumatera Utara dan Kalimantan akan diganti dengan tenaga uap dan gas mulai tahun ini. Penggantian itu akan menurunkan belanja bahan bakar dan mengurangi subsidi listrik. Harus ada jaminan pasokan gas dan infrastruktur agar program berjalan mulus.
Hal itu mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPR dengan badan usaha milik negara (BUMN), termasuk PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), Rabu (4/2), di Jakarta. Rapat itu membahas penyertaan modal negara bagi perusahaan BUMN.
Dalam paparannya, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, untuk efisiensi, PLN berencana mengganti seluruh pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di wilayah Sumatera Utara (Sumut) dan Kalimantan tahun ini. Seluruh PLTD akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
”Beban biaya operasional PLTD di Sumatera Utara saja per tahun Rp 17 triliun. Dengan penggantian menggunakan PLTU dan PLTG, efisiensi akan timbul sehingga anggaran subsidi bisa ditekan,” kata Sofyan.
Sofyan menambahkan, pada Juni tahun ini, seluruh PLTD di kedua wilayah tersebut sudah dapat diganti dengan PLTU dan PLTG. Penggantian itu bisa meningkatkan efisiensi dan mengurangi belanja bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkit.
”Efisiensi dapat mengurangi subsidi. Tahun lalu, subsidi listrik sekitar Rp 105 triliun dan tahun ini diperkirakan sekitar Rp 70 triliun,” ujar Sofyan.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024, kapasitas terpasang PLTD di wilayah Sumut sebesar 14 megawatt (MW). Adapun di wilayah Kalimantan sebesar 618 MW.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Jarman mengatakan, infrastruktur gas untuk memenuhi kebutuhan PLTG sudah siap. Untuk Sumut, misalnya, pipa gas Arun-Belawan sudah beroperasi sejak akhir tahun 2014. Pipa sepanjang 350 kilometer tersebut mampu mengalirkan gas dengan kapasitas 300 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).
”Rencana penggantian PLTD dengan PLTU dan PLTG selaras dengan rencana kami, untuk mengurangi pemakaian BBM. Dari seluruh bauran energi untuk pembangkit listrik, realisasi pemakaian BBM tahun lalu sebesar 9,8 persen dan tahun ini kami canangkan turun menjadi 8,8 persen,” kata Jarman.
Pengamat listrik dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan, program penggantian PLTD menjadi PLTU dan PLTG merupakan langkah tepat untuk menerapkan efisiensi di sektor ketenagalistrikan. Pemakaian gas dan batubara jauh lebih murah daripada BBM dan bisa menekan biaya produksi listrik PLN.
”Program ini perlu kepastian pasokan gas. PLN harus memastikan pasokan gas cukup, setidaknya hingga 12-15 tahun mendatang untuk membuat PLTG lebih ekonomis,” kata Fabby.
Fabby menambahkan, khusus di Kalimantan, potensi batubara di wilayah itu tepat diterapkan pada PLTU untuk menggantikan PLTD. Namun, akan ada kesulitan pemakaian gas di Kalimantan akibat faktor distribusi.
Dalam dokumen asumsi dasar sektor energi dan sumber daya mineral dalam RAPBN Perubahan 2015, penjualan listrik 2014 sebesar 198,52 terawatt jam (tWh). Pada 2015, target penjualan listrik menjadi 216,39 tWh dengan pertumbuhan listrik 9 persen. (APO)
Sumber: Kompas, 5 Februari 2015
Posted from WordPress for Android
